PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan bahwa perubahan rencana tata ruang wilayah akan mengutamakan aspek mitigasi bencana. Pemprov menargetkan Perubahan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bisa tuntas pada Agustus 2019.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng, Syaifullah Djafar, pada diskusi Penataan Ruang Untuk Mitigasi Bencana di halaman Sekretariat AJI Kota Palu, Selasa 8 Januari 2019.
Syaifullah menjelaskan, pascabencana 28 September 2018, ada dua dokumen tata ruang yang sedang dikerjakan. Yakni revisi Perda RTRW tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta membuat rencana detail tata ruang di tingkat kecamatan di Kota Palu, Donggala, dan Sigi.
Penyusunan RDTR, akan dimulai tahun ini untuk empat kecamatan di Kota Palu. Untuk Kabupaten Donggala, RDTR disusun untuk 1 kelurahan dan 7 desa.
Sementara di Kabupaten Sigi, mencakup kawasan Biromaru dan sekitarnya. Selain itu, juga akan disusun RDTR untuk kawasan Parigi Utara di Kabupaten Parigi Moutong.
“Faktor mitigasi bencana jadi pertimbangan utama dalam penyusunan RDTR hingga RTRW Provinsi,” katanya menegaskan.
Aspek mitigasi bencana dalam penyusunan perubahan Perda RTRW tersebut, kata Syaifullah, menyesuaikan dengan peta Zona Rawan Bencana (ZRB) yang sudah ditetapkan pemerintah.
Dalam peta ZRB tersebut memuat kategori empat zona, yakni zona terlarang, terbatas, pengawasan ketat, dan pengembangan.
Pada zona terlarang, mencakup kawasan pantai dengan jarak 100-200 meter dari jarak pasang tertinggi. Kemudian kawasan sekitar sesar sejauh 15-30 meter, dan wilayah terdampak likuefaksi.
Selain memperhatikan peta ZRB, aspek mitigasi bencina lainnya meliputi pembuatan jalur evakuasi, peringatan dini, persyaratan bangunan tahan gempa, serta edukasi resiko kebencanaan.
“Karena semua wilayah di Kota Palu itu rawan tinggi gempa, maka ke depannya seluruh bangunan harus dibangun dengan struktur tahan gempa,” katanya.[]
Reporter: Jefrianto
Editor: Ika Ningtyas
Discussion about this post