Connect with us

ZONA DAERAH

Kejari kembali eksekusi terpidana korupsi, kini giliran oknum pejabat pemkab

Published

on

MINAHASA, ZONAUTARA.comSatu lagi terpidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2012 dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa.

Kali ini, oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, tepatnya di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab), yakni lelaki JHT alias Jhon, yang dijeblos ke sel.

Eksekusi terhadap terpidana itu dilakukan setelah dirinya menanggapi panggilan pihak Kejari, Selasa (22/1/2019). Setelah melalui sejumlah proses, terpidana pun langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Papakelan Tondano.

Kepala Kejari (Kajari) Minahasa Rakhmat Budiman, melalui Kasi Intelejen Noprianto Sihombing membenarkan hal tersebut.

“Satu terpidana lainnya sudah dieksekusi ke Lapas Tondano. Ini dilakukan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 374 K/PID.SUS/2018.
Di mana dalam putusan tersebut Jhon dihukum empat tahun penjara dan Rp200 juta dengan susidier enam bulan penjara,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, terpidana pun wajib membayar uang pengganti sebesar Rp447.726.000 dengan pembayaran paling lambat 1 bulan.

Dia menjelaskan, eksekusi terpidana Jhon ini pun menyusul satu terpidana sebelumnya, yakni HDR alias Denny yang sudah dieksekusi.

Jaksa Penuntut Umum sekaligus Jaksa Eksekutor Parsaoran Simorangkir menegaskan, hal tersebut dilakukan berdasarkan asas keadilan di mata hukum.

Sehingga, lanjut dia, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum pasti akan merasakan nasib sama dengan keduanya.

Diketahui, kasus ini terjadi pada tahun 2017 lalu, saat terpidana Denni masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Minahasa. Sedangkan, Jhon menjabat sebagai Kepala salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Minahasa.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

ZONA DAERAH

Pemkot Tomohon gelar rakor EPRA

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2019, di rumah dinas Wali Kota Tomohon, Kamis (27/2/2020).

Rakor tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tomohon O. D. S. Mandagi dan dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah bersama Kasubag Keuangan, serta operator monev, para Camat dan para Lurah bersama Sekretaris Kelurahan.

Mandagi saat membacakan sambutan Wali Kota Jimmy Feidie Eman mengatakan, rakor ini dilaksanakan untuk mengevaluasi sekaligus mencari langkah-langkah strategis dalam penyerapan dan realisasi anggaran di masing-masing daerah.

Terutama, kata dia, Perangkat Daerah karena akan ada punishment dan reward atas kinerja penyerapan anggaran yang dipantau langsung oleh Presiden RI melalui Sekretariat Negara dengan aplikasi Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP).

Menurut dia, APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2019 berjumlah Rp702.801.053.626, dengan pencapaian realisasinya berjumlah Rp652.237.270.993, atau 92,81%.

“Wali Kota Tomohon menegaskan beberapa hal sebagai berikut, yaitu tahun 2020 ini untuk pelaporan capaian fisik kegiatan dan anggaran agar setiap bulannya harus dimasukan secara tepat waktu dan setiap perangkat daerah memaksimalkan kinerja pelayanan publik,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com