Atasi banjir rob, Pemerintah akan bangun tanggul 7 KM

PALU — Pemerintah akan membangun tanggul sepanjang tujuh kilometer di Teluk Palu agar gelombang pasang tidak masuk ke pemukiman. Tanggul itu akan dikerjakan mulai bulan ini dan ditargetkan selesai dalam enam bulan.

“Semoga desainnya disetujui Selasa besok (hari ini – red),” kata Ketua Satuan Tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah, Arie Setiadi Moerwanto, Senin 17 Desember 2018.

Menurut Arie, pembangunan tanggul itu mulai dari kawasan pesisir Kelurahan Silae hingga Kelurahan Talise. Tanggul tersebut untuk menjawab keluhan masyarakat yang menjadi korban banjir rob saat air laut pasang.

Kementerian PUPR melibatkan Balai Pantai Pusat Penelitian Sumber Daya Air untuk merancang desain tanggul yang tahan gempa. Desain juga dipastikan sesuai dengan kontur Teluk Palu yang memiliki tebing-tebing curam di dalamnya.

Namun, tanggul tersebut tidak didesain untuk mengatasi gelombang tsunami. Sebab belum ada model tanggul yang sanggup untuk melawan terjangan tsunami. “Jepang pernah membuat tanggul, tapi akhirnya terlewat juga,” kata dia.

Untuk membuat tanggul itu, Pemerintah akan memakai dana pinjaman dari Asia Development Bank yang belum terserap (existing loan). Sehingga pemerintah tidak perlu untuk mengajukan hutang baru.

Sebelumnya, warga Kelurahan Lere, Palu Barat, mengeluh karena rumah mereka selalu terendam banjir rob setiap sore hari. Banjir rob itu disebabkan karena air laut pasang dari Teluk Palu. Padahal sebelum tsunami, banjir rob tidak pernah melanda Kampung Lere meski terjadi gelombang pasang.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah, Abdul Haris, mengatakan, pembangunan tanggul itu menunjukkan pemerintah masih parsial dalam menangani bencana. Padahal belum ada kajian tata ruang pascabencana yang berorientasi jangka panjang, termasuk penataan kawasan pesisir.

“Penyebab banjir rob itu, kan, harus dikaji dulu apakah karena permukaan tanah yang turun atau sebab lain,” katanya.

Dengan kajian yang matang, kata dia, maka pembangunan bisa lebih tepat dan berkelanjutan. Seperti menanam mangrove di sepanjang pesisir atau membangun pemecah gelombang.

Sayangnya, menurut Haris, masyarakat tidak pernah mendapatkan publikasi hasil kajian atau dilibatkan dalam perencanaan kebijakan pemerintah. “Padahal kalau publik dilibatkan, pemulihan pascabencana bisa dilakukan bersama-sama,” kata Haris.

Penulis: Ika Ningtyas