Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Solusi masalah pendidikan belum jadi perhatian Cawapres

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Kejahatan korupsi dalam sektor pendidikan masih dilupakan. Isu tersebut sama sekali tidak dibicarakan dalam debat putaran ke-3 antar calon Wakil Presiden – Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Padahal melawan korupsi merupakan prasyarat agar kebijakan dan program pendidikan bisa terlaksana, sekaligus mengembalikan institusi pendidikan sebagai tempat menciptakan generasi antikorupsi.

Kedua calon Wakil Presiden – Ma’aruf Amin dan Sandiaga Uno- sebelumnya telah mempresentasikan program pendidikan mereka dalam debat putaran ke-3 (17/3).

Pada debat tersebut kedua cawapres dihadapkan dengan empat isu, yakni kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan pendidikan. Penting untuk dicermati adalah dalam paparan terkait sektor pendidikan, sangat terlihat kedua cawapres tidak menyentuh akar persoalan utama yaitu guru dan tata kelola pendidikan.

Berkaitan dengan guru, kedua cawapres hanya menyinggung isu lama terkait kesejahteraan. Padahal masih banyak aspek lain yang juga harus mendapat perhatian seperti kualitas, distribusi, hingga otoritas mengajar.

Pembenahan pendidikan mesti dimulai dari pembenahan guru. Karenanya siapa pun yang nanti akan terpilih, mesti menempatkan agenda reformasi guru dalam daftar prioritas kebijakan.

zonautara.com
Grafis diolah oleh Zonautara.com dari sumber ICW.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui rilis juga menekankan soal dengan tata kelola. Korupsi menjadi akar permasalahan dari berbagai masalah pendidikan. Khususnya terkait dengan akses dan mutu seperti biaya mahal, gedung sekolah rusak, hingga kekurangan guru. Ujungnya, warga terhambat untuk mendapat pelayanan pendidikan berkualitas.

Selain itu, masih lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana yang digunakan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi pada sektor pendidikan.

Berdasarkan data tren pemberantasan korupsi ICW dalam empat tahun terakhir, korupsi masih banyak terjadi di pembuat kebijakan maupun penyelenggara pendidikan.

Dalam empat tahun terakhir, setidaknya ada 309 kasus korupsi terkait pendidikan yang ditangani aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 494,5 M.

zonautara.com
Grafis diolah oleh Zonautara.com dari sumber ICW.

Berdasarkan kondisi tersebut, ICW dan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Guru 2019 merekomendasi agar calon presiden dan wakil presiden terpilih:

  1. Segera memperbaiki sistem pendidikan agar bebas korupsi.
  2. Mengoptimalkan penggunaan e-budgeting dari hulu ke hilir dan pengawasan yang lebih ketat terhadap dana pendidikan di tingkat pusat dan daerah.
  3. Pemerintah segera memperbaiki tata kelola penempatan guru secara berimbang di seluruh daerah.
  4. Mendorong pemerataan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya di kota tetapi juga di desa.
  5. Mendorong kesejahteraan guru honor dan tenaga kependidikan dengan gaji sesuai UMR.
  6. Mendorong adanya pengawasan publik terhadap anggaran dana pendidikan.
  7. Mendorong penguatan nilai antikorupsi pada pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

Menanti pengumuman penerimaan 254.173 CPNS usai libur Lebaran

Alokasi juga termasuk bagi tenaga kontrak dan honorer.

Published

on

ZONAUTARA.com – Akun resmi Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Twitter mencuitkan rencana pemerintah kembali membuka kran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Tak tanggung-tanggung, cuitan yang disertai infografis itu menyebutkan ada total 254.173 aparatur sipil negara yang dialokasikan dalam penerimaan nanti.

Belum jelas kapan pengumuman resminya. Cuitan itu hanya menyebut soal alokasi kebutuhan yang diperlukan.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, pengumuman resmi penerimaan CPNS tersebut akan dilakukan usai libur Lebaran.

Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin telah memberi petunjuk waktunya.

“Itu nanti untuk triwulan ketiga 2019,” ujar Syafruddin, bulan lalu seperti dinukil dari grid.id.

Adapun, rincian besaran dalam Kepmen PANRB Nomor 12 Tahun 2019 dibagi 2, yakni untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Besaran alokasinya seperti berikut:

1. Pemerintah pusat

Terdapat dua bagian kuota untuk pengisian pegawai ASN tahun 2019, yaitu Untuk PNS dan untuk PPPK yang diisi oleh eks-THK II dan honorer sebanyak 23.212.

Kemudian untuk PNS, dibagi menjadi dua lagi, yaitu PNS yang diisi oleh pelamar umum sebanyak 17.519 dan PNS yang diisi dari sekolah kedinasan sebanyak 5.694.
Sehingga jika ditotal alokasi CPNS untuk pemerintah pusat sebesar 46.425.

2. Pemerintah Daerah

Sama seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah pun terdapat 2 bagian kuota untuk pengisian pegawai ASN tahun 2019, yaitu Untuk PNS dan untuk PPPK yang diisi oleh eks-THK II dan honorer.

Besaran alokasi untuk PNS dibagi dua menjadi PNS yang diisi oleh pelamar umum sebanyak 62.249 dan PNS yang diisi dari sekolah kedinasan (STTD) sebanyak 75.
Totalnya menjadi 62.324. Sementara, alokasi untuk PPPK yang diisi oleh eks-THK II dan honorer sebanyak 145.424. Jumlah alokasi untuk pemerintah daerah secara keseluruhan menjadi 207.748.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com