Warga ingin direlokasi di tempat aman dari bencana

PALU — Hasil survei Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP), menunjukkan, sebagian besar warga terdampak bencana di Kota Palu yang akan direlokasi, menginginkan pindah ke zona aman dari bahaya atau bencana.

Mereka yang memilih relokasi di daerah aman itu sebanyak 47,10 persen. Selain itu sebanyak 17,32 persen warga menginginkan lokasi relokasi dekat dengan rumah lama dan 12,93 persen dekat dengan sumber mata pencaharian.

Survei UNDP itu dilakukan terhadap 1.005 keluarga terdampak gempabumi dan likuefaksi di 8 kecamatan. Pemilihan keluarga berdasarkan yang mengalami kerusakan rumah ringan, sedang dan berat.

UNDP melibatkan 25 enumerator untuk mengunjungi 63% kepala rumah tangga laki-laki dan 37% kepala rumah tangga perempuan. Survei selama 9 hari di bulan Desember 2018 itu meliputi aspek perumahan, air bersih, kesehatan, sosial budaya, agama, pekerjaan dan risiko bencana.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 53,77 persen responden mengalami masalah kerusakan rumah dan 22,44 persen mengalami kerusakan pada lingkungan perumahan.

Selain itu mereka yang harus direlokasi karena lingkungan sudah tidak aman dan tidak bisa ditempati sebanyak 14,04 persen serta tapak rumah hilang mencapai 8,34 persen.

Fasilitator UNDP untuk Sulawesi Tengah, Mambaus Suud, mengatakan, survei tersebut untuk mengetahui aspirasi kebutuhan pemulihan warga terdampak pascabencana 28 September.

Survei itu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi di Kota Palu.

Menurut Suud, pemerintah harus mendengarkan aspirasi warga sebelum menentukan kebijakan untuk merelokasi. “Pemerintah tidak bisa asal merelokasi, tapi harus mempertimbangkan aspirasi warga,” kata dia, Rabu 10 Januari 2019.

Aspirasi warga agar relokasi dekat dengan sumber penghasilan penting diperhatikan. Sebab menurut Suud, berdasarkan survei, mayoritas responden atau 74,10 persen mengatakan pendapatannya menurun pasca bencana. Hanya 24,60 persen responden yang mengatakan penghasilannya sama.

“Nantinya apakah lokasi relokasi bisa didekatkan dengan sumber penghasilan mereka, atau pemerintah membuat sumber penghidupan baru, itu harus dikaji serius, ” katanya.

Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Ibnu Mundzir, mengatakan, Pemkot Palu merencanakan ada dua skenario untuk relokasi warga terdampak, yakni relokasi in-situ dan ex-situ.

Relokasi in-situ adalah pemindahan rumah warga tetapi masih dalam satu wilayah dengan rumah asalnya. Sedangkan pada skenario ex-situ, dengan memindahkan warga ke lokasi yang baru.

“Pada skenario ex-situ, kami harus mencari tanah yang dekat secara emosional dan tidak terlalu jauh dengan sumber penghidupan warga. Tapi harus dilihat lagi apakah kondisi tanah yang baru itu aman,” kata Ibnu.

Saat ini Pemkot Palu sedang menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana 2019-2020. Dokumen ini akan menjadi acuan standar dalam pemulihan pascabencana oleh pemerintah dan masyarakat.[]

Penulis: Ika Ningtyas

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.