Connect with us

KABAR DARI PALU

Warga ingin direlokasi di tempat aman dari bencana

Published

on

PALU — Hasil survei Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP), menunjukkan, sebagian besar warga terdampak bencana di Kota Palu yang akan direlokasi, menginginkan pindah ke zona aman dari bahaya atau bencana.

Mereka yang memilih relokasi di daerah aman itu sebanyak 47,10 persen. Selain itu sebanyak 17,32 persen warga menginginkan lokasi relokasi dekat dengan rumah lama dan 12,93 persen dekat dengan sumber mata pencaharian.

Survei UNDP itu dilakukan terhadap 1.005 keluarga terdampak gempabumi dan likuefaksi di 8 kecamatan. Pemilihan keluarga berdasarkan yang mengalami kerusakan rumah ringan, sedang dan berat.

UNDP melibatkan 25 enumerator untuk mengunjungi 63% kepala rumah tangga laki-laki dan 37% kepala rumah tangga perempuan. Survei selama 9 hari di bulan Desember 2018 itu meliputi aspek perumahan, air bersih, kesehatan, sosial budaya, agama, pekerjaan dan risiko bencana.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 53,77 persen responden mengalami masalah kerusakan rumah dan 22,44 persen mengalami kerusakan pada lingkungan perumahan.

Selain itu mereka yang harus direlokasi karena lingkungan sudah tidak aman dan tidak bisa ditempati sebanyak 14,04 persen serta tapak rumah hilang mencapai 8,34 persen.

Fasilitator UNDP untuk Sulawesi Tengah, Mambaus Suud, mengatakan, survei tersebut untuk mengetahui aspirasi kebutuhan pemulihan warga terdampak pascabencana 28 September.

Survei itu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi di Kota Palu.

Menurut Suud, pemerintah harus mendengarkan aspirasi warga sebelum menentukan kebijakan untuk merelokasi. “Pemerintah tidak bisa asal merelokasi, tapi harus mempertimbangkan aspirasi warga,” kata dia, Rabu 10 Januari 2019.

Aspirasi warga agar relokasi dekat dengan sumber penghasilan penting diperhatikan. Sebab menurut Suud, berdasarkan survei, mayoritas responden atau 74,10 persen mengatakan pendapatannya menurun pasca bencana. Hanya 24,60 persen responden yang mengatakan penghasilannya sama.

“Nantinya apakah lokasi relokasi bisa didekatkan dengan sumber penghasilan mereka, atau pemerintah membuat sumber penghidupan baru, itu harus dikaji serius, ” katanya.

Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Ibnu Mundzir, mengatakan, Pemkot Palu merencanakan ada dua skenario untuk relokasi warga terdampak, yakni relokasi in-situ dan ex-situ.

Relokasi in-situ adalah pemindahan rumah warga tetapi masih dalam satu wilayah dengan rumah asalnya. Sedangkan pada skenario ex-situ, dengan memindahkan warga ke lokasi yang baru.

“Pada skenario ex-situ, kami harus mencari tanah yang dekat secara emosional dan tidak terlalu jauh dengan sumber penghidupan warga. Tapi harus dilihat lagi apakah kondisi tanah yang baru itu aman,” kata Ibnu.

Saat ini Pemkot Palu sedang menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana 2019-2020. Dokumen ini akan menjadi acuan standar dalam pemulihan pascabencana oleh pemerintah dan masyarakat.[]

Penulis: Ika Ningtyas

Bagikan !
Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: [email protected]


Hosting Unlimited Indonesia

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Bagikan !
Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: [email protected]


Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com