Connect with us

HEADLINE

DATA: Elektabilitas Pemilu 2019 di Wilayah Bolmong Raya

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Baru-baru ini lembaga survey Center for Alternative Policy (CAP) Manado merilis laporan hasil survei elektablitas Pemilu 2019 untuk wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Sebagaimana dokumen yang diterima oleh Zonautara.com, survei itu dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap KPU di lima kabupaten/kota di BMR.

Dengan tingkat kepercayaan 95%, survei dilakukan dengan teknik metode wawancara langsung yang dipandu kuesioner terhadap 600 responden. Ada sebanyak 45 pertanyaan dengan 36 bahan inti survei untuk menginput perilaku pemilih.

Hasil survei ini sendiri telah disampaikan kepada publik oleh CAP pada 11 November lalu.

Berikut beberapa hasil survei yang diolah kembali oleh Zonautara dengan sajian data visual.


PDI Perjuangan Paling Disukai

PDI Perjuangan merupakan partai yang paling disukai di BMR dengan raihan 46,24 persen, disusul Gerindra (15,19%) dan Partai Golkar (13,69%). Responden yang tidak menentukan jawaban cukup tinggi yakni 16,53%.

Sementara parta-partai baru menempati deretan paling bawah seperti PSI (0,17), Garuda (0,33), dan Berkarya (0,50).

Untuk partai pilihan PDI Perjuangan juga masih merupakan partai yang akan dipilih dengan raihan 39,33 persen, disusul Golkar (12,35) dan Nasdem (7,51). Sementara ada sebanyak 27,55 persen responden tidak menentukan pilihan.


Elektabilitas Parpol

Survei ini juga mencoba melihat elektabilitas partai politik yang akan bertarung di Pemilu 2019 nanti.

Untuk parpol di tingkat kabupaten/kota, lagi-lagi PDI Perjuangan masih digdaya dengan 28,21 persen, disusul Nasdem (10,02) dan Golkar (9.35).  Sementara ada empat partai yang tidak mencapai angka 1 persen, yakni Berkarya (0.17), Garuda (0.17), PBB (0,33) dan PSI (0,17).

CAP menyebutkan bahwa hasil elektabilitas parpol itu tidak bisa menyimpulkan elektabilitas caleg-caleg di kabupaten/kota yang disurvei, karena basis pengambilan sampelnya mesti disesuaikan pada wilayah masing-masing dapil.

Tetapi hasil elektabilitas parpol itu bisa menjadi gambaran betapa pilihan parpol menjadi demikian dinamis (tersebar), karena masuknya pertimbangan pilihan atas figur caleg.

Untuk pilihan  parpol ke provinsi, PDI Perjuangan tetap menjadi parpol yang paling dipilih (31,05%) disusul Golkar (7,51) dan Nasdem (7,01).


Jokowi-Amin Diatas Prabowo-Sandi

CAP juga melihat perilaku pemilu dalam menentukan pilihan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. Dari hasil olah data, pasangan Joko Widodo-Ma’urif Amin unggul 53,09 persen atas pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno (31.39).

Sementara ada sebanyak 15,53% responden tidak memberikan pilihan.

CAP menyebut bahwa raihan pasangan Jokowi-Amin mestinya bisa meraih angka diatas 70%. Hasil survei ini menunjukkan bahwa belum semua parpol pendukung pasangan itu bekerja maksimal.


Muslimah Mongilong Paling Didukung

Untuk calon legislatif, nama Hj. Muslimah Mongilong mampu berada diurutan pertama yang akan dipilih, dengan raihan 10,52 persen pada hasil survei. Menyusul diurutan kedua Rocky Wowor (3,34) dan Yusra Alhabsyi (3,17).

Yang mengejutkan, lebih dari setengah responden belum menentukan sama sekali pilihannya (59,77%). Ini menunjukkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para calon legislatif.


Herson Mayulu dari PDIP Unggul

Untuk calon legislatif yang bersaing merebut kursi di DPR RI, nama Herson Mayulu dari PDIP menjadi pilihan utama responden dengan raihan yang sangat dominan, yakni sebesar 41,24 persen.

Tokoh politik senior BMR, Benny Rhamdani dalam survei itu hanya meraih elektabilitas sebesar 4,67% kalah dari Djelantik Mokodompit dari Golkar (16,19%) dan Kamran Podomi dari Nsdem (8,01%).

Dalam elektabilitas itu pemilih yang belum menentukan pilihan ada sebesar 15,53%.

Hampir semua responden menyatakan keinginannya agar BMR terwakilkan di DPR RI, dengan pilihan setuju sebesar 95,15%.


Tokoh Muda Cherish Mokoagow Paling Diminati

Calon anggota DPD paling muda, Cherish Mokoagouw mampu bertengker diurutan pertama elektabilitas calon anggota DPD untuk Dapil Sulut dengan raihan 14,52%, mampu melangkahi tokoh senior semacam Syachrial Damopolii (9,18%) dan Muh Salim Landjar (4,34%).

Namun raihan itu belum bisa dibanggakan sebab angka responden yang belum menentukan pilihan sangat tinggi, yakni sebesar 67,61%.

Olah data visualisasi dan editor: Ronny Adolof Buol

EDITOR'S PICK

Lagi, Kejari Tomohon tahan tersangka kasus PD Pasar

Published

on

Tersangka saat akan dibawa ke Rutan Manado. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.comSatu lagi tersangka kasus dugaan korupsi di Permukaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Senin (15/7/2019).

Setelah dua lainnya, yakni HK alias Hof dan RN alias Rep yang keduanya merupakan mantan pejabat di PD Pasar, kini giliran mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, yakni TP yang ditahan korps Adhyaksa ini.

Tersangka TP yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Tomohon ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PD Pasar Tomohon.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka TP setelah pihaknya mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus tersebut.

“Seperti dua tersangka sebelumnya yang sudah kami tahan, tersangka TP juga dalam proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti saat ini juga ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/R.1.15/Ft.1/07/2019,” ujar Wilke didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, tersangka TP ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Klas IIA (Rutan) Malendeng, Manado.

Dia menjelaskan, tersangka TP diduga telah melakukan peminjaman terhadap dana di kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Tersangka pada tahun anggaran 2016, diduga melakukan peminjaman terhadap dana di kas PD Pasar Tomohon sebesar Rp175 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang kemudian menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 2 ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan untuk Pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari ketiga tersangka yang terjerat kasus tersebut, hanya tersangka TP yang sudah mengembalikan kerugian negara.

“Tersangka TP sudah mengembalikan kerugian pada tahap penyidikan sebesar Rp175 juta. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana,” pungkasnya.

Editor : Rahadih Gedoan

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com