ZONAUTARA.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Sekolah Maung tidak boleh menerima “siswa titipan” dari pihak mana pun. Sekolah tersebut dicanangkan untuk membentuk anak-anak berbakat tinggi dengan kurikulum yang memadukan sains, teknologi, dan keterampilan vokasional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Sunda. Pendaftaran untuk sekolah ini dibuka pada akhir Mei lalu, dan kepala sekolah atau panitia seleksi yang terlibat kecurangan akan dicopot.
Sekolah Maung distribusi di 41 sekolah negeri di Jawa Barat, mencakup 28 SMA dan 13 SMK yang tersebar di beberapa kota seperti Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, dan Cirebon. Program ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang disebut sebagai Manusa Waluya—manusia paripurna yang sehat jasmani, tajam akal, stabil emosi, peka sosial, dan dalam spiritualitas berdasarkan filosofi Gapura Pancawaluya.
Berbeda dengan sistem zonasi pada sekolah reguler, Sekolah Maung memberlakukan Jalur Potensi Akademik dengan persyaratan skor kecerdasan minimal 130 pada skala Wechsler dan hasil tes dari psikolog resmi. Jalur ini mengalokasikan 10 persen dari total kuota, sedangkan 70 persennya disediakan melalui kompetisi akademik lebih luas.
Di masa lalu, model seleksi seperti ini mengingatkan publik pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena menciptakan kesenjangan pendidikan. RSBI yang tersebar di Indonesia dituding diskriminatif, menguntungkan sekolah unggul dengan dana besar, dan menutup akses bagi siswa miskin.
Mahkamah Konstitusi dalam putusan pada 8 Januari 2013, menilai biaya pendidikan di RSBI sangat tinggi sehingga tidak masuk akal untuk sekolah negeri yang seharusnya disubsidi negara. Dalam putusannya, Hakim Hamdan Zoelva menyoroti biaya serta bahasa pengantar berstandar internasional yang dapat mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional.
Diolah dari laporan Tirto.id.
