Connect with us

Zona Sulut

GMIM sepakat ambil bagian dalam upaya pelestarian satwa liar dilindungi

GMIM bisa berperan lewat seruan saat khotbah.

Bagikan !

Published

on

Foto bersama usai penandatanganan MOU. (YSYSI)

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) menandatangani kesepakatan dengan Yayasan Selamatkan Yaki Indonesia (YSYI) tentang upaya pelestarian satwa liar dilindungi.

Penandatanganan dokumen kesepakatan itu dilakukan, Kamis 13 Juni 2019 di Kantor Sinode GMIM, Tomohon. Ikut hadir Ketua Sinode GMIM, Hein Arina yang didampangi Sekretaris Sinode GMIM Evert Andri Alfonsius Tangel, Ketua YSYI Yunita Siwi dan Duta Yaki Indonesia, Khouni Lomban Rawung.

YSYI memandang pentingnya peran gereja dalam upaya mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan konsumsi dan perdagangan satwa liar yang ada di Sulawesi utara.

“Penurunan populasi satwa liar semakin hari semakin memprihatinkan. Tantangan konservasi di Sulut sangatlah beragam. Untuk itu perlu adanya kerjasama dari semua pihak untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan. GMIM adalah salah satu pemegang kunci keberhasilan konservasi di Sulut,” jelas Yunita.

Keterlibatan Gereja diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap satwa liar Sulawesi yang endemik, dilindungi dan hampir punah.

“Tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati yang merupakan ciptaan Tuhan, lewat khotbah dan kegiatan konservasi. Gereja telah mendapatkan mandat untuk mengelola, mengusahakan dan memelihara bumi sejak Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden,” tambah Yunita.

Khouni Lomban Rawung, sebagai Duta Yaki Indonesia, mendorong baik GMIM maupun YSYI bersama-sama tidak lelah dalam menjaga lingkungan, mulai dari penanganan sampah plastik hingga persoalan konsumsi satwa liar yang dilindungi.

Sementara itu, Hein Arina menyambut baik kerjasama ini dan berharap dapat mendukung program lingkungan lainnya seperti pengurangan sampah plastik.

“Kami akan mengeluarkan himbauan untuk tidak mengonsumsi satwa liar dilindungi dalam perayaan hari-hari besar gereja,” kata Arina.

Disaat yang sama diserahkan tumbler dari YSYI dan kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari jaring asli buatan Kota Bitung dari Duta yaki Indonesia Khouni Lomban Rawung untuk Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM, sebagai komitmen untuk mengurangi penggunaan plastik. (**)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

KABAR SULUT

Tes tertulis PPK di 15 Kabupaten/Kota diawasi ketat

Published

on

Ketua Divisi Parmas KPU Sulut Salman Saelangi. (Foto: zonautara.com)

MANADO, ZONAUTARA.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui KPU di 15 Kabupaten/Kota telah selesai melaksanakan tes tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Oleh KPU Sulut, tes tersebut dijamin dilakukan secara tertib, terbuka, transparan. Bahkan, soal tes tertulis langsung diperiksa dan hasil nilainya langsung diumumkan.

Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi mengatakan, proses tes tertulis diawasi Panwascam dan Bawaslu di 15 Kabupaten/Kota.

Perekrutan Badan Ad Hoc l, dalam hal ini PPK sudah sementara berlangsung. Di mana, 30 Januari sudah mulai dilakukan tes tertulis. Untuk Kota Manado dan Kota Tomohon menggunakan metode Computer Assisted Tes (CAT) dan di 13 Kabupaten/Kota yang lain menggunakan tes tertulis secara manual, di mana peserta mendapatkan lembar soal tes.

“Semuanya berjalan sesuai aturan dan diawasi ratusan Panwascam se-Sulut,” kata Saelangi, Selasa (4/2/2020).

Menurut dia, tes yang menggunakan CAT langsung bisa diketahui hasilnya serta nilai peserta yang ikut. Hal tersebut juga berlaku bagi peserta yang ikut dengan metode tes tertulis manual. Di mana, selesai mengerjakan soal langsung dilakukan pemeriksaan tanpa ada jeda waktu.

“Peserta langsung bisa mengetahui nilainya dan apakah peserta masuk sepuluh besar atau tidak,” terangnya.

Dia menjelaskan, sebelumnya saat pengumuman lulus berkas, sudah dibuka tanggapan masyarakat terkait bakal calon anggota PPK. Setelah mendapatkan sepuluh besar, akan masuk proses wawancara. Jika ada tanggapan masyarakat, akan dilakukan klarifikasi pada proses wawancara.

“Setelah melewati proses wawancara, akan dibuka kembali tanggapan masyarakat selama tujuh hari. Jika ada tanggapan masyarakat, maka akan dilakukan klarifikasi, setelah itu dari sepuluh peserta akan dumumkan lima terpilih menjadi Anggota PPK yang nantinya sesuai timeline akan dilantik serentak pada 29 Februari 2020,” pungkas Ketua Divisi Parmas KPU Sulut itu. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com