Connect with us

HEADLINE

Sri Wahyumi binggung dibawa KPK, ada uang Rp 500 juta yang disita

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip mengaku binggung dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya bingung karena barang enggak ada saya terima, saya tiba-tiba dibawa ke sini,” kata Sri sembari berjalan menuju Gedung KPK.

Sri Wahyumi Maria Manalip tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Selasa (30/4). Ia tiba sekitar pukul 20.15 WIB.

Sri mengenakan baju batik dan celana panjang. Kepalanya ditutupi menggunakan semacam kupluk, persis seperti di foto dan video yang beredar.

KPK menciduk Sri di Kantor Bupati Talaud pada Selasa pagi. Tim KPK kemudian membawa Sri ke ke Jakarta, dengan transit beberapa jam di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyebut penindakan terhadap Sri terkait dengan proyek di Talaud.

“Diduga telah terjadi transaksi terkait pengadaan atau proyek di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud,” kata Syarif.

KPK telah mengamankan barang dan uang dengan total mencapai Rp 500 juta dari hasil rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejak Senin (29/4/2019) malam.

“Ada dua tas bernilai lebih dari Rp100 jutaan, satu jam tangan dengan harga Rp200 jutaan dan sisanya anting dan cincin berlian,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4).

Febri mengatakan penerimaan Sri itu diduga bukan yang pertama serta berkaitan proyek tertentu. Hanya saja pihak KPK belum menjelaskan secara rinci kasus yang dimaksud.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EDITOR'S PICK

Lagi, Kejari Tomohon tahan tersangka kasus PD Pasar

Published

on

Tersangka saat akan dibawa ke Rutan Manado. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.comSatu lagi tersangka kasus dugaan korupsi di Permukaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Senin (15/7/2019).

Setelah dua lainnya, yakni HK alias Hof dan RN alias Rep yang keduanya merupakan mantan pejabat di PD Pasar, kini giliran mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, yakni TP yang ditahan korps Adhyaksa ini.

Tersangka TP yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Tomohon ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PD Pasar Tomohon.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka TP setelah pihaknya mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus tersebut.

“Seperti dua tersangka sebelumnya yang sudah kami tahan, tersangka TP juga dalam proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti saat ini juga ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/R.1.15/Ft.1/07/2019,” ujar Wilke didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, tersangka TP ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Klas IIA (Rutan) Malendeng, Manado.

Dia menjelaskan, tersangka TP diduga telah melakukan peminjaman terhadap dana di kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Tersangka pada tahun anggaran 2016, diduga melakukan peminjaman terhadap dana di kas PD Pasar Tomohon sebesar Rp175 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang kemudian menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 2 ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan untuk Pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari ketiga tersangka yang terjerat kasus tersebut, hanya tersangka TP yang sudah mengembalikan kerugian negara.

“Tersangka TP sudah mengembalikan kerugian pada tahap penyidikan sebesar Rp175 juta. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana,” pungkasnya.

Editor : Rahadih Gedoan

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com