Connect with us

ZONA DAERAH

Wali Kota Eman hadiri sosialisasi layanan 112

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Toar JS Pandeirot mengikuti Sosialisasi Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi serta Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Darurat 112 Secara Mandiri kepada seluruh Wali Kota Bupati di Kepulauan Sulawesi, Bali, NTB dan NTT yang dilaksanakan di Hotel Swiss Bell Makassar, Jumat (3/5/2019).

Sosialisasi yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ini untuk menindaklanjuti dua kebijakan Kemenkominfo yakni. Pertama, pedoman pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi yang ditujukan untuk seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kedua, layanan nomor tunggal panggilan darurat penyelenggaraan layanan 112 dilakukan secara mandiri  oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Kegiatan yang dibuka Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo RI Ahmad M Ramli, diikuti oleh para Bupati, Walikota dan Kadis Kominfo di Wilayah Timur Indonesia, yang diawali dengan Laporan dari Direktur Pengembangan Pitalebar Ditjen PPI Benyamin Sura.

Sosialisasi ini kata Ramli, bertujuan untuk melakukan sinergi antara Kemenkominfo dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan Surat Edaran Menkominfo dan Mendagri tentang infrastruktur pasif telekomunikasi.

“Ini kita lakukan agar di tahun 2019 ini dan ke depannya surat edaran tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi pedoman Pemerintah Daerah demi mempercepat penetrasi layanan internet cepat fixed broadband,” katanya.

Tak hanya itu lanjutnya, pihaknya juga melakukan sosialisasi layanan panggilan darurat 112 demi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelaporan kondisi darurat dan mempercepat penanganannya oleh satuan terkait.

Dijelaskan Dirjen Ahmad Ramli, dengan merujuk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 ada sejumlah target yang dicanangkan, termasuk pembangunan infrastruktur pitalebar (broadband) baik fixed maupun mobile broadband.

“Makanya Kemenkominfo terus berupaya meningkatkan penetrasi fixed broadband agar masyarakat dapat menikmati layanan internet cepat,” ujar Ramli.

Dia menambahkan, hingga saat ini penetrasi akses tetap pitalebar (Fixed Broadband) di Indonesia baru mencapai 9.25 persen dari jumlah rumah tangga di tahun 2018.

Berdasarkan data dari Kominfo, sejauh ini sebanyak 35 daerah di Indonesia telah terimplementasi Layanan Call Center 112.

Sementara Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman mengatakan, Kota Tomohon sebelumnya telah meluncurkan Call Center 112 bertempat di GOR Babe Palar beberapa waktu lalu.

“Masyarakat Kota Tomohon dan sekitarnya dapat menggunakan layanan ini ketika berada dalam kondisi darurat ataupun untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

ZONA DAERAH

Soal Rancangan KUA PPAS APBD 2020, ini penjelasan Eman ke DPRD

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar rapat paripurna, Rabu (18/7/2019).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Miky JL Wenur ini pun mengagendakan mendengarkan penjelasan Wali Kota mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tomohon.

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman dalam penjelasannya mengatakan, KUA APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan PPAS APBD tahun anggaran 2020.

KUA dan PPAS APBD, kata Eman, merupakan acuan dalam penyusunan rancangan APBD KOTA TOMOHON tahun anggaran 2020. KUA APBD ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon tahun 2020.

RKPD Kota Tomohon tahun 2020 ini dalam penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan dan strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019.

“RKPD ini juga merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMD Kota Tomohon tahun 2016-2021, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, yaitu pembangunan sumber daya manusia untuk pembangunan berkualitas,” ujar Eman.

Menurut Eman, berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan RKPD tahun 2020, telah ditetapkan dalam lima prioritas daerah, yaitu peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, daya saing dan investasi, sosial budaya dan pariwisata, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam.

“Dalam rancangan KUA serta PPAS APBD tahun anggaran 2020 ini, pada sisi pendapatan diproyeksikan sebesar Rp671.850.581.559. Selanjutnya pada pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp23.170.667.511. Dari rencana penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah tahun 2020 sebagaimana telah disampaikan, maka anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk belanja daerah tahun 2020 adalah diproyeksikan sebesar Rp695.021.249.070. Rincian belanja daerah pada tahun 2020 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp294.583.477.008 dan belanja langsung sebesar Rp. 400.437.772.062,” jelasnya.

Turut hadir dalam paripurna tersebut para anggota DPRD Kota Tomohon dan para Asisten Setda Kota Tomohon, Kepala Perangkat Daerah, Camat serta Lurah se-Kota Tomohon.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com