Connect with us

Hukum dan Kriminal

KRI Fatahilah 361 kunjungi POSAL Miangas

Published

on

MIANGAS, ZONAUTARA.comMiangas merupakan salah satu pulau yang merupakan bagian dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Status pulau terdepan, membuat Miangas menjadi salah satu pulau yang beresiko tinggi, baik dari segi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dari segi kedaulatan perairan.

Oleh karena itu, tak heran jika pemerintah melalui TNI dan Polri, mendirikan Pos Angkatan Laut (POSAL), Pos Angkatan Darat (POSAD), Komando Rayon Militer (Koramil) dan Polisi Sektor (Polsek).

Bahkan secara rutin, melalui KRI yang selalu menjaga perairan laut sulawesi, Miangas menjadi salah satu pulau yang rutin diawasi.

Salah satu KRI yang mengunjungi Miangas adalah KRI Fatahilah 361, yang dipimpin oleh Letkol Laut (P) Sandy Kurniawan, Rabu (10/9/2019).

“Kedatangan KRI Fatahilah 361 merupakan bagian dari Operasi Kawanua Sakti 19, yang dilakukan di perairan perbatasan antara Indonesia dan Filipina,” ujar Komandan POSAL (DANPOSAL) Lettu Laut (T)M Surya Kusumah.

Dalam kesempatan itu, Letkol Laut Sandy menyempatkan diri untuk singgah di POSAL Miangas menggunakan Sea Rider KRI, karena KRI Fatahilah tidak bisa sandar di dermaga Miangas.

Dalam kunjungannya, Letkol Laut Sandy secara langsung mengecek kondisi kesiapan personel, kondisi mess dan aset yang dimiliki POSAL Miangas.

KRI Fatahilah 361 sendiri merupakan Kapal Perang dengan cakupan wilayah patroli di perbatasan perairan Sulawesi Utara.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hukum dan Kriminal

Manado dan Minsel terbanyak kasus kekerasan terhadap perempuan

Selain itu kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di delapan daerah lainnya.

Bagikan !

Published

on

Launching Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut 2019.

MANADO, ZONAUTARA.com – Lembaga Swara Parangpuan mencatat sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan yang mereka tangani selama tiga tahun terakhir, terbanyak berada di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

“Selama tiga tahun ini kami menangani 179 kasus terhadap perempuan, baik yang terjadi di ruang publik maupun di ruang privat,” ujar Koordinator Program Swara Parangpuan Mun Djenaan, Selasa (10/12/2019).

Calam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut 2019, sebanyak 33 persen kasus, terjadi di Kota Manado, dan 29% terjadi di Minsel. Selain itu kasus kekerasan terhadap perempuan juga dijumpai di delapan daerah lainnya.

Kekerasan berlapis

Menurut Mun, perempuan yang menjadi korban selalu mengalami kekerasan berlapis. Korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.

“Kekerasan seksual menempati urutan pertama jenis kekerasan yang kami tangani. Totalnya ada 69 kasus atau 40 persen. Korban mengalami perkosaan, pelecehan seksual, penyebaran konten porno serta eksploitasi seksual,” jelas Mun.

Jenis kekerasan lainnya adalah kekerasan psikologis, kekerasan fisik dan penelantaran.

Sementara dari ranah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan terbanyak terjadi di ranah domestik (privat) yakni sebesar 57 persen, dan 43 persen di ranah publik.

“Yang memprihatinkan, yang menjadi korban itu terbesar adalah perempuan yang tidak bekerja, sementara pelakunya paling banyak adalah orang yang bekerja,” kata Mun.

Pelaku juga kebanyakan merupakan orang terdekat korban seperti ayah, kakak, adik, paman, tante, suami, pacar, mantan pacar, tetangga, teman, kepala sekolah, majikan dan atasan. Meski ada pula pelaku yang baru dikenal dan tidak dikenal oleh korban.

Lamban

Swara Parangpuan mengeritik soal lambannya penanganan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut Mun, aparat kepolisian belum menempatkan penanganan kasus ini sebagai prioritas.

“Padahal yang paling banyak kami tangani ini adalah korban yang membutuhkan akses layanan hukum. Sementara 71 persen kasus yang kami tangani mandek di kepolisian atau pelakunya melarikan diri,” kritik Mun.

Baca juga: Penanganan kekerasan terhadap perempuan lamban

Swara Parangpuan juga berharap pemerintah menseriusi penanganan kasus kekerasan perempuan ini, dengan memberikan alokasi anggaran terhadap perlindungan korban, serta mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi.

Sebab dalam banyak kasus trafficking, penyebab korban masuk dalam lingkaran itu karena persoalan ekonomi keluarga.

Swara Parangpuan juga meminta pemerintah sungguh-sungguh dalam menerapkan regulasi dan kebijakan dan penyediaan layananan yang dibutuhkan korban.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com