Connect with us

KABAR DARI PALU

Pasokan Listrik di Tenda Pengungsian Belum Merata

Published

on

zonautara.com

PALU – Lebih dari dua bulan pascabencana, belum seluruh tenda pengungsian di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, teraliri listrik.

Salah satu Ketua RT di Petobo, Abdul Naim, mengatakan, dari 25 tenda yang berada di blok pengungsiannya, hanya tujuh tenda yang dapat teraliri listrik.

Sumber listrik di blok tersebut hanya berasal dari hunian milik pengungsi yang kebetulan memiliki meteran listrik. Dari sinilah listrik kemudian dialirkan ke beberapa tenda, termasuk di antaranya adalah tenda khusus dapur umum.

“Tidak semua tenda dapat listrik. Di tenda saya saja di situ tidak ada listriknya. Hanya beberapa tenda saja yang dapat lampu. Jadi tidak merata listriknya,” kata Naim.

Hal ini membuat para pengungsi cukup terhambat dalam melakukan berbagai aktivitas di area pengungsian.

Pasokan listrik yang belum merata itu, ditambah dengan seringnya pemadaman di lokasi pengungsian. Menurut Abdul Naim, pemadaman listrik yang dialami para pengungsi pun tidak menentu. Biasanya listrik padam sepekan sekali, bahkan pernah terjadi dalam beberapa hari.

Seperti saat penulis datang Kamis kemarin, Abdul Naim bercerita bahwa listrik di bloknya baru saja menyala setelah pemadaman lebih dari satu jam.

Berjarak 100an meter dari tenda milik Naim, beberapa tenda pengungsian memiliki masalah yang berbeda soal pasokan listrik.

Hal ini diungkapkan Iza, salah seorang pengungsi di lokasi tersebut. Selain listrik yang kurang merata, listrik yang mereka nikmati di tenda pengungsian juga seringkali tidak stabil.

Ketidakstabilan listrik ini menurutnya kemungkinan terjadi karena daya tegangan listrik yang tidak mampu menerima pemakaian listrik dari para pengungsi. Sehingga kemudian sekring yang berada dalam meteran listrik sering turun.

“Listrik di sini biasa turun kalau banyak orang yang pakai. Barangkali daya listriknya ini kecil, makanya sering turun meteran,” katanya.

Padahal listrik cukup penting untuk berbagai keperluan seperti untuk menyalakan kipas angin, lampu di malam hari, televisi, hingga untuk mengisi baterai ponsel.

Hingga dua bulan lebih pasca bencana, ia mengaku belum ada pemberitahuan maupun sosialisasi dari pihak PLN terkait penggunaan listrik di area pengungsian.

Reporter: Zulrafli Aditya
Editor: Ika Ningtyas

Bagikan !
Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: [email protected]


Hosting Unlimited Indonesia

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Bagikan !
Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: [email protected]


Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com