KABAR DARI PALU

Huntara Silae baru dihuni 30 keluarga

Published

10 months ago

31 December 2018

PALU – Hunian sementara (huntara) yang dibangun di Kelurahan Silae telah rampung. Tak hanya bilik kamar, fasilitas lainnya seperti MCK dan bak penampungan air pun tersedia.

Hunian itu sedianya menampung para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa dan tsunami. Namun ternyata, hunian yang berdiri di atas lapangan sepakbola tersebut belum semuanya dihuni oleh pengungsi.

Hunian sementara yang dibangun di Kelurahan Silae berjumlah 10 unit yang berisi 120 bilik. Dari 120 bilik kamar yang tersedia, baru 30 unit kamar yang telah dihuni oleh pengungsi, atau baru sekitar 25 persen dari total bilik.

Nila, pegawai kantor Kelurahan Silae, mengatakan, saat huntara diresmikan pada pertengahan Desember lalu, baru tiga unit yang siap untuk dipakai dan diterima dari pihak PT Brantas Abipraya (Persero), sebagai pelaksana kepada Kementerian PUPR.

Tujuh unit huntara lainnya, belum diserahterimakan kepada pemerintah. Meskipun tujuh unit tersebut telah selesai dibangun dan siap untuk dihuni.

“Baru tiga unit atau 36 bilik yang diserahterimakan dari Abipraya ke PUPR,” kata Nila.

Menurut dia, akan ada tahap kedua untuk pengisian huntara, sembari menunggu serahterima ke pemerintah serta hasil pendataan warga yang terdampak bencana. Tahap kedua tersebut rencananya akan berlangsung pada Januari 2019 mendatang.

Mereka yang kini bermukim di huntara Silae merupakan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat hantaman gempa dan gelombang tsunami.

Pengungsi yang belum menempati huntara, sebagian masih menumpang di rumah kerabat. Masih ada pula yang berada di tenda pengungsian.

Agustin merupakan salah satu pengungsi yang hingga kini belum menempati huntara Silae. Hingga kini ia masih menumpang dengan sanak saudara yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Meski demikian ia tetap bersabar untuk menanti kapan waktunya tiba untuk tinggal di huntara.

“Masih ada sebagian yang tinggal dengan keluarga. Termasuk saya juga masih dengan keluarga,” ucap Agustin.

Saat kami bergerak menuju huntara Silae, kami menemui seorang penghuni huntara bernama Fatmawati. Wanita yang berprofesi sebagai dosen di IAIN Palu tersebut sudah beberapa hari menempati huntara.

Menurut dia, saat pendataan tahap pertama baru 30 keluarga yang dimasukkan ke dalam huntara. Namun di antara itu masih ada beberapa keluarga yang belum menempati huntara karena akses air yang kurang lancar.

“Ada beberapa yang belum masuk karena air belum lancar. Karena air ini kebutuhan pokok,” ucap Fatmawati.
 
Meski tersedia sepuluh tandon penampungan air berukuran besar di huntara tersebut, namun tidak setiap hari pasokan air disalurkan ke huntara. Penampungan air tersebut lebih sering kosong dalam waktu yang cukup lama.

Reporter: Zulrafli Aditya
Editor: Ika Ningtyas

Bagikan !

Kabar Dari Palu

Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: [email protected]

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

You must be logged in to post a comment.

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

8 months ago

11 February 2019

Ronny Adolof Buol

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).

Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris
-kartu tanda penduduk
-kartu keluarga
-surat keterangan kematian
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.

Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Bagikan !

Kabar Dari Palu