Connect with us

KABAR DARI PALU

Bangunan bersejarah yang rusak butuh perhatian Pemerintah

Published

on

zonautara.com

PALU – Sejumlah bangunan bersejarah di Palu, Sigi dan Donggala, rusak setelah bencana 28 September 2018. Salah satunya adalah Gedung Juang, di jalan Cempaka, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur.

Kerusakan terjadi di dinding atas bagian depan. Di beberapa sisi juga terlihat retakan yang cukup serius.

Anggota tim ahli cagar budaya Sulawesi Tengah, Iksam, mendesak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Gorontalo yang membawahi wilayah Sulteng untuk segera mengambil tindakan agar kerusakan tidak lebih parah.

“Saya juga sudah sampaikan ke Seksi Purbakala pada Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulteng, untuk segera melakukan tindakan penanganan,” katanya, Kamis 24 Januari 2019.

Sejarawan Universitas Tadulako (Untad), Haliadi, menghimbau pemerintah, agar secepatnya mengklasifikasi kerusakan cagar budaya berupa bangunan dan struktur sebagai dasar perbaikan.

“Perbaikan yang saya maksud adalah rehab bangunan cagar budaya (BCB), sesuai standard operasional prosedur (SOP), dengan tujuan menjadikan bangunan tersebut sesuai aslinya,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membentuk tim penyelamatan BCB pascabencana.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Historia Sulawesi Tengah (KHST), Moh Herianto mengatakan, harus ada penelitian dari pihak terkait tentang kondisi bangunan tersebut setelah bencana. Hasil penelitian itu kemudian menjadi rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan.

Herianto juga menyerukan, sudah saatnya Gedung Juang ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana amanat UU No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

“Dengan demikian, perawatan Gedung Juang dapat teranggarkan. Selama ini, sepengetahuan kami, pengelolaan Gedung Juang telah diserahkan kepada Legiun Veteran RI wilayah Sulteng, sehingga perawatannya hanya dibebankan pada pihak Legiun Veteran saja. Padahal untuk gedung bersejarah seperti itu, diperlukan perawatan rutin yang anggarannya tidak sedikit,” jelasnya.

KHST kata Anto, sapaan akrabnya, sudah maksimal mempublikasikan tentang aspek kesejarahan gedung bekas tempat tinggal pejabat Kontroliur Kolonial Belanda yang dibangun periode 1920-an tersebut. Event terakhir yang dilaksanakan KHST, Mei 2018 lalu, juga diadakan di Gedung Juang.

“Karenanya, bila dimintai ketelibatan tentang hal itu (pemeliharaan red.), KHST siap ikut membantu, dalam hal mengumpulkan donasi kepada pihak-pihak yang ingin berkontribusi berupa materi, serta pemikiran, untuk mengembangkan BCB lainnya di sekitar Gedung Juang, dalam perspektif wisata kota tua,” katanya.[]

Reporter: Jefrianto
Editor: Ika Ningtyas

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KABAR DARI PALU

Jalan panjang, mendapatkan santunan duka

Published

on

PALU – Santunan duka untuk korban bencana secepatnya akan dicairkan. Namun sebelum mengarah kesana, pemerintah ingin memastikan, calon penerima adalah ahli waris yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah kota akan melakukan verifikasi kembali untuk mendapatkan data ahli waris yang akurat.

Banyak tahapan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum dana santunan duka itu diserahkan. Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan dalam rapat percepatan penyaluran, Rabu 6 Februari 2019 di Kantor Wali Kota Palu, menjelaskan, selain syarat administrasi calon penerima, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun struktur kelembagaannya.

Antara lain:
Pembentukan tim verifikasi dan validasi sebanyak 45 orang. Tim terdiri dari dinas sosial, dinas catatan sipil, Tagana, tenaga pelopor Babinsa (TNI) serta Bhabinkamtibmas (Polri).


Kemudian penyiapan formulir pendataan verifikasi dan validasi korban bencana. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan lurah setempat untuk memastikan korban meninggal dan yang hilang.

Arfan menyebutkn, untuk memastikan korban telah meninggal dunia harus mengantongi bukti berupa surat pernyataan dari keluarga atau pemerintah setempat.

Setelah itu, harus dipastikan pula bahwa korban telah dimakamkan dalam pemakaman massal melalui koordinasi kepolisian setempat. Berikutnya, menetapkan SK Tim verifikasi dan validasi korban.

Kemudian pemerinyah (masih dibahas apakah, Pemprov, Pemkot atau Pemkab) akan membuat surat kepada Kepala BNPB untuk pelibatan Danrem dan Kapolda dalam proses verifikasi dan validasi.

Setelah itu baru melaksanakan verifikasi. Jangka waktunya selama lima hari.

Usai verifikasi, lalu membuat berita acara serah terima hasil verifikasi dan validasi korban, antara dinas sosial tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kemensos sebagai dasar penetapan SK bupati/wali kota.

Selesai di tingkat ini, berikutnya adalah mengusulkan dana santunan ahli waris kepada Kepala BNPB dan Menteri Keuangan.

Arfan menjelaskan, Surat keterangan (SK) ahli waris menjadi salah satu syarat penting bagi keluarga korban meninggal dunia akibat bencana untuk memperoleh dana santunan duka dari pemerintah.

Untuk mendapat SK ahli waris, keluarga korban bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor kelurahan sesuai alamat masing-masing. Kesempatan ini akan kembali dibuka sebagai upaya validasi dan verifikasi kebenaran data keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana.

Menurut Arfan, data korban jiwa, meninggal dan hilang yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan kepada pemerintah kelurahan masing-masing untuk kepentingan verifikasi ulang. ”Kalau perlu ditempel di kantor masing masing-masing. Lalu verifikasi lagi siapa yang meninggal dan siapa yang hilang,” jelas Arfan.

Bila perlu katanya, pejabat lurah bisa mengundang kembali warga yang telah melaporkan keluarganya yang meninggal. Ini dimaksudkan, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dalam memperoleh dana santunan tersebut.

“Pastikan ada keterangan kematian. Keterangan ahli waris dan status hubungan darah dengan korban yang dilaporkan meninggal,” sebutnya.

Jika warga belum memiliki keterangan ahli waris. Maka warga bersangkutan bisa memohon kepada pemerintah kelurahan. Proses penerbitan keterangan ahli waris akan dikeluarkan oleh lurah dan disaksikan camat.

Syarat Ahli Waris antara lain:

-Surat keterangan ahli waris 
-kartu tanda penduduk 
-kartu keluarga 
-surat keterangan kematian 
-KTP dan KK korban yang meninggal
-Surat keterangan dari pemerintah setempat tentang korban 
-Nomor rekening Bank Mandiri

Di forum ini juga masih dibahas apakah, rekening bank mandiri dibuat secara kolekktif atau diserahkan pada masing-masing ahli waris.


Bagi ahli waris yang anggota keluarganya hilang dan belum ditemukan tetap akan mendapat santunan duka sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan proses verifikasi dan validasi, Pemkot menekankan pejabat lurah harus benar benar cermat dalam mengeluarkan keterangan ahli waris tersebut.

“Jangan sampai nanti ini menimbulkan masalah,” pungkasnya.

Penulis: Hamdi
Foto: Dok SAR
Editor: Yardin Hasan

Kabar Dari Palu



Konten dalam artikel ini direpublish dari Halaman Facebook Kabar Sulteng Bangkit

Kabar Sulteng Bagnkit adalah media tempat berbagi kabar tentang Palu dan sekitarnya pascabencana alam pada 28 September 2018. Halaman ini dikelola oleh AJI Indonesia dan Internews dengan melibatkan para jurnalis anggota AJI Palu.
Ingin menghubungi redaksi atau memberikan informasi terkait penanganan pascabencana silahkan kontak WA: 0813-4466-5586 atau Email: bangkitlahsulteng@gmail.com.


Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com