Connect with us

HEADLINE

Erupsi Karangetang masih berlanjut, sudah 131 warga diungsikan

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Erupsi gunung berapi Karangetang di pulau Siau, hingga saat ini masih terus terjadi. Aliran lavanya bahkan sudah mencapai laut dan menutupi sebagian badan jalan di kampung Batubulan.

Akibat erupsi Karangetang tersebut sudah 131 jiwa diungsikan ke lokasi yang aman. Staff Humas Basarnas Manado Feri Ariyanto menjelaskan selain Tim Basarnas Manado, proses evakuasi juga melibatkan Tim Rescue Pos SAR Tahuna, Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Sitaro, BPBD Sangihe, TNI dan Polri serta Palang Merah Indonesia dari Siau Barat.

Basarnas Manado sendiri mengerahkan rescue boat KN SAR Bima Sena dan peralatan pendukung lainnya.

Sementara itu Kepala BPBD Sitaro Bob Wuaten menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menaikan status bencana menjadi tanggap darurat.

“Peningkatan status tanggap darurat dikarenakan tingkat ancaman sudah melebar. Daerah yang harus disterilkan dari aktivitas manusia sudah bertambah dari sebelumnya hanya satu area sekarang sudah menjadi tiga area,” jelas Wuaten.

Erupsi Karangetang yang meningkat sejak Sabtu (2/22019) pekan lalu mengancam warga yang ada di Batubulan. Kini area ancaman meluas ke kampung Kawahang dan kampung Beba.

Bupati Sitaro Evangelian Sasingen yang meninjau langsung ke lokasi bencana menjelaskan bahwa kondisi jalan akses ke Batubulan tertimbun material vulkanik sepanjang 200 meter.

“Masyarakat Batubulan sekarang terisolir. Satu-satunya akses ke sana hanya bisa lewat laut,” ujar Sasingen.

Sasingen mengatakan pemerintah daerah sudah menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak, dan bahan makanan mencukupi. Bantuan juga datang dari berbagai pihak termasuk bantuan awal dari Pemerintah Provinsi Sulut.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah perlengkapan tidur,” tambah Sasingen.

Baca pula: Infografis Letusan Karagetang

Data dari Pos Pengamatan Gunungapi Karangetang Badan Geologi PVMBG menyebutkan bahwa status Karangetang hingga kini masih berada dalam status Waspada Level III. Status ini diberlakukan sejak November 2018 lalu.

Karangetang memang kerap meletus dan aktif sepanjang waktu, sehingga dijuluki sebagai the real volcano. Dalam beberapa catatan sejak tahun 1600, Karangetang telah meletus sebanyak 40 kali.

Pada tahun 2015 lalu letusan Karangetang memaksa warga di Kola-Kola, kampung Bebali diungsikan. Debu vulkanik yang jatuh di Kola-kola waktu itu merusak rumah warga dan menyebabkan hewan ternak mati.

Editor: Ronny Adolof Buol

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com