Connect with us

KOLOM

Opini BPK disclaimer “jelekkah?”

Jika dilihat dari pertumbuhan IPM, pengelolaan keuangan Bolmong adalah yang terbaik di Sulut.

Published

on

Oleh: Dhullo Afandi Baks

(Akuntan beregister, dosen jurusan akuntansi FE & B UNSRAT,  Koordinator Bidang Akuntan Publik pada Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Sulawesi utara)

Polemik yang dimunculkan pada media masa hari ini khususnya berhubungan dengan sikap kaukus legislator Sulut, Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang mempermasalahkan opini Disclaimer atas LKPD Pemkab Bolmong, dimana salah satu juru bicaranya, James Tuuk, secara tidak langsung telah memvonis bahwa “Kabupaten Bolmong tidak mampu mengelola keuangan”, menggelitik saya untuk sekadar memberikan tambahan informasi bagi saudara, James Tuuk dan kawan-kawan.

Yang pertama, bahwa ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya terbagi dalam 3 bagian, yakni; perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran (meliputi penatausahaan, pengakuntansian), dan terakhir pelaporan/pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Kemudian, opini akuntan yang diterbitkan oleh BPK yang biasa disebut sebagai hasil dari General Audit, hanya berhubungan dengan audit atas pelaksanaan anggaran (dalam hal ini penatausahaan dan pengakuntansian) dimana hal ini tergambar pada LKPD.

BPK didalam memberikan opini terhadap LKPD, didasarkan pada hasil pengujian atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta ketaatan terhadap SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), dengan demikian kalau dikatakan OPINI DISCLAIMER disamakan dengan “ketidak mampuan Kabupaten Bolmong dalam mengelola keuangan”, tidaklah terlalu tepat karena ruang lingkup audit tidak mencakup kegiatan perencanaan dan penganggaran dimana hal ini merupakan kunci dari pengelolaan keuangan, disamping pelaksanaan yang memadai.

Memang, LKPD yang disajikan secara wajar secara tidak langsung dapat dijadikan landasan untuk dapat mengukur kinerja keuangan daerah, akan tetapi di dalam mengukur kinerja keuangan suatu daerah, tidak semata-mata hanya didasarkan pada LKPD, melainkan masih banyak indikator lainnya yang dapat digunakan tanpa berdasarkan pada LKPD.

Sebagai contoh; Bolmong selang kurun waktu 2017-2018 berdasarkan data BPS, memiliki angka pertumbuhan IPM tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sulut yakni : 1,26 % sedangkan pertumbuhan ditingkat SULUT hanya berkisar pada angka 0,75%.

Berdasarkan salah satu ukuran makro tersebut, dapat dikatakan bahwa “pengelolaan keuangan” kabupaten Bolmong selang tahun 2017-2018 “terbaik di Sulut”, dikarenakan pertumbuhan IPM yang cukup baik, dimana secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa ketepatan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bolmong sudah cukup baik, demikian pula pelaksanaannya, jika ditinjau dari sisi IPM.

Masih banyak lagi indikator makro lainnya yang perlu dipublish oleh Pemkab Bolmong agar kinerja pemerintahan (khususnya kinerja keuangan) dapat diketahui oleh masyarakat umum.

Selanjutnya, pernyataan Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, terkait penyebab disclaimernya Opini BPK karena jumlah yang cukup material dalam aset yang tidak dapat diyakini oleh auditor dalam rangka menguji pemilikan dan penguasaan aset.

Aset merupakan rekening real. Keberadaannya didalam suatu entitas yakni sejak aset tersebut dimiliki dan dikuasai, sampai asset tersebut dihapuskan dari pembukuan. Penatausahaan Aset di kabupaten Bolmong (khususnya fixed asset), memang perlu pemahaman yang komprehensif dari semua unsur, mengingat prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah (BMD) memiliki regulasi yang cukup ketat, sehingga pengetahuan, pengaturan fixed asset harus ditingkatkan penanganannya. (**)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KOLOM

Pidato visi Indonesia Jokowi perlu ditindaklanjuti nyata

Catatan Timboel Siregar yang menyorot soal peningkatan SDM kaitannya dengan masalah JKN.

Published

on

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019).(YOUTUBE KOMPAS TV) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat dan Bubarkan Lembaga Penghambat", https://nasional.kompas.com/read/2019/07/14/21011321/pidato-visi-indonesia-jokowi-ancam-copot-pejabat-dan-bubarkan-lembaga. Penulis : Ardito Ramadhan Editor : Bayu Galih

Catatan Timboel Siregar

Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Politiknya tentang Visi Indonesia ke depan, Minggu (14/7/2019). Jokowi bertekad akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan fokus pada sumber daya manusia (SDM).

Dalam pidatonya Jokowi meyakini awal berkualitasnya SDM bangsa ini dimulai dengan menjamin ibu hamil dan bayi serta anak-anak balita. Dengan berkulitasnya penanganan dan asupan ibu hamil, bayi baru lahir serta balita dalam hal kesehatannya tentu akan menjadi awal berkualitasnya SDM bangsa ini.

Fokus pada ibu hamil, bayi dan anak balita tentunya juga merupakan bagian dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan fokus yang disampaikan tersebut tentunya regulasi JKN juga harus berperan mendukung ibu hamil, bayi dan anak balita agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Memastikan gizi ibu hamil dan kesehatan bayi dalam kandungan seharusnya lebih diprioritaskan dengan program Preventif Promotif JKN khususnya oleh FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) seperti Puskesmas.

FKTP selama ini lebih fokus pada fungsi kuratif dan menomorduakan Preventif Promotif sehingga ibu hamil, menurut data BPJS Kesehatan, lebih banyak yang ditangani di Rumah Sakit dengan operasi caesar dibandingkan dengan persalinan normal. Tentunya anggaran Preventif Promotif harus ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut.

Dari sisi regulasi, Pasal 16 ayat (1) Perpres No. 82 tahun 2018 hanya menjamin bayi baru lahir yang orangtua peserta JKN sedangkan bayi baru lahir dari orangtua yang belum menjadi peserta JKN tidak dijamin dalam waktu 28 hari sejak lahir. Bila memang mau menjamin bayi baru lahir secara keseluruhan maka seharusnya Pasal 16 ayat (1) tersebut direvisi, tanpa lagi mensyaratkan orangtuanya sudah atau belum menjadi peserta JKN. Dengan menjamin seluruh bayi baru lahir tersebut maka akan memastikan orangtua bayi tersebut menjadi peserta JKN.

Masalah sulitnya bayi baru lahir mendapatkan ruang perawatan NICU dan anak mengakses ruang perawatan PICU juga merupakan persoalan yang terus dialami oleh para orangtua dalam program JKN. Ketersediaan ruang NICU dan PICU yang kurang menyebabkan ruang perawatan tersebut memang sulit diakses bayi dan anak pasien JKN. Mahalnya harga ruang NICU dan PICU menyebabkan Rumah Sakit lebih suka menyediakannya untuk pasien umum daripada pasien JKN.

Bila mau mendukung visi Indonesia yang disampaikan Jokowi tersebut maka Pemerintah Pusat dan Daerah harus menambah jumlah ruang perawatan sehingga bayi dan anak peserta JKN akan lebih mudah mengaksesnya.

Semoga pidato politik Jokowi malam ini segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui program JKN, sehingga ini menjadi awal baik untuk mempersiapkan SDM bangsa kita yg berkualitas.

Pinang Ranti, 14 Juli 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS WatchPenulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com