Connect with us

KABAR DARI PALU

Kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana Rp 40 triliun

Published

on

zonautara.com

PALU – Pemulihan pascabencana di empat daerah di Sulawesi Tengah membutuhkan anggaran hampir Rp 40 triliun. Angka itu mencuat pada dialog publik rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 22 Januari 2019.

Dari jumlah itu, Kota Palu membutuhkan anggaran sekitar Rp18 triliun, Kabupaten Sigi sebesar Rp13 triliun, Donggala Rp6 triliun serta Parigi Moutong Rp1 triliun. Perubahan anggaran tersebut setelah melalui sejumlah rapat kordinasi bersama sejumlah pihak terkait di masing-masing daerah.

Dialog publik itu difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulteng dan Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) bertempat di Hotel Santika, Palu.

Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola pun meminta perhatian walikota dan para bupati supaya proaktif melaporkan perubahan data. Sebab data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat menggelontorkan dana pemulihan.

Gubernur juga menambahkan bahwa ia sudah mengajukan permohonan dana stimulan yang terdiri dari dana perbaikan rumah-rumah warga yang rusak (ringan, sedang dan berat) serta dan dana santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar 2,6 triliun.

Permohonan itu ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana lewat surat resmi nomor 466.1/018/BPBD tanggal 11 Januari 2019. “Kalau kita mau cepat tolong tangani secara serius,” katanya menegaskan.

Lebih jauh gubernur mengharapkan agar forum dialog menjadi kesempatan untuk menerima sumbang saran demi tercapainya pemulihan pascabencana.

Bupati Sigi Moh Irwan Lapata, menyampaikan bahwa ia telah mengajukan sejumlah proposal baik kepada kementerian, lembaga, pemda dan NGO yang berafiliasi dengan organisasi kemanusiaan dunia.

“Dalam artian kami menyampaikan saja, diterima atau tidak itu urusan kedua,” ungkap bupati.

Lewat inisiatif ini, Pemkab Sigi akan mendapat bantuan dari Pemprov Sulawesi Selatan berupa pembangunan 100 unit rumah bagi warga yang direlokasi.

Sementara Pemkot Palu yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kota Moh Arfan, menyampaikan salah satu skema pemulihan yang ditempuh terkait sektor ekonomi adalah dengan merelokasi para pedagang di sekitar Pantai Talise ke Lapangan Vatulemo.

Untuk rencana jangka panjang sendiri tambahnya mereka akan direlokasi ke areal hutan kota.

Turut hadir pada dialog publik, Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Ngai, kepala satgas pemulihan infrastruktur, perwakilan Bappenas, OPD teknis, LSM/NGO, akademisi, perwakilan masyarakat yang terdampak dan lain-lain.[]

Reporter dan Foto : Pataruddin
Editor: Ika Ningtyas

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Continue Reading
Advertisement

Trending