Connect with us

Hukum dan Kriminal

Stop ijin FPI, 110 ribu orang menandatangani petisi

Ijn ormas FPI akan berakhir 20 Juni 2019.

Published

on

Foto: CNN Indonesia

ZONAUTARA.com – Sebuah petisi online di change.org yang meminta pemerintah Indonesia tidak lagi memperpanjang ijin organisasi Front Pembela Islam (FPI), telah ditandatangani lebih dari 100 ribu orang.

Petisi yang dimulai oleh Ira Bisyir itu, hingga Rabu (8/5/2019) pukul 11.00 WITA setidaknya telah ditandatangi 110.550 orang.

Ira sendiri menargetkan pengumpulan tandatangan sebanyak 150 ribu orang.

Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua.

Mengingat akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia, mari kita bersama-sama menolak perpanjangan ijin mereka. Karena organisasi tersebut adalah merupakan kelompok radikal, pendukung kekerasan dan pendukung HTI.

Mohon sebarluaskan petisi ini, agar tercipta Indonesia yang aman dan damai.

MOHON TANDA TANGANI PETISI INI

Begitu isi petisi online yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri tersebut.

Pada Juni 2019 nanti, status FPI sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri akan berakhir.

Jika ingin masih terus diakui oleh pemerintah, FPI harus mengajukan permohonan surat keterangan terdaftar (SKT) lagi. SKT itu berlaku selama lima tahun.

SKT FPI yang terdaftar saat ini di Kemendagri berlaku hingga 20 Juni 2019. SKT adalah dokumen yang diterbitkan Menteri yang menyatakan sebuah ormas tak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.

Hal itu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2017.

SKT dapat dicabut oleh pemerintah, atau dibatalkan dan dapat pula ditolak pengajuan perpanjangannya.

Sesuai pasal 59 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2017, salah satu dasar pencabutan maupun penolakan ijin ormas karena melakukan kekerasan, tindakan memusuhi agama dan kelompok lain, serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

Juru bicara FPI, Slamet Maarif menilai petisi online yang menolak ijin FPI diperpanjang sebagai pihak yang tidak suka pada FPI.

Slamet mengatakan bahwa pihak FPI akan mendaftar kembali sesuai dengan yang diatur undang-undang.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hukum dan Kriminal

Kejari tahan dua tersangka kasus dugaan korupsi PD Pasar Tomohon

Published

on

Tersangka HK saat hendak dibawa ke LPP Tomohon oleh Tim Penyidik Kejari Tomohon. (Foto: zonautara.com/Christo Senduk)

TOMOHON, ZONAUTARA.comKejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon kembali ‘unjuk gigi’. Korps Adhyaksa yang dikepalai Edy Winarko ini melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tomohon.

Kedua tersangka tersebut, yakni perempuan HSCK alias Hof, yang merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tomohon sejak Januari 2015 hingga Maret 2016.

Sementara, satu tersangka lainnya, yakni lelaki RN alias Rep selaku Direktur Umum (Dirum) PD Pasar yang menjabat sejak Januari 2015 sampai Januari 2016.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejari Tomohon mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Namun begitu, kata dia, hanya satu tersangka yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado di Tomohon, yakni tersangka Hof.

Sementara, lanjut dia, satu tersangka lainnya, yakni lelaki Rep berstatus tahanan rumah.

Tersangka saat menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari Tomohon. (Foto: Kejari Tomohon)

“Untuk saat ini tersangka RN belum dimungkinkan untuk ditahan di rumah tahanan. Hal itu merujuk dari pemeriksaan dokter yang menyatakan tersangka dalam keadaan sakit,” ujar Wilke yang didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, penahanan terhadap Hof akan dilakukan selama 20 hari.

Dia menjelaskan, kedua tersangka dijerat karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran di PD Pasar Kota Tomohon.

Di mana, kedua tersangka diduga melakukan peminjaman dana di kas PD Pasar yang jumlahnya bervariasi dan bukan untuk kebutuhan PD Pasar, hingga akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Tersangka HK diduga melakukan peminjaman sebesar Rp218.951.500 dan tersangka RN sebesar Rp 199.833.000 juta,” jelasnya.

Para tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com