PALU – Data dampak bencana gempa yang sudah dipublikasikan pemerintah baru-baru ini, belum menjadi harga mati. Pemerintah masih membuka kemungkinan untuk memasukan data yang belum sempat atau terlewatkan dalam pendataan beberapa waktu lalu.
Hal ini ditegaskan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, menjawab keluhan masyarakat terkait masalah ini. Khususnya data tentang kondisi rumah, baik rumah sedang, rusak ringan atau berat. Data-data itu katanya, bukan dibuat oleh pemerintah provinsi. Melainkan, oleh pemerintah kabupaten/kota yang terdampak gempa.
Gubernur dalam rapat koordinasi dengan BNPB, BMKG dan Satgas PUPR, menjelaskan, jika masih ada perubahan data di kabupaten dan kota, maka itu tergantung dengan kebijakan di daerah masing-masing.
Pemerintah provinsi, lanjut Gubernur meminta kepada kabupaten dan kota, untuk memasukan nama-nama yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. ‘
“Tidak asal masukan data. Data rusak harus by name by address. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum,” tegasnya.
Kepala BNPB RI, Doni Monardo menjawab realisasi penyaluran dana stimulan, belum memberikan kepastian pembayarannya. Soal pembayaran, katanya, masih akan dibahas di tingkat nasional.
Namun ia memastikan dana stimulan itu tetap dibayarkan sesuai arahan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla.
Rinciannya rumah rusak berat sebesar Rp50vjuta, rusak sedang Rp25vjuta dan rusak ringan Rp10juta. Di Kota Palu total bangunan terdampak sebanyak 42.864 unit. Terdiri dari rusak berat sebanyak 9.181 unit. Rusak sedang sebanyak 12.717 unit dan rusak ringan sebanyak 17.293 unit. Sedangkan jumlah rumah hilang sebanyak 3.673 unit.
Penulis: Yardin
Discussion about this post