Connect with us

Profil

Teror dan ancaman tak surutkan langkahnya, Jull Takaliuang kini berjuang ke DPD

Published

on

zonautara.com

Aktivis yang satu ini garang. Namun penuh perhitungan. Tak ada rasa takut kala dia harus memperjuangkan sesuatu. Apalagi itu demi rakyat kecil.

Konsistens membela pencari keadilan adalah garis perjuangannya. Meski dia harus berhadapan dengan teror dan ancaman, dan kerap itu membahayakan jiwanya.

Keteguhannya sebagai seorang aktivis telah teruji. Catatan keberhasilan mencapai hasil perjuangan telah diulas oleh berbagai media.

Siapa yang tak kenal Jull Takaliaung di Sulawesi Utara?. Perempuan asal Nusa Utara bahkan telah diganjar penghargaan internasinal.

Tepatnya di kantor PBB, New York City, sosok perempuan asal Nusa Utara ini menerima penghargaan N-Peace Awards 2015 dalam kategori Untold Stories: Woman Transforming their Communities.

Ganjaran itu memang beralasan. Jull selalu hadir kala kaum perempuan, anak dan masyarakat miskin mengalami ketidakadilan.

Jull adalah sosok yang mengabdikan dirinya di tengah persoalan keadilan dan kemanusiaan. Kendati banyak pengalaman traumatik yang dihadapinya, tak membuat langkahnya surut.

Pergulatan sepenuh hati itu telah 17 tahun dilakoninya. Jull hadir bersama masyarakat tertindas dan yang berjuang merebut hak-hak mereka.

Maka N-Peace Awards yang merupakan penghargaan untuk perempuan yang memperjuangkan perdamaian dan menciptakan perubahan dari akar rumput itu tepat diberikan kepadanya.

Foto: zonautara.com/Tonny Rarung

Dari teror, ancaman Pembunuhan hingga pelecehan

Jull adalah salah satu dari deretan perempuan cerdas Sulawesi Utara. Sosok fasih berbahasa Inggris ini, termasuk aktivis yang tak mengenal takut.

Tak sedikit terror, ancaman pembunuhan dan pelecehan yang dialaminya. Ia tetap kokoh, tak goyah memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Ia bekerja keras memberdayakan dan mendidik masyarakat yang terabaikan di Sulawesi Utara.

“Saya pernah dicekik oleh anggota paramiliter saat kasus Buyat. Itu terjadi di saat putusan pengadilan Rignolda Djamaluddin, tahun 2007. Kemudian, di kasus MSM, saya jadi tahanan rumah. Pernah diserempet hingga nyaris masuk got. Mobil saya juga pernah diancam dibakar,” ujarnya kepada barta1.com yang mewawancarainya.

“Rasa takut hanya akan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kita tetap perlu waspada,” kata Jull memberi alasan.

Sejak 2004 Jull telah intens melakukan advokasi lingkungan bersama Yayasan Suara Nurani di program perempuan.

Kemudian dia mengadvokasi kasus Buyat. Karena, hasil pemeriksaan, dari 100-an orang pekerja yang diperiksa, 70% terindikasi keracunan.

Setelah advokasi di Buyat, ia terlibat advokasi warga di sekitar tambang Maeres Soputan Mining (MSM). Di situ dia pernah jadi tahanan rumah.

Selain itu, ia menangani kasus ilegal logging di Desa Lihunu, pulau Bangka. Waktu itu, warga kekurangan air, tiba-tiba ada yang melakukan ilegal logging, sekitar tahun 2005-2006.

“Dari kasus-kasus tadi, saya melihat luar biasanya berperang melawan korporasi. Karena, mereka menggunakan seluruh kekuatan untuk menyerang balik perjuangan kami,” kata Jull.

Foto: Tonny Rarung

Melawan korporasi besar

Berperang melawan korporasi besar tidaklah mudah. Namun kegigihan perlawanan yang ditunjukan sosok aktivis satu ini tak dapat dipandang sebelah mata.

Kendati di tingkatan lokal hingga nasional ia sering dianggap sebagai musuh, karena menolak pembangunan yang berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat serta dipandang berseberangan dengan pemerintah, namun di dunia internasional perjuanganya mendapatkan apresiasi.

“Selama konsep kesejahteraan antara pemerintah dengan masyarakat tidak ketemu, di situ akan terjadi persoalan. Di situ pula saya melawan.,” ungkapnya.

Dikatakannya, pertambangan memiliki dampak yang bisa merasuk ke semua sendi kehidupan. Setelah lingkungan rusak, manusia juga akan terkena dampaknya. Ini sebabnya kata dia, penting tetap ada orang yang konsisten, dan berkomitmen berjuang menyelamatkan lingkungan.

Kalau tidak tulus, maka tidak pernah ada advokasi untuk masyarakat yang berjalan baik. Kendati banyak klaim mengatakan bahwa industri pertambangan identik dengan investasi dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Justru menurutnya dengan adanya tambang, masyarakat akan kehilangan keseimbangan

“Saya tidak pernah lihat keuntungannya. Kalau merugikan, iya. Masyarakat hanya dijanjikan bahwa tambang akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, akan membuka akses jalan. Saya tidak melihat adanya kesempatan masyarakat untuk bertumbuh sesuai dengan kemampuannya,” kritik dia.

Mari kita lihat, lanjut dia, di mana transparansi royalti pertambangan? Siapa yang terima dan dimanfaatkan untuk apa?

“Kalau bicara royalti pertambangan, saya tidak yakin. Lihat saja di daerah-daerah lain yang banyak industri pertambangannya, Kalimantan, Bangka-Belitung hingga Papua, sejauh mana masyarakat di sana sejahtera,” tantang Jull.

Bukan berarti kita tidak mensyukuri tambang yang ada, katanya, tapi di saat teknologi kita belum bisa mereduksi dan mengatasi dampak buruk tambang bagi lingkungan dan masyarakat, kenapa harus dipertahankan?

“Sekarang masih ada sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan yang bisa dimajukan. Di Sulut, misalnya, potensi perikanan bisa mencapai Rp900 miliar per tahun. Itu belum dikembangkan,” ujarnya.

Menurut Jull, hingga saat ini, masyarakat masih harus terus banyak berjuang supaya keadilan bisa diperoleh, karena mafia hukum ada di mana-mana.

Jull Takaliuang bersama suaminya Didi Koleangan (Foto: zonautara.com/Tonny Rarung)

Melangkah ke DPD

Juli 2018 masyarakat Desa Tiberias, Kabupaten Bolaang Mongondow meminta Jull Takaliuang maju sebagai calon Anggota DPD RI.

Mereka percaya sosok aktivis satu ini mampu membawa aspirasi mereka ke Senayan.

“Belum menjadi Anggota DPD RI saja, dia sudah berjuang bersama dengan kami, apalagi kalau terpilih. Dan kami siap mengantar Ibu Jull ke Senayan,” teriak mereka.

Selasa, 31 Juli 2018 ratusan orang pun berkumpul di kediaman aktivis HAM dan Lingkungan Hidup Sulut ini, di Manado, mendeklarasikannya untuk maju sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Sulawesi Utara.

Hadir dalam deklarasi itu mayoritas kaum tertindas. Ada yang dari Pulau Bangka, Minahasa Utara, warga Candi, Kota Bitung, lalu warga Desa Tiberias. Tak ketinggalan puluhan pedagang di pantai Malalayang yang tergusur.

Jull mengatakan ada tiga perjuangan seandainya dia duduk di DPD RI nanti: Pertama, berjuang untuk persoalan-persoalan terkait lingkungan hidup. Kedua, perjuangan untuk perempuan dan perlindungan anak.
Ketiga, tetap memperjuangan pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Semua itu garis perjuangan yang sudah saya lakukan selama ini jauh sebelum mencalonkan diri maju ke DPD RI. Artinya, saya tetap konsisten dengan perjuangan rakyat yang saya bela selama sampai hari ini,” ungkapnya.

Jull menjelaskan alasan mengapa dirinya selalu ingin membela masyarakat. Itu dikarenakan kesederhanaan masyarakat itu yang membuatnya semakin berupaya untuk menolong mereka dalam semua situasi.

“Itu membuat saya menjadi kuat. Terkadang, saya merasa tidak mampu dan buntu. Tapi, ketika melihat orang berurai air mata, dalam ketidakmampuannya, saya pasti akan jadi lebih kuat dari dia,” tutupnya. (*)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Profil

Sabdar mengaku pernah diteror

Saat dia berkendara dengan motornya, tak lupa dia mententeng bibit mangrove dan menanam dimana terlihat kosong.

Bagikan !

Published

on

Penggiat lingkungan Bolmong, Sabdar Gobel (54) / Foto: Zonautara.com/Marshal D.

Bisa berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Sabdar Gobel. Sekitar lima tahun terakhir, warga Desa Sauk, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara ini memilih mengabdikan dirinya untuk mangrove.

Keputusan itu didasari atas keprihatinannya melihat ekosistem tanaman mangrove di desanya yang sudah rusak. Karena bagi Sabdar, keberadaan mangrove sangat penting bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir. Hutan mangrove merupakan habitat berbagai jenis hewan laut. Tempat bertelur ikan. Dan itu membawa manfaat secara ekonomi.

“Masyarakat di sini rata-rata nelayan. Para orang tua dulunya mencari ikan hanya di sekitar kawasan hutan mengrove. Tak harus ke tangah laut. Tapi sekarang tidak lagi. Karena tempatnya berkembang biak sudah rusak,” kata Sabdar.

Dari 15 kecamatan yang ada di Bolmong, lima kecamatan merupakan wilayah pesisir pantai dengan 73 desa. Sebanyak 57 desa diantaranya berada tepat di garis pantaiyang memiliki panjang 150,79 kilometer.

Langkah awal yang dilakukan Sabdar untuk menjaga ekosistem tanaman mangrove adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya tanaman yang oleh masyarakat setempat disebut kayu Ting.

Sabdar mengatakan kepada siapa saja yang ditemuinya bahwa mangrove membawa keuntungan ekonomi dan sebagai pertahanan bagi pantai agar tidak terjadi abrasi.

Tak hanya bicara soal manfaat. Ia juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa kayu Ting itu dilindungi. Dia selalu membawa fotocopy Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kertas-kertas fotocopy itu dia sebarkan kepada siapa saja yang dia temui.

“Sambil jalan saya bawa, pakai duit sendiri untuk fotocopy. Saat mampir di warung saya berikan, lihat ada nelayan di pantai saya berikan, sampai menerangkan isi undang-undang itu,” cerita Sabdar, saat ditemui di kediamannya, Sabtu 14 Desember 2019.

Dia menekankan isi Pasal 35 huruf (f) dan (g) yang menyebutkan, pelarangan penebangan mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan lain-lain. Ada pulau ketentuan pidana pada Pasal 73 ayat 1 huruf (b) bagi yang melanggar yang bisa terancam penjara paling sedikit dua tahun dan paling lama 10 tahun, denda Rp 2 miliar-Rp 10 miliar.

Seiring berjalannya waktu, upaya yang dilakukan pria berusia 54 tahun itu terus mendapat dukungan dari warga. Mereka mulai bersepakat untuk bersama-sama menjaga mangrove. Minimal, tidak ada lagi warga yang sembarang menebang.

Pada Medio 2014, Sabdar menggagas mendirikan kelompok pemerhati lingkungan “Monompia” di desanya. Dia merekrut warga desa Sauk sendiri sebagai anggota kelompok itu. Kelompok ini memulai gerakan dengan melakukan pembibitan mangrove. Ratusan bibit dihasilkan dengan suka rela dan tentunya dengan biaya sendiri.

Penggiat lingkungan Bolmong, Sabdar Gobel (54) / Foto: Zonautara.com/Marshal D.

Setelah bibit-bibit itu siap dipindahkan, kelompok itu mulai melakukan penanaman di areal mangrove yang sudah jarang. Di mana ada kawasan yang kosong dilakukan penanaman. Sambil jalan saja. Sesekali, saat berkendara dengan menggunakan sepeda motor berkeliling ke desa-desa wilayah Teluk Labuan Uki, Sabdar biasanya membawa beberapa bibit mangrove.

“Saat menemui ada lahan yang tidak padat lagi, saya tanam beberapa di situ. Cara menanam mengrove kan tidak susah. Tidak perlu digalih terlalu dalam. Bahkan hanya menggunakan tangan saja boleh,” terang pria kelahiran, Sauk 24 Oktober 1965 itu.

Sabdar mulai dikenal sebagai pemerhati lingkungan. Pada 2015, Pemerintah Kabupaten Bolmong melalui Dinas Lingkungan Hidup mengukuhkan ratusan kader lingkungan se Kabupaten Bolmong. Salah satunya adalah Sabdar. Disusul dengan dibentuknya Komunitas Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup “Bumi Lestari” untuk skala Kabupaten. Sabdar ditunjuk sebagai ketua. Komunitas ini fokus terhadap isu-isu lingkungan. Tidak hanya soal mangrove. Tapi, Sabdar dengan kelompoknya menyasar pula pada isu-isu lingkungan khusus di wilayah pesisir.

Salah satu aksi yang getol dilakukan Komunitas Bumi Lestari adalah mengawasi keberadaan mangrove di wilayah pesisir Bolmong. Mereka mulai melebarkan sayap dengan menjangkau desa-desa tetangga. Yakni Desa Baturapa, Baturapa Dua, dan Labuan Uki. Kawasan pesisir di empat desa itu disebut Teluk Labuan Uki. Kondisi mengrove kurang lebih sama. Tidak rapat lagi. Hanya di Baturapa saja yang masih lumayan rimbun.

Pada 2016, sedikitnya ada sembilan kasus perusakan mangrove yang mereka adukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Baik yang dilakukan oleh oknum pengusaha, perusahaan bahkan oknum anggota TNI. 

“Sayangnya, dari sembilan laporan itu tidak ada sama sekali yang ditindaklanjuti hingga ke proses hukum. Padahal, itu jelas-jelas pelanggaran undang-undang,” kata Sabdar.

Komunitas Bumi Lestari pun mulai membangun kerjasama dengan beberapa pihak baik pemerintah maupun swasta. Salah satunya dengan PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu. Program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk bidang lingkungan sebagian besar dialihkan ke mangrove. Bahkan PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu membuat kawasan restorasi mangrove di Desa Baturapa.

Kerja-kerja tulus Sabdar tak selamanya berjalan mulus. Dia mengaku pernah diteror oleh oknum-oknum yang merasa terganggu dengan aksi-aksi yang dia lakukan. Belakangan, terror itu diketahui datang dari pengusaha. Dia enggan menyebut nama. Tapi lagi-lagi, itu tak menyurutkan niatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan pesisir.

“Saya juga pernah bujuk dengan iming-iming materi. Tapi saya menolak,” tegasnya.

Baca laporan khusus tentang mangrove Labuan Uki: Membentengi mangrove dengan Perdes

Pada 2017, ia menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bolmong atas pertisipasinya dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Meski begitu, dirinya tetap menyayangkan karena tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk serius menjaga eskosistem mangrove. Buktinya, sampai sekarangtidak ada produk hukum skala daerah yang khusus memproteksi mangrove. Minimal membuatkan zonasi kawasan yang mengatur zona budidaya, zona inti dan zona pemanfaatan.

“Supaya ketika ada masyarakat atau pengusaha yang ingin memanfaatkan areal kawasan mangrove itu bisa tahu dimana saja yang bisa dimanfaatkan. Termasuk untuk usaha. Tapi sampai saat ini belum ada zonasi,” katanya.

Saat ini, Sabdar bersama komunitasnya tengah fokus pada pembibitan mangrove. Dia membuka pintu bagi sapa saja yang ingin memesan bibit. Entah itu swasta maupun pemerintah yang memiliki program terkait restorasi kawasan mangrove. Harganya relatif lebih murah dibanding di tempat lain.

“Belum lama ini ada penanaman 1400 bibit mangrove di Desa Babo, Kecamatan Sangtombolang. Itu bibitnya dari kami. Pengadaannya dibiayai lewat APBD Bolmong 2019 karena diusulkan pemerintah desa bersama masyarakat lewat Musrenbang,” katanya. (Marshal Datudungon)

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com