Connect with us

CARI TAHU

Tahukah anda berapa banyak paku yang dipakai saat Pemilu 2019?

Uang yang dihabiskan untuk belanja paku itu hampir Rp 1 milyar.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.com – Ini mungkin urusannya hanya sepele. Soal paku. Setiap orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang datang mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April lalu, pasti menjumpai barang satu ini.

Pasalnya paku, adalah salah satu logistik resmi yang harus dipakai untuk melubangi kertas suara agar dianggap sah tercoblos.

Hari pencoblosan memang sudah berakhir, kini kita menanti hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sesuai jadwal pada 22 Mei 2019.

Tapi adakah yang tahu berapa banyak jumlah paku yang dipakai oleh KPU di seluruh TPS di Indonesia? Zonautara.com mencoba menghitung untuk anda.

Dari data KPU, jumlah seluruh TPS selama Pemilu 2019 sebanyak 813.350 TPS. Setiap TPS rata-rata memiliki 4 bilik suara. Dan di setiap bilik suara terdapat satu ujung paku.

Jika berdasarkan data di atas, maka total kebutuhan paku yang dibutuhkan pada waktu pencoblosan lalu ada sejumlah 3.253.400 ujung.

Lantas berapakah uang yang dibelanjakan untuk membeli paku sebanyak itu?

Dari data cienties.com, untuk paku berukuran 4 inci (10 cm) yang dipakai di bilik suara, setiap kilogramnya rata-rata ada sebanyak 75 ujung.

Jadi berat total dari paku yang dipakai di seluruh bilik suara selama Pemilu 2019 sekitar 43.378 kilogram.

Harga paku 10 cm per Mei 2019 yang dikutip dari sejasa.com adalah Rp 17.000 per kilogram. Jika dikali dengan 43.378 kilogram, maka dana yang harus dibelanjakan untuk keperluan paku di bilik suara sebesar Rp. 737.426.000.

Harga hampir Rp 1 milyar itu belum termasuk harga keuntungan perusahaan yang memenangi tender pengadaan logistik, harga perusahaan konsultan dan ongkos-ongkos lainnya yang biasanya menyertai setiap tender proyek di pemerintahan.

Di dunia hanya tinggal Indonesia dan Kamboja yang menggunakan paku untuk mencoblos. Sebenarnya pada Pemilu 2004, Indonesia sudah tidak menggunakan paku, tapi pakai sistem mencontreng.

Namun karena tingkat suara tidak sah melonjak tinggi, maka Indonesia kemudian kembali pada metode mencoblos dengan paku.

Banyak pihak menganggap metode Pemilu dengan menggunakan paku sudah sangat ketinggalan. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ini adalah cara yang kurang beradab.

Tapi begitulah kita, masih saja nyaman dengan cara manual, padahal dunia semakin dipermudah dengan teknologi digital.

Infografis: Suhandri Lariwu

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

CARI TAHU

Begini ternyata aturan Cuti Melahirkan untuk CPNS

Merujuk pada Pasal 340 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berhak atas cuti melahirkan. Namun, CPNS bersangkutan harus tetap memenuhi persyaratan wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun.

Cuti melahirkan bagi CPNS diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan kewajiban CPNS untuk mengikuti masa percobaan selama satu tahun dan surat keterangan dari dokter/rumah sakit, agar CPNS mendapatkan haknya atas cuti melahirkan namun tetap dapat memenuhi persyaratan wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun.

Hal itu merujuk pada Pasal 340 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS, yang artinya CPNS berhak atas cuti melahirkan.

Pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5; Pasal 36 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang antara lain menyebutkan:

  1. CPNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun;
  2. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan masa prajabatan;
  3. Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan;
  4. Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
  5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hanya dapat diikuti satu kali;
  6. CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

CPNS wajib menjalani masa percobaan atau prajabatan selama satu tahun; Prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti satu kali; dan CPNS berhak atas cuti melahirkan, cuti melahirkan diberikan PPK dengan memperhatikan keterangan dari dokter/rumah sakit dan kewajiban calon PNS untuk menjalani masa percobaan.

Pemberian cuti melahirkan bagi CPNS diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 325 ayat 3; Pasal 326 ayat 1 dan ayat 2; dan Pasal 340:

Lamanya cuti melahirkan adalah tiga bulan;

  1. Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan;
  2. Hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan;
  3. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com