Connect with us

HEADLINE

Baru Januari sudah 13 orang meninggal akibat DBD, Sulut status kejadian luar biasa

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Selang 1 Januari hingga 29 Januari 2019, sudah 13 orang meninggal akibat serangan demam berdarah dengue (DBD) di Sulawesi Utara. Sementara ada sebanyak 1.052 pasien yang dirawat.

Data itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut, Steven Dandel, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Rabu (30/1).

Dari 13 pasien yang meninggal itu, terbanyak ada di Manado yakni 8 orang, menyusul Minahasa Tenggara 2 orang, lalu Bitung, Sitaro dan Sangihe masing-masing 1 orang.

Tiga derah mendominasi jumlah penderita yakni Manado, Minahasa Utara dan Minahasa. Steven menjelaskan bahwa tanggungjawab penanganan DBD ada di pemerintah kota dan kabupaten.

Angka penderita dan pasien meninggal DBD ini diprediksi melebihi jumlah kasus DBD tahun 2018. Pasalnya baru satu tahun saja sudah ada 13 penderita yang meninggal, sementara pada tahun 2018 lalu, total penderita mencapai 1.713 orang.

KLB DBD

Dikutip dari pemberitaan Tirto.id, Direktur Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini Sulawesi Utara menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) karena ada 13 kejadian meninggal periode 1-29 Januari 2019.

Peningkatan kejadian DBD di Sulut menurut Siti karena buruknya program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Siti berpendapat warga di daerah ini gemar mengumpulkan botol-botol bekas di halaman rumah yang berpotensi menjadi tempat perkembang biakan nyamuk.

“Ada satu daerah yang kami kunjungi, di mana di lokasi tersebut tempat pengumpul botol-botol bekas. Sayangnya botol bekas tersebut diletakan di halaman rumah. Ketika sudah banyak baru dijual ke pengepul. Itulah yang kemudian, menjadi sarang jentik nyamuk karena kondisi botolnya terbuka dan menampung air. Di situlah peindukan nyamuk. Itu kami bereskan, kami buang. Dari situ angkanya jadi menurun,” papar dia.

Siti juga menilai, intensitas hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab telur nyamuk lebih mudah berkembang biak. Hal ini, katanya, adalah siklus yang wajar, meski terus harus diwaspadai.

“Telur nyamuk bisa bertahan dan tidak menetas saat musim kering. Makanya ketika masuk musim hujan terjadi pelonjakan jumlah nyamuk, karena telur tadi menetas. Sedikit saja curah air meningkat, telur tadi langsung berubah menjadi purpa lalu berkembang menjadi nyamuk dewasa. Itu yang membuat peningkatan kasus ketika awal musim penghujan,” ujarnya.

Masyarakat bergerak

Selain pemberantasan sarang nyamuk dilakukan oleh dinas dan stakeholder terkait, antisipasi penyebaran DBD juga dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.

Yunan Helmy Balamba bersama komunitasnya melakukan fogging (penyemprotan nyamuk) di kawasan pemukiman warga Kota Manado. Menurut calon legislatif Partai Gerindra, fogging dilakukan sebagai langkah terakhir pencegahan penyebaran DBD.

“Seharusnya masyarakat harus menerapkan langka 3M dalam pencegahan penyebaran DBD,” jelas Yunan.

Langkah tiga M yang dimaksud adalah menguras/menyikat bak mandi, menutup penampungan air dan memanfaatkan barang bekas yang bisa menjadi sumber berkembang biaknya jentik nyamuk DBD.

Di beberapa tempat, kelompok-kelompok masyarakat juga secara sadar membersihkan lingkungan sekitar dan membereskan tempat-tempat yang bisa menjadi genangan air.

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com