Connect with us

KABAR DARI PALU

Atasi banjir rob, Pemerintah akan bangun tanggul 7 KM

Published

on

zonautara.com

PALU — Pemerintah akan membangun tanggul sepanjang tujuh kilometer di Teluk Palu agar gelombang pasang tidak masuk ke pemukiman. Tanggul itu akan dikerjakan mulai bulan ini dan ditargetkan selesai dalam enam bulan.

“Semoga desainnya disetujui Selasa besok (hari ini – red),” kata Ketua Satuan Tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah, Arie Setiadi Moerwanto, Senin 17 Desember 2018.

Menurut Arie, pembangunan tanggul itu mulai dari kawasan pesisir Kelurahan Silae hingga Kelurahan Talise. Tanggul tersebut untuk menjawab keluhan masyarakat yang menjadi korban banjir rob saat air laut pasang.

Kementerian PUPR melibatkan Balai Pantai Pusat Penelitian Sumber Daya Air untuk merancang desain tanggul yang tahan gempa. Desain juga dipastikan sesuai dengan kontur Teluk Palu yang memiliki tebing-tebing curam di dalamnya.

Namun, tanggul tersebut tidak didesain untuk mengatasi gelombang tsunami. Sebab belum ada model tanggul yang sanggup untuk melawan terjangan tsunami. “Jepang pernah membuat tanggul, tapi akhirnya terlewat juga,” kata dia.

Untuk membuat tanggul itu, Pemerintah akan memakai dana pinjaman dari Asia Development Bank yang belum terserap (existing loan). Sehingga pemerintah tidak perlu untuk mengajukan hutang baru.

Sebelumnya, warga Kelurahan Lere, Palu Barat, mengeluh karena rumah mereka selalu terendam banjir rob setiap sore hari. Banjir rob itu disebabkan karena air laut pasang dari Teluk Palu. Padahal sebelum tsunami, banjir rob tidak pernah melanda Kampung Lere meski terjadi gelombang pasang.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah, Abdul Haris, mengatakan, pembangunan tanggul itu menunjukkan pemerintah masih parsial dalam menangani bencana. Padahal belum ada kajian tata ruang pascabencana yang berorientasi jangka panjang, termasuk penataan kawasan pesisir.

“Penyebab banjir rob itu, kan, harus dikaji dulu apakah karena permukaan tanah yang turun atau sebab lain,” katanya.

Dengan kajian yang matang, kata dia, maka pembangunan bisa lebih tepat dan berkelanjutan. Seperti menanam mangrove di sepanjang pesisir atau membangun pemecah gelombang.

Sayangnya, menurut Haris, masyarakat tidak pernah mendapatkan publikasi hasil kajian atau dilibatkan dalam perencanaan kebijakan pemerintah. “Padahal kalau publik dilibatkan, pemulihan pascabencana bisa dilakukan bersama-sama,” kata Haris.

Penulis: Ika Ningtyas

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com