Connect with us

ZONA DAERAH

Kejari kembali eksekusi terpidana korupsi, kini giliran oknum pejabat pemkab

Published

on

MINAHASA, ZONAUTARA.comSatu lagi terpidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2012 dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa.

Kali ini, oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, tepatnya di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab), yakni lelaki JHT alias Jhon, yang dijeblos ke sel.

Eksekusi terhadap terpidana itu dilakukan setelah dirinya menanggapi panggilan pihak Kejari, Selasa (22/1/2019). Setelah melalui sejumlah proses, terpidana pun langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Papakelan Tondano.

Kepala Kejari (Kajari) Minahasa Rakhmat Budiman, melalui Kasi Intelejen Noprianto Sihombing membenarkan hal tersebut.

“Satu terpidana lainnya sudah dieksekusi ke Lapas Tondano. Ini dilakukan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 374 K/PID.SUS/2018.
Di mana dalam putusan tersebut Jhon dihukum empat tahun penjara dan Rp200 juta dengan susidier enam bulan penjara,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, terpidana pun wajib membayar uang pengganti sebesar Rp447.726.000 dengan pembayaran paling lambat 1 bulan.

Dia menjelaskan, eksekusi terpidana Jhon ini pun menyusul satu terpidana sebelumnya, yakni HDR alias Denny yang sudah dieksekusi.

Jaksa Penuntut Umum sekaligus Jaksa Eksekutor Parsaoran Simorangkir menegaskan, hal tersebut dilakukan berdasarkan asas keadilan di mata hukum.

Sehingga, lanjut dia, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum pasti akan merasakan nasib sama dengan keduanya.

Diketahui, kasus ini terjadi pada tahun 2017 lalu, saat terpidana Denni masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Minahasa. Sedangkan, Jhon menjabat sebagai Kepala salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Minahasa.

Editor : Christo Senduk

ZONA DAERAH

Kejari Tomohon ‘sumbang’ Rp700 juta ke kas negara

Published

on

Kasi Pidsus Kejari Tomohon Arthur Piri saat mengeksekusi uang denda dari salah satu terpidana korupsi. (Foto: Kejari Tomohon)

TOMOHON, ZONAUTARA.com Penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana korupsi gencar dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon. Tak sedikit kasus rasuah tersebut yang kini telah selesai diusut oleh korps Adyhaksa ini dan memiliki kekuatan tetap.

Bahkan, selang Januari hingga Juli 2019, korps yang dipimpin Edy Winarko ini pun telah berhasil melakukan eksekusi terhadap uang denda dari para terpidana yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap alias incracht.

Totalnya pun tak tanggung-tanggung. Ada sebanyak Rp700 juta yang telah dieksekusi dari para terpidana. Uang denda tersebut telah disetor ke kas negara.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

“Kejaksaan Negeri Tomohon selama Januari sampai dengan Juli 2019 telah melaksanakan eksekusi uang denda terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan total sebesar Rp700 juta, yang diterima dari keluarga terpidana,” ujar Piri, Senin (8/7/2019).

Menurut dia, para terpidana yang telah membayar uang denda tersebut pun telah terbebas dari hukuman tambahan sebagaimana putusan akhir dari Majelis Hakim.

Pihaknya pun mengapresiasi para terpidana yang telah menaati putusan pengadilan dengan membayar denda sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.

“Kami berharap, para terpidana korupsi lainnya juga bisa menaati putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.

Diketahui, eksekusi uang denda ini pun menjadii prestasi bagi Kejari Tomohon. Pasalnya, Kejari Tomohon telah menjadi penyumbang bagi keuangan negara, karena uang denda tersebut menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berikuti daftar eksekusi uang denda oleh Kejari Tomohon :

  1. Kamis, 10 Januari 2019, dari terpidana Ricky Pontoh, Rp50.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 114 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014.
  2. Kamis, 10 Januari 2019, dari terpidana Sumardikun, Rp50.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 288 K/Pid.Sus/2014 tanggal 6 Oktober 2014.
  3. Rabu, 29 Mei 2019, dari terpidana Piet Hein Wongkar, Rp200.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 1857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 April 2016.
  4. Rabu, 26 Juni 2019, dari terpidana Ferry Welly Muaja, jumlah Rp200.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 1857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 April 2016.
  5. Senin, 1 Juli 2019, dari terpidana Altje Lumi, jumlah Rp200.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 1857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 April 2016.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com