Connect with us

HEADLINE

BMKG: Kabar gempa besar 28 Desember 2018 itu hoaks

Published

on

zonautara.com

PALU — Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Palu, Cahyo Nugroho, menyatakan, isu gempa bumi dan tsunami yang akan melanda lebih besar pada 28 Desember 2018 adalah hoaks atau bohong.

Hingga hari ini, kata dia, belum ada teknologi yang dapat memprediksi akan terjadi gempa bumi di sebuah wilayah.

“Kalaupun ada gempa bumi di tanggal itu adalah kebetulan,” kata Cahyo Nugroho, Rabu, 26 Desember 2018.

Pascagempa berkekuatan 7,4 SR, menurut Cahyo, gempa memang masih terus ada. BMKG, mencatat sejak 28 September sampai 20 Desember 2018, telah terjadi gempa bumi sebanyak 960 kali. Namun skalanya lebih kecil.

Menurut dia, masyarakat jangan mudah percaya dengan informasi liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga masyarakat tidak perlu meninggalkan kota Palu karena isu tersebut.

Bupati Sigi Moh Irwan juga menyikapi isu bencana besar pada 28 Desember yang tersebar luas di media sosial.

“Belum ada pihak maupun teknologi yang bisa memastikan terjadinya sebuah peristiwa seperti gempa bumi,” kata Bupati Sigi, akhir pekan lalu.

Setelah bencana 28 September melanda Kota Palu dan sekitarnya, isu-isu yang berkaitan dengan bencana berseliweran hingga kini.

Salah satunya dipicu dengan beredarnya audio di sejumlah grup media sosial. Dalam pesan audio itu, menyebutkan, akan ada Festival Palu Nomoni pada 28 Desember mendatang.

Disebutkan dalam suara tersebut, sebagian warga telah mengungsi ke luar kota. Warga Palu diminta untuk berwaspada pada tanggal tersebut.

Fatmawati, penyintas dari Kelurahan Talise, mengatakan, ia mendapatkan kabar hoaks itu saat bercengkrama dengan para tetangga.

Namun, Fatmawati tidak percaya dengan kabar tersebut. “Banyak kabar seperti itu yang kita dengar. Sampai sekarang saja masih ada. Kadang kami di sini juga sempat resah, tapi lama kelamaan sudah terbiasa juga,” katanya.

Fatma berpasrah diri kepada sang pencipta. Meskipun dirinya tahu bahwa segala kabar yang berkaitan dengan bencana hanyalah kabar bohong atau hoaks, namun ia sudah lebih siap jika suatu saat akan terjadi kembali bencana serupa di Kota Palu.

“Saya sejujurnya masih resah. Tapi kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalaupun ada bencana yang lebih besar, hidup atau mati pun sudah kehendakNya,” tuturnya.

Begitupun dengan Idrus, seorang buruh di Talise juga sudah beberapa kali mendengar kabar tentang gempa dan tsunami susulan yang lebih besar.

“Biasa dengar dari teman atau biasa di keramaian pasti ada yang cerita seperti itu. Tapi kami di sini juga sudah tidak mau terlalu ambil pusing dengan kabar itu. Sudah biasa. Buktinya sudah beberapa kali ada isu, tidak ada juga terjadi,” kata Idrus.

Ia berharap penyebar isu seperti itu dapat diproses secara hukum karena meresahkan masyarakat.[]

Reporter: Pataruddin dan Zurafli Aditya
Editor: Ika Ningtyas

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com