PALU – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat cakupan jumlah peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN)-kartu Indonesia sehat (KIS) di tiga daerah terdampak bencana, Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi (Pasigala) sebanyak 818.839 jiwa.
Jumlah itu mencakup 89,03 persen dari total penduduk penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebanyak 919.700 jiwa.
Deputi Direksi Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo Malut), Anurman Huda bersama Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Rabu (26/12), menyaksikan penandatanganan integrasi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) pemerintah kabupaten/kota se Sulteng di Kota Palu.
Khusus tiga daerah itu, naskah perjanjian ditandatangani Kepala BPJS Kesehatan cabang Palu Hartati Rachim bersama Wali Kota Palu Hidayat, Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapata dan Sekretrais Kabupaten Donggala Aidil Nur.
Dalam naskah kerjasama itu, masih tersisa 100.826 jiwa yang belum terjamin dalam program kesehatan, atau sebesar 10,96 persen dari jumlah penduduk.
Rinciannya, di Kabupaten Donggala dengan jumlah penduduk 300.626 jiwa, total kepesertaan JKN-KIS sebanyak 256.837 jiwa atau 85,43 persen. Sehingga masih tersisa 43.789 jiwa yang belum terdaftar.
Dalam naskah perjanjian kerjasama itu tercatat, integrasi jumlah kepesertaan Kota Palu dengan jumlah penduduk 368.454 jiwa, total kepesertaan JKN-KIS sebanyak 353.596 jiwa atau 95,96 persen. Sehingga masih tersisa 14.858 jiwa yang belum terdaftar.
Kabupaten Sigi dengan jumlah penduduk 250.620 jiwa, total kepesertaan JKN-KIS sebanyak 208.406 jiwa atau 83,34 persen. Sehingga masih tersisa 42.214 jiwa yang belum terdaftar.
Pemerintah Kota Palu, satu-satunya wilayah di wilayah Pasigala yang mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau tingkat kepesertaan JKN/KIS yang telah mencapai 95 persen penduduk atau lebih.
Deputi Direksi Sulutenggo Malut, Anurman Huda mengatakan program JKN/KIS perlu dukungan dari segenap masyarakat Indonesia melalui prinsip gotong royong yaitu peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang beresiko tinggi.
Dengan demikian melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengharapkan BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan maksimal, tidak hanya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan tetapi juga pelayanan kesehatan.
“Mudah-mudahan kabupaten lain cepat menyusul, saya yakin dan percaya. Apalagi sekaligus menuntaskan janji kampanye, waktu jadi bupati/walikota yakni kesehatan gratis,” harap Gubernur Longki.[]
Penulis: Fauzi Lamboka
Editor: Ika Ningtyas
Discussion about this post