Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

KABAR DARI PALU

Bantuan alat kerja untuk jurnalis dan pengelola radio

Published

on

zonautara.com

PALU — Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) memberikan bantuan peralatan kerja kepada jurnalis dan perusahaan media di Sulawesi Tengah. Bantuan itu diserahkan PPMN langsung kepada penerima di Media Center Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Jumat siang, 14 Desember 2018.

Penerima bantuan antara lain lima jurnalis dari berbagai media lokal dan kontributor media nasional serta AJI Palu. Bentuk bantuan mulai dari kamera, laptop, komputer kantor, dan alat rekam. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada empat radio di Kota Palu dan datu di Kabupaten Sigi. Bantuan tersebut berupa soundmixer dan komputer.

Project Officer PPMN, Artha Sena, mengatakan, bantuan diperuntukkan bagi jurnalis dan organisasi media yang peralatan kerjanya rusak setelah bencana 28 September lalu. Seperti lima radio yang mendapat bantuan tersebut, kata Artha, belum bisa beroperasi karena seluruh peralatannya rusak.

“Padahal, informasi sangat dibutuhkan dalam situasi bencana, “ kata Artha, sebelum menyerahkan bantuan, Jumat. Penerima bantuan itu setelah melalui penilaian dan masukan dari masyarakat selama dua bulan.

Direktur Eksekutif PPMN, Eni Mulia, jurnalis dan media berada pada situasi yang sulit di tengah-tengah situasi bencana. Sebab ada keterbatasan alat dan berbagai fasilitas pendukung hingga risiko keselamatan saat meliput situasi bencana.

Dalam menjalankan program bantuan itu, PPMN mendapatkan dukungan dari Free Press Unlimited (FPU) —sebuah lembaga internasional yang bekerja mendorong kemerdekaan pers. FPU memiliki program Reporters Respond yang khusus memberikan bantuan bagi jurnalis yang bekerja dalam situasi konflik dan berbahaya.

Bantuan alat kerja tersebut adalah tahap pertama. Sedangkan bantuan tahap dua akan dilakukan pada 2019 berupa peralatan siar seperti antena dan tower. Bantuan tahap kedua tersebut akan diberikan kepada tiga radio di Palu dan Sigi.

“Kami berharap layanan informasi selama masa pascabencana segera dapat terpenuhi dengan baik,” kata Eni.

Salah satu penerima bantuan adalah Radio Citra Pertanian. Studio dan seluruh peralatan radio yang berfrekuensi 100,3 FM itu, rusak berat karena bencana likuefaksi. Manajer Teknik Radio Citra Pertanian, Zaenal Idris, memprediksi radionya merugi Rp 1 miliar karena bencana.

“Tower kami setinggi 75 meter runtuh, studio juga ambruk,” kata Zainal.

Radio Citra adalah radio publik yang beralamt di Jalan Lasoso 62 Biromaru. Radio yang berdiri sejak 1991 ini berfokus pada isu pertanian —sesuai potensi terbesar di Kabupaten Sigi. Setelah bencana 28 September, radio ini belum beroperasi kembali.

Radio Citra Pertanian menerima bantuan satu unit sound mixer dan satu personal computer (PC). Menurut Zainal, radionya sangat membutuhkan bantuan tersebut agar bisa memberikan informasi kembali kepada publik.[]

Penulis: Ika Ningtyas

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Continue Reading
Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending