Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Solusi masalah pendidikan belum jadi perhatian Cawapres

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Kejahatan korupsi dalam sektor pendidikan masih dilupakan. Isu tersebut sama sekali tidak dibicarakan dalam debat putaran ke-3 antar calon Wakil Presiden – Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Padahal melawan korupsi merupakan prasyarat agar kebijakan dan program pendidikan bisa terlaksana, sekaligus mengembalikan institusi pendidikan sebagai tempat menciptakan generasi antikorupsi.

Kedua calon Wakil Presiden – Ma’aruf Amin dan Sandiaga Uno- sebelumnya telah mempresentasikan program pendidikan mereka dalam debat putaran ke-3 (17/3).

Pada debat tersebut kedua cawapres dihadapkan dengan empat isu, yakni kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan pendidikan. Penting untuk dicermati adalah dalam paparan terkait sektor pendidikan, sangat terlihat kedua cawapres tidak menyentuh akar persoalan utama yaitu guru dan tata kelola pendidikan.

Berkaitan dengan guru, kedua cawapres hanya menyinggung isu lama terkait kesejahteraan. Padahal masih banyak aspek lain yang juga harus mendapat perhatian seperti kualitas, distribusi, hingga otoritas mengajar.

Pembenahan pendidikan mesti dimulai dari pembenahan guru. Karenanya siapa pun yang nanti akan terpilih, mesti menempatkan agenda reformasi guru dalam daftar prioritas kebijakan.

zonautara.com
Grafis diolah oleh Zonautara.com dari sumber ICW.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui rilis juga menekankan soal dengan tata kelola. Korupsi menjadi akar permasalahan dari berbagai masalah pendidikan. Khususnya terkait dengan akses dan mutu seperti biaya mahal, gedung sekolah rusak, hingga kekurangan guru. Ujungnya, warga terhambat untuk mendapat pelayanan pendidikan berkualitas.

Selain itu, masih lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana yang digunakan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi pada sektor pendidikan.

Berdasarkan data tren pemberantasan korupsi ICW dalam empat tahun terakhir, korupsi masih banyak terjadi di pembuat kebijakan maupun penyelenggara pendidikan.

Dalam empat tahun terakhir, setidaknya ada 309 kasus korupsi terkait pendidikan yang ditangani aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 494,5 M.

zonautara.com
Grafis diolah oleh Zonautara.com dari sumber ICW.

Berdasarkan kondisi tersebut, ICW dan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Guru 2019 merekomendasi agar calon presiden dan wakil presiden terpilih:

  1. Segera memperbaiki sistem pendidikan agar bebas korupsi.
  2. Mengoptimalkan penggunaan e-budgeting dari hulu ke hilir dan pengawasan yang lebih ketat terhadap dana pendidikan di tingkat pusat dan daerah.
  3. Pemerintah segera memperbaiki tata kelola penempatan guru secara berimbang di seluruh daerah.
  4. Mendorong pemerataan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya di kota tetapi juga di desa.
  5. Mendorong kesejahteraan guru honor dan tenaga kependidikan dengan gaji sesuai UMR.
  6. Mendorong adanya pengawasan publik terhadap anggaran dana pendidikan.
  7. Mendorong penguatan nilai antikorupsi pada pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

KPU Sulut gelar sosialisasi calon perseorangan

Published

on

Acara sosialisasi Pencalonan Perseorangan yang digelar KPU Sulut di Hotel Aston, Rabu (4/12/2019). (Foto: zonautara.com)

MANADO, ZONAUTARA.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar acara sosialisasi Pencalonan Perseorangan. Acara tersebut mengacu pada peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Namun pada acara yang digelar di hotel Aston Manado, Rabu (4/12/2019) itu, tak nampak satupun figur-figur yang ingin maju ke Pilgub dari jalur perseorangan. Dan menurut Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, pihaknya memang belum tahu siapa-siapa yang mau maju dari jalur tersebut.

“Karena itu kami undang secara terbuka untuk bisa hadir di acara sosialisasi ini,” ungkap Mewoh.

Hingga saat ini pun, kata dia, belum ada satu pun yang jelas maju dari jalur perseorangan. Namun, pihaknya tetap membukan help desk bagi siapapun yang ingin maju dari jalur ini.

Terkait dengan batas waktu penyerahan berkas, sesuai PKPU Nomor 16 tahun 2019 adalah tanggal 16-20 Februari 2020. Di mana menurut dia, mulai tanggal 16 Februari 2020 sampai 19 Februari 2020 penyerahan dokumen sampai pukul 16.00 WITA. Tapi, untuk tanggal 20 Februari 2020, dilakukan sampai pukul 24.00.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, para calon perseorangan mempersiapkan berkas dokumen dengan baik sebelum diserahkan ke KPU,” tandasnya.

Soal dukungan, Mewoh menambahkan, dasar perhitungan calon perseorangan adalah 10 persen dari jumlah pemilih pada Pemilu terakhir, yaitu kurang lebih 1.908.000 suara.

”Dukungan juga harus menyebar di 15 kabupaten/kota,” tukasnya.

Dalam acara sosialisasi tersebut, para komisioner KPU menjadi pemateri, di antaranya Yessy Momongan dan Salman Saelangi. Ketua Bawaslu Herwyn Malonda juga ikut memberikan materi. Sedangkan peserta, selain masyarakat umum, juga para jurnalis dari berbagai media di Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com