Connect with us

HEADLINE

Tragedi Lion Air: 73 Kantong Jenazah, Penyelam Gugur, Mesin Pesawat Terdeteksi

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Hingga Sabtu (3/11/2018) sudah sebanyak 73 kantong jenazah berhasil dikumpulkan oleh tim SAR. Jumlah itu merupakan catatan di RS Polri pada Jumat (2/11) malam.

Seluruh kantong jenazah yang dikumpulkan dari berbagai unit tim pencari, dibawa ke RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur. Jumlah kantong jenazah yang terkumpul tidak mencerminkan jumlah korban yang sudah ditemukan.

Karena dalam satu kantong jenazah tidak berisi jasad korban secara utuh. Hampir semua korban ditemukan dalam kondisi tubuh yang terpenggal-penggal.

Kondisi jasad korban seperti itu, membuat Tim Disaster Victim Identification (DVI) harus bekerja lebih keras untuk mengindentifikasi korban.

Sejauh ini, Tim DVI RS Polri baru berhasil mengindentifikasi empat jenazah penumpang pesawat Lion Air dengan registrasi PK-LQP itu.

Keempat korban itu adalah Jannatun Cyntia Dewi, Candra Kirana, Monni, dan Hizkia Jorry Saroinsong.

Seluruh jenazah yang telah diidentifikasi langsung diserahkan kepada pihak keluarga.

Dinukil dari beritagar.id, pada hari ini tim SAR berhasil mengirim kembali 10 kantong berisi potongan tubuh korban dan tiga bagian pesawat Lion Air dari Posko Tanjung Pakis di Karawang.

Menurut Kasubdit Dokpol Polda Jawa Barat, AKBP Nelson, di Tanjung Pakis, ditemukan pula sejumlah barang milik korban pada Jumat (2/11) malam.

“Roda dan puing-puing pesawat sudah kita berikan dan dibawa ke JICT. Kita akan mengangkat puing-puing yang sudah terdeteksi keberadaannya,” ujar Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda TNI Yudo Margono.

Satu Penyelam Gugur

Upaya pencarian korban dan badan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 itu menewaskan salah satu anggota tim pencari.

Penyelam Indonesia Diver Rescue Team, Syachrul Anto meninggal dunia saat mengevakuasi korban dari serpihan pesawat. Anto diduga terserang dekompresi saat menyelam.

Salah satu saksi mata menyebutkan, melihat Anto ikut turun pada operasi kemarin. Dia membantu menaikan serpihan pesawat. Sekitar 10 menit kemudian, atau sekitar pukul 16.40 WIB, penyelam lain sempat melihat Anto berada di bawah serpihan.

“Kemudian diangkat, kan lumpur pada naik. Tadinya di menit ke-11, kemudian sudah enggak ada nadinya. Dipikir sudah naik duluan, dia nyusul, dia naik, di atas dia melihat kawannya terlihat mungkin agak mirip (Anto). Jadi belum dilaporkan,” kata saksi sebagaimana dikutip dari kumparan.com, Sabtu (3/11).

Disaat bersamaan, Kapal Basarnas melihat ada tabung mengapung di belakang kapal. Tim Basarnas pun mencoba mendekat untuk melihat apakah ada penyelam atau hanya tabung saja.

“Saat diangkat, ternyata korban. Dokter pun turun, lalu dibawa ke Kapal Victory,” lanjut saksi.

Dari kapal tersebut, Anto kemudian langsung dibawa ke RSUD Koja. Namun, dalam perjalanan, sekitar pukul 19.30 WIB, Anto sudah mengembuskan napas terakhir.

Pukul 22.30 WIB, Anto dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter jaga IGD RSUD Koja. Atas rekomendasi dokter, jenazah Anto disarankan untuk diautopsi agar diketahui secara pasti penyebab kematiannya.

Namun, keluarga Anto menolak dan memilih untuk segera membawa jenazah Anto pulang untuk disemayamkan.

Mesin Pesawat Terdeteksi

Sementara itu Kompas.com memberitakan Tim Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut menemukan benda yang diduga merupakan mesin pesawat Lion Air PK-LQP, di perairan Karawang, Jawa Barat.

“Berdasarkan hasil penyelaman kemarin, tim Kopaska TNI AL berhasil menemukan yang diduga mesin pesawat Lion Air PK-LQP,” tutur Komandan Satuan (Dansat) Kopaska Koarmada I, Kolonel Laut (P) Johan Wahyudi.

Hingga saat ini, titik koordinat benda tersebut telah diamankan dan akan diangkat dengan alat yang memadai.

 

Editor: Ronny Adolof Buol

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com