Connect with us

Hukum dan Kriminal

Ini barang yang disita KPK dari penangkapan Sri Wahyumi

Published

on

ZONAUTARA.com – KPK memperlihatkan sejumlah barang mewah yang disita dari operasi penindakan kasus korupsi Bupati Talau Sri Wahyumi Manalip dan sejumlah orang lainnya, Selasa (30/4/2019).

Dalam konferensi pers yang digelar KPK, diperlihatkan barang bukti yang disita olen tim penindakan KPK.

Barang mewah itu terdiri dari:

  • Tas tangan Channel senilai Rp 97.360.000;
  • Tas Balenciaga senilai Rp 32.995.000;
  • Jam tangan Rolex senilai Rp 224.500.000;
  • Anting berlian Adelle Rp 32.075.000;
  • Cincin berlian Adelle Rp 76.925.000; dan
  • Uang tunai Rp 50 juta.

KPK menduga Sri menerima suap dalam bentuk barang dan uang senilai total Rp 513 juta

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sri dan dua orang lainnya sebagai tersangka proyek pembangunan pasar di Talaud.

Mereka adalah Benhur Lalenoh sebagai anggota tim sukses bupati, serta Bernard Hanafi Kalalo sebagai pengusaha.

Basaria menyatakan barang-barang mewah yang disita KPK merupakan bagian dari fee suap. Harga barang itu bakal dihitung dari fee 10 persen yang diminta Sri Wahyumi dari kontraktor proyek pasar.

“Kalau KW 1, KW 2 dan asli ini memang belum kita tanyakan ya. Tapi dari hasil kita periksa BNL (orang kepercayaan Sri, Benhur Lalenoh) dia memang menyarankan untuk membeli tas-tas bermerk ini supaya yang bersangkutan juga merasa senang saat ulang tahun awal Mei. Pembelian ini dikompensasikan ke jumlah fee 10 persen yang akan diperoleh nanti,” ujar Basaria.

Ikuti perkembangan kasus ini dalam Liputan Khusus.

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Sri Wahyumi bikin kaget - Zona Utara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hukum dan Kriminal

Kejari tahan dua tersangka kasus dugaan korupsi PD Pasar Tomohon

Published

on

Tersangka HK saat hendak dibawa ke LPP Tomohon oleh Tim Penyidik Kejari Tomohon. (Foto: zonautara.com/Christo Senduk)

TOMOHON, ZONAUTARA.comKejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon kembali ‘unjuk gigi’. Korps Adhyaksa yang dikepalai Edy Winarko ini melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tomohon.

Kedua tersangka tersebut, yakni perempuan HSCK alias Hof, yang merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tomohon sejak Januari 2015 hingga Maret 2016.

Sementara, satu tersangka lainnya, yakni lelaki RN alias Rep selaku Direktur Umum (Dirum) PD Pasar yang menjabat sejak Januari 2015 sampai Januari 2016.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejari Tomohon mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Namun begitu, kata dia, hanya satu tersangka yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado di Tomohon, yakni tersangka Hof.

Sementara, lanjut dia, satu tersangka lainnya, yakni lelaki Rep berstatus tahanan rumah.

Tersangka saat menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari Tomohon. (Foto: Kejari Tomohon)

“Untuk saat ini tersangka RN belum dimungkinkan untuk ditahan di rumah tahanan. Hal itu merujuk dari pemeriksaan dokter yang menyatakan tersangka dalam keadaan sakit,” ujar Wilke yang didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, penahanan terhadap Hof akan dilakukan selama 20 hari.

Dia menjelaskan, kedua tersangka dijerat karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran di PD Pasar Kota Tomohon.

Di mana, kedua tersangka diduga melakukan peminjaman dana di kas PD Pasar yang jumlahnya bervariasi dan bukan untuk kebutuhan PD Pasar, hingga akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Tersangka HK diduga melakukan peminjaman sebesar Rp218.951.500 dan tersangka RN sebesar Rp 199.833.000 juta,” jelasnya.

Para tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com