MANADO, ZONAUTARA.com– Aktifitas pertambangan rakyat yang menalan puluhan korban di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menjadi keprihatinan bersama. Terutama para wakil rakyat kita di DPRD Sulawesi Utara.

Legislator, Rita Lamusu mengatakan, kejadian tersebut telah diperingatkan sejak lama oleh seluruh pihak. Namun menurut dia, Pemerintah harus tegas terhadap tambang-tambang tanpa izin tersebut.

“Karena saat ini kelihatan setengah-setengah dalam menanganinya sehingga masyarakat tidak takut melakukan penambangan,” kata dia, Senin (11/3/2019).

Bahkan kata politisi PKS itu, hampir setiap di acara di desa sering diinfokan soal tambang-tambang ilegal namun masyarakat tidak mengindahkan.

“Setidaknya harus ada solusi konkrit dari pemerintah terkait hal ini agar masyarakat sadar untuk tidak melakukan aktifitas pertambangan ilegal,” ujar Lamusu.

Sedangkan soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertambangan yang sementara digodok di DPRD Sulut, masyarakat pun meminta agar segera dituntaskan.

“Di DPRD Sulut ada Ranperda Pertambangan. Kiranya Ranperda itu berisikan pasal-pasal yang bisa jadi payung hukum dalam penertiban pertambangan ilegal, serta memberikan solusi bagi rakyat penambang,” tambah pengamat politik pemerintahan, Taufik Tumbelaka.

“Kan kerja para legislator adalah membuat aturan yang berpihak pada rakyat,” tambah dia lagi.

Seperti diketahui, dari data Basarnas Manado, hasil evakuasi tim tahap pertama mulai 26 Februari hingga 3 Maret 2019, ada 27 korban yang dievakuasi, dimana 18 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia.

Evakuasi tahap kedua pada 4 Maret sampai 7 Maret, ada 18 jenazah korban. Namun, ada beberapa yang tidak utuh. (K-02)

Bagikan !