Pasigala Center: Badan Pemulihan Sulteng harus berkantor di Palu

PALU — Koalisi masrakat sipil, akademisi dan penyintas bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang tergabung dalam Pasigala Center, mendesak Presiden Jokowi segera menempatkan kantor Badan Pemulihan Bencana Sulteng di Kota Palu. Desakan itu dinilai sebagai solusi atas buruknya mekanisme koordinasi antar satuan kerja di Sulteng pascabencana 28 September 2018.

Sekretaris Jenderal Pasigala Center, Andika, mengatakan, jauhnya rentang kendali penanganan Sulteng pascabencana menjadi penyebab lambannya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut diperburuk dengan terbatasnya wewenang pemerintah daerah.

“Ketika ada masalah, masyarakat tidak bisa langsung mengadu. Sementara pemda juga mengaku bukan wewenangnya,” kata Andika saat menggelar konferensi pers di Media Center AJI Palu, Senin 31 Desember 2018.

Menurut Andika, pengambilan keputusan terkait masa depan Sulteng tidak bisa dibicarakan dengan pola top-down. Pemda Sulteng dan masyarakat khususnya penyintas harus terlibat dalam pengambilan setiap kebijakan.

“Pemda Sulteng harus diperkuat perannya. Mulai dari penyusunan rencana, dan pengendalian penanganan bencana agar tidak didikte oleh lembaga pemberi dana,” tegas Andika.

Yang terjadi selama ini, kata Andika, pemerintah daerah (Palu, Sigi dan Donggala), hanya diberi wewenang melakukan pendataan dan menyiapkan lokasi. Buruknya pola komunikasi itu bisa dilihat dari pembangunan hunian sementara (huntara) yang dibangun di daerah banjir rob.

Anggota Pasigala Center, Khadafi, menyoroti dokumen rencana induk yang disusun pemerintah pusat tanpa berbasis kedaerahan. Dokumen tersebut dinilai tidak menjawab kebutuhan penyintas.

“Data di nasional sudah dikunci. Sementara fakta di lapangan belum semuanya terakomodir dengan baik. Misalnya soal data penerima huntap. Akan sulit ketika seorang warga yang terlambat didata untuk dimasukkan dalam data nasional,” sesal Khadafi.[]

Reporter: Zainal Ishaq
Editor: Ika Ningtyas