Connect with us

HEADLINE

Perangi sampah di laut, Amerika berikan hibah Rp 18 miliar ke 6 ormas di Indonesia

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Duta Besar AS Joseph R. Donovan Jr., Staff Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dr. Tukul Rameyo Adi, dan Direktur Pengelolaan Sampah, Dr. Novrizal Tahar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia hari ini menyaksikan penandatanganan hibah kepada enam organisasi masyarakat sipil Indonesia dengan jumlah total Rp 18 miliar (ditambah bantuan teknis) untuk meningkatkan pengelolaan dan daur ulang sampah di daerah perkotaan.

Setiap tahun, delapan juta ton sampah plastik dibuang ke lautan dunia dan berpotensi masuk dalam rantai pasokan makanan manusia melalui produk ikan.

Sejak tahun 2016, Municipal Waste Recycling Program dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah memberikan hibah dan bantuan teknis kepada organisasi-organisasi yang berpotensi mengatasi hal ini di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka yang berupaya mengurangi polusi plastik di laut.

Penanganan polusi sampah plastik dari sumber sampai ke laut telah menjadi prioritas Pemerintah Indonesia.

“Sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah laut sampai dengan 70 persen pada tahun 2025. Perikanan, ketahanan pangan dan ekonomi pariwisata kita tergantung pada laut yang sehat, oleh karena itu kami menetapkan target yang ambisius,” kata Dr. Adi.

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target nasional untuk mengurangi timbulan sampah hingga 30 persen dan mengelola sisa 70 persen untuk mencapai target 100 persen pengelolaan sampah pada tahun 2025.

“Kami telah menerapkan prinsip-prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) and ekonomi sirkular dalam kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kami,” kata Dr. Tahar.

“Meskipun tantangan mengatasi sampah plastik di laut bersifat global, solusinya harus lokal,”kata Duta Besar Donovan.

Pemerintah AS, melalui USAID, memromosikan pendekatan lokal untuk mengurangi plastik laut melalui pemberian hibah kepada organisasi yang mencari solusi inovatif untuk mengatasi tantangan sampah plastik.
“Penandatanganan hibah ini merupakan tonggak penting dalam 70 tahun hubungan diplomatik kami, yang kami rayakan pada tahun 2019. Kami bangga dengan kemitraan ini yang akan membantu memastikan generasi masa depan yang sejahtera dan sehat,” tambah Donovan.

Para penerima hibah adalah Yayasan BINTARI di Kota Semarang, Yayasan Misool di Kota Sorong, Yayasan Gringgo di Kota Denpasar, Divers Clean Action di Kepulauan Seribu, Transformasi Indonesia di Kabupaten Gowa dan Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi di Bandung.

Para penerima hibah ini akan bekerja dengan masyarakat, pemerintah daerah dan mitra sektor swasta untuk menjajaki solusi yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Yayasan BINTARI dan Yayasan Misool akan memperkuat bank sampah masyarakat yang beroperasi di Semarang dan Sorong untuk meningkatkan kapasitas daur ulang, menghubungkan inisiatif yang dibangun masyarakat dengan pendaur ulang skala kecil dan memberi insentif untuk pengumpulan plastik habis pakai.

Divers Clean Action dan Gringgo Indonesia Foundation akan bekerja dengan operator pengelolaan sampah kota di Kepulauan Seribu dan Kota Denpasar untuk meningkatkan sistem pengumpulan limbah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan aplikasi mobile inovatif yang melacak pengumpulan limbah rumah tangga.

Selanjutnya, Transformasi Indonesia dan Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi akan bekerja di Kota Bandung dan Kabupaten Gowa untuk berbagi dan mereplikasi model pengelolaan limbah yang terbukti berhasil. (**)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com