Connect with us

EDITOR'S PICK

Lagi, Korupsi Menjerat Oknum Jaksa

ICW minta Jaksa Agung harus bertanggung jawab

Published

on

zonasulut.com
Gedung KPK RI (foto: Jurnas)

ZONAUTARA.com – Wajah penegak hukum kembali tercoreng. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan, lalu menetapkan Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto, satu orang pengacara, serta satu pihak swasta sebagai tersangka pada Kamis (28/6/2019).

Mereka diduga memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2019. Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap kejadian ini membuat citra penegak hukum semakin merosot di mata publik. 

Tertangkapnya oknum kejaksaan dalam dugaan tindak pidana korupsi bukan kali pertama terjadi. Setidaknya dalam kurun waktu 2004 – 2018, telah ada 7 Jaksa yang terlibat praktik rasuah dan terjaring oleh KPK. Hal ini menandakan bahwa proses pengawasan di internal Kejaksaan, tidak berjalan secara maksimal. 

Ada respon menarik yang muncul atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kali ini, yakni beberapa pihak yang berpandangan bahwa kasus ini mesti ditangani oleh internal Kejaksaan Agung. Jika merujuk kepada kewenangan dan dasar pembentukan KPK, pandangan ini tentu saja keliru dan harus dikritisi secara serius. 

ICW setidaknya mengajukan tiga argumentasi. Pertama, KPK adalah lembaga yang paling tepat untuk menangani kasus korupsi penegak hukum. Berdasarkan pasal 11 huruf a UU KPK, menyebutkan kewenangan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. Pada operasi yang KPK lakukan, beberapa oknum yang tertangkap memiliki latar belakang sebagai Jaksa, maka KPK secara yuridis mempunyai otoritas untuk menanganinya lebih lanjut.

Kedua, tidak ada lembaga atau pihak manapun yang boleh mengintervensi penegakan hukum yang dilakukan KPK. Undang-undang telah menyebutkan bahwa  KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Apabila dalam penanganan perkara ada pihak yang mencoba intervensi, dapat dianggap menghalang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice) dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun.

Dan ketiga, penanganan perkara harus bebas dari konflik kepentingan. Jaksa Agung sebaiknya mengurungkan niatnya untuk menangani oknum jaksa yang tertangkap oleh KPK. Sebaiknya Jaksa Agung melakukan perbaikan di internal. Karena penangkapan oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah bentuk penyelamatan integritas Kejaksaan di mata publik. Setidaknya, langkah KPK dapat dimaknai juga sebagai upaya bersih-bersih internal Kejaksaan dari pihak-pihak yang mencoreng martabat Kejaksaan.

Terkait dengan korupsi yang selama ini dilakukan oleh oknum Jaksa, ICW setidaknya mencatat tiga pola korupsi yang kerap dilakukan. Pertama, tersangka diiming-imingi pemberian Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP2). Tahap ini menjadi awal dari potensi korupsi terjadi, karena bagaimanapun pihak Jaksa tersebut akan berupaya agar kasus tidak sampai dilimpahkan ke persidangan.

Kedua, pemilihan Pasal dalam surat dakwaan yang lebih menguntungkan terdakwa, atau hukumannya lebih ringan. Bagian ini dilakukan pada saat memasuki tahap persidangan. Seperti yang diketahui bahwa surat dakwaan adalah batasan bagi Hakim ketika ingin menjatuhkan putusan bagi terdakwa, maka itu jual-beli Pasal kerap terjadi pada proses persidangan.

Ketiga, pembacaan surat tuntutan yang hukumannya meringankan terdakwa. Poin ini menjadi hal yang paling sering terjadi, karena setidaknya pembacaan tuntutan akan turut mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Lagipun surat tuntutan dapat dikatakan sebagai kesimpulan penegak hukum atas proses pembuktian dalam persidangan perihal kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Kejadian di atas sekaligus mengonfirmasi bahwa penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Praktik-praktik korupsi masih terus menerus melanda penegak hukum. Atas kejadian ini maka ICW menuntut beberapa hal.

Pertama, Jaksa Agung harus bertanggungjawab atas kejadian korupsi di tubuh Kejaksaan. Karena peristiwa ini sudah berulang, maka Jaksa Agung sebaiknya mengundurkan diri karena telah gagal memastikan Kejaksaan bebas dari korupsi;

Kedua, KPK agar tidak ragu untuk mengusut tuntas perkara ini. Karena tidak ada argumentasi manapun yang membenarkan logika berpikir pihak-pihak yang berupaya menarik penanganan perkara ini ke internal Kejaksaan;

Ketiga, KPK menggunakan instrumen hukum Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika ada pihak-pihak yang berupaya untuk menghalang-halangi proses hukum;

Keempat, DPR sebagai lembaga legislatif maupun anggota Partai Politik, sebaiknya mengawal proses perbaikan di internal penegak hukum dari pada memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. (**)

Editor: Ronny Adolof Buol

EDITOR'S PICK

Festival tertua, jejak perang suku di tanah Papua

Selama 30 tahun tidak pernah ada menteri yang mau buka kegiatan ini

Published

on

zonautara.com

JAYAWIJAYA, ZONAUTARA.com – Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) 2019 tiba-tiba menarik perhatian dunia. Sejak kegiatan tersebut digagas 30 tahun yang silam, baru pertama kali ini dihadiri seorang pejabat negara sekelas menteri.

Itulah mengapa Bupati Jayawijaya John Richard Banua sangat mengapresiasi kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dalam pembukaan FBLB, Rabu (07/08/2019).

Menurut Bupati John, FBLB adalah festival tertua yang ada di tanah Papua. Tradisi perang pada suku-suku yang ada di Papua tidak dapat dihilangkan akibat berbagai masalah sosial. Untuk menghindari kontak fisik, maka pemerintah menggelar FBLB.

“FBLB telah memberi dampak positif dan membentuk pola pikir masyarakat lokal di Jayawijaya. Masyarakat kota Wamena dan sekitarnya semakin mengerti bahwa perang suku sangat merugikan kehidupan sosial masyarakat lokal,” kata Bupati John.

zonautara.com
Suasana FBLB pada momentum pembukaan, Rabu (07/08/2019).(Foto: zonautara.com/Ronny Buol)

Perang suku, lanjut Bupati John, seharusnya dapat dilestarikan dengan cara yang berbeda serta memiliki nilai edukasi, yang salah satunya melalui festival budaya. FBLB juga telah menjadi sarana melindungi niklai-nilai seni dan budaya masyakat Baliem yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya nusantara.

FBLB dalam beberapa tahun ini, imbuhnya lagi, telah menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor utama pembangunan Jayawijaya, hal ini dibuktikan dengan prosentasi kehadiran para tamu domestik dan mancanegara. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan terus memberikan perhatian yang serius terhadap kemajuan wisata dan perlindungan terhadap kebudayaan lokal karena secara langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Saya juga atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mau hadir bersama-sama dengan kami di sini untuk membuka FBLB, yang selama ini kami menanti-nantikan selama 30 tahun, tidak pernah ada menteri yang mau buka kegiatan ini. Tapi hari ini, ibu menteri mau hadir bersama-sama dengan kita di sini. Saya tidak tahu, mungkin karena ibu Menteri orang Papua juga sehingga mau hadir di sini. Tapi saya berterima kasih. Kepada ibu Deputi Pariwisata yang juga mewakili bapak Menteri Pariwisata saya berterima kasih,” ujarnya.

Baca: Festival Budaya Lembah Baliem bersolek gagah

Baca juga: Yohana jadi menteri pertama hadiri Festival Budaya Lembah Baliem

Laporan: Ronny Buol

Editor: Rahadih Gedoan

Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com