Connect with us

HEADLINE

Kecepatan internet hingga ke Talaud diklaim bisa capai 40 Mbps

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Jaringan internet dalam Proyek Palapa Ring Paket Tengah telah selesai dikerjakan oleh pemerintah pada Desember 2018.

Infrastruktur internet ini menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia bagian tengah dengan konektivitas internet berkecepatan tinggi.

Kini warga di pulau-pulau siap menikmati koneksi internet berkecepatan tinggi, termasuk warga di Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe hingga ke Kabupaten Talaud.

Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Bambang Noegroho, mengklaim kecepatan internet ini bica mencapai 40 Mbps.

Angka kecepatan itu diperoleh saat uji coba menggunakan aplikasi Speedtest di Terminal Station Morotai, Maluku Utara.

“Kecepatan internet pada saat speedtest bisa mencapai 40 Mbps untuk unduh (download), sedangkan untuk unggah (upload) mencapai 7 Mbps. Hal ini seharusnya dimanfaatkan operator agar masyarakat mendapatkan manfaat lebih besar,” ungkap Bambang lewat pernyataan resminya kepada KompasTekno, Kamis (3/1/2019).

Pemerintah membangun jaringan kabel serat optik bawah laut hingga ke Talaud dengan tujuan membuka akses telekomunikasi dan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ujicoba juga dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara di Desa Muhajirin Baru, Morotai pada Rabu kemarin.

Rudiantara melakukan video call dengan Menteri Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Jakarta.

“Bisa dibayangkan ke depan, seorang Menteri Desa dapat berhubungan langsung dengan tiga kepala desa sekaligus dari 75.000 kepala desa hanya dengan menggunakan ponsel saja. Inilah bentuk cepatnya perkembangan teknologi yang kita bisa manfaatkan untuk bangsa ini,” tuturnya.

Kini jaringan internet berkecepatan tinggi ini ditawarkan pemerintah ke operator yang akan menjual jasanya ke masyarakat.

Proyek Palapa Ring Paket Tengah telah merampungkan jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer yang melintasi jalur bebas gempa di wilayah provinsi Kalimantan Timur, sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Proyek infrastruktur senilai Rp 1,38 trilliun ini dikerjakan oleh PT LEN Telekomunikasi Indonesia yang memungkinkan masyarakat di kepulauan mengakses jaringan 4G hingga 30 Mbps.

Editor: Ronny Adolof Buol

EDITOR'S PICK

Lagi, Kejari Tomohon tahan tersangka kasus PD Pasar

Published

on

Tersangka saat akan dibawa ke Rutan Manado. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.comSatu lagi tersangka kasus dugaan korupsi di Permukaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Senin (15/7/2019).

Setelah dua lainnya, yakni HK alias Hof dan RN alias Rep yang keduanya merupakan mantan pejabat di PD Pasar, kini giliran mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, yakni TP yang ditahan korps Adhyaksa ini.

Tersangka TP yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Tomohon ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PD Pasar Tomohon.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka TP setelah pihaknya mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus tersebut.

“Seperti dua tersangka sebelumnya yang sudah kami tahan, tersangka TP juga dalam proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti saat ini juga ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/R.1.15/Ft.1/07/2019,” ujar Wilke didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, tersangka TP ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Klas IIA (Rutan) Malendeng, Manado.

Dia menjelaskan, tersangka TP diduga telah melakukan peminjaman terhadap dana di kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Tersangka pada tahun anggaran 2016, diduga melakukan peminjaman terhadap dana di kas PD Pasar Tomohon sebesar Rp175 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang kemudian menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 2 ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan untuk Pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari ketiga tersangka yang terjerat kasus tersebut, hanya tersangka TP yang sudah mengembalikan kerugian negara.

“Tersangka TP sudah mengembalikan kerugian pada tahap penyidikan sebesar Rp175 juta. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana,” pungkasnya.

Editor : Rahadih Gedoan

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com