KABAR DARI PALU

Kebutuhan anggaran pascabencana Kota Palu capai Rp 14,5 triliun

Published

6 months ago

11 January 2019

PALU — Pemerintah Kota Palu membutuhkan anggaran sebesar Rp 14,5 trilliun untuk membiayai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selama dua tahun.

Jumlah itu adalah perhitungan sementara per tanggal 10 Januari 2019 yang tertuang dalam draft Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi Kota Palu 2019-2020.

Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Ibnu Mundzir, mengatakan, kebutuhan dana itu untuk membiayai lima sektor. Yakni sektor permukiman Rp4,2 triliun, sektor infrastruktur Rp 6,8 triliun, sektor ekonomi Rp 2,4 triliun, sektor sosial Rp 1 triliun dan lintas sektor Rp 185,8 miliar.

Menurut Ibnu, perhitungan kebutuhan itu salah satunya berdasarkan total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana sebesar Rp7,15 triliun. “Prinsipnya dalam tahap rehabilitasi dan rekontruksi, pembangunan harus dilakukan lebih baik dari sebelum bencana,” kata Ibnu saat konsultasi publik, Rabu 10 Januari 2019.

Dalam tahap rehabilitasi, Pemkot Palu merencanakan untuk memperbaiki lingkungan dan sarana-prasarana umum, bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan psikologis, ekonomi, budaya, pelayanan kesehatan, serta pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sedangkan dalam tahap rekontruksi, program yang direncanakan antara lain pembangunan kembali sarana-prasanana umum, sarana sosial masyarakat serta penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana. Selain itu ada untuk peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya serta pelayanan publik

Menurut Ibnu, besarnya kebutuhan anggaran itu tidak bisa dipenuhi sendirian oleh Pemkot Palu. Sebab APBD Kota Palu hanya bisa membiayai sekitar Rp 220 miliar atau hanya 1,5 persen dari total anggaran kebutuhan.

Sehingga, Pemkot Palu akan berupaya untuk memperoleh anggaran dari sejumlah kementerian sebesar Rp7,77 trilun, hibah dana usaha atau lainnya Rp 4,27 triliun, masyarakat Rp 2,27 triliun, Pemerintah Provinsi Sulteng Rp 537 miliar dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp12,54 miliar.

“Kami akan kementerian dan lembaga donor untuk memastikan angkanya (anggaran),” kata Ibnu.

Realisasi anggaran nantinya, kata Ibnu, bisa sangat berbeda dengan kebutuhan tersebut. Sehingga Pemkot Palu akan segera menyusun strategi prioritas untuk menentukan program yang lebih dulu dikerjakan sesuai anggaran yang tersedia.

“Yang pasti kami akan prioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan sandang pangan,” katanya.

Dokumen Rencana Aksi Daerah itu akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota. Dokumen tersebut akan menjadi acuan standar dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Meski begitu, kebutuhan anggaran tersebut bisa berubah sesuai masukan dari publik.

Sekretaris Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Nurlaela Lamasitudju, mengatakan, bahwa draft RAD itu harus didiskusikan secara terbatas secara sektoral agar bisa mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok penyintas, seperti anak dan perempuan.

“Saya harap dokumen jangan disahkan dulu sebelum didiskusikan secara segmented dengan masyarakat,” kata dia.[]

Penulis: Ika Ningtyas

Kabar Dari Palu

Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.

Related Topics:kabar dari palu palu bangkit pasca bencana palu

Click to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

5 months ago

11 February 2019

Ronny Adolof Buol

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).

Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris
-kartu tanda penduduk
-kartu keluarga
-surat keterangan kematian
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.

Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu