Connect with us

PENDIDIKAN

AJI dorong kampus kembangkan jurnalisme data

Di tingkat global, tidak hanya media yang mengembangkan jurnalisme data, tetapi juga lingkungan kampus.

Bagikan !

Published

on

Bayu Wardhana (AJI Indonesia) memfasilitasi diskusi FDG Kolaborasi membangun jurnalisme data di Indonesia. (Foto: AJI)

JAKARTA, ZONAUTARA.com – Tingginya akses informasi masyarakat melalui media sosial, menjadi tantangan tersendiri bagi media. Karena informasi tidak hanya ruang monopoli media. Kekuatan media adalah informasi yang telah melalui proses verifikasi dan pemanfaatan data dalam pemberitaan. Karena itu jurnalisme data atau jurnalisme berbasis data (data-driven journalism) terus berkembang, dan mulai diadopsi beberapa media nasional di Indonesia.

Di tingkat global, tidak hanya media yang terus mengembangkan genre jurnalisme ini, tapi juga lingkungan kampus. Di berbagai perguruan tinggi yang mengajarkan jurnalisme data, misalnya sekolah jurnalisme Columbia University, Stanford University, The University of Texas, The University of Hongkong, dan sebagainya.

“AJI sebagai salah satu lembaga yang mendukung tumbuhnya jurnalisme data mendorong keterlibatan kampus lebih jauh untuk pengembangan jurnalisme data,” kata Sekjend Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Revolusi Reza Zulverdi dalam diskusi terfokus “Membangun Kolaborasi Mengembangkan Jurnalisme Data di Indonesia” di Jakarta, Selasa (9/7).

Diskusi ini mengundang 20 akademisi wakil dari kampus-kampus yang memiliki Fakultas Komunikasi atau Jurusan Jurnalistik, seperti Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan “Veteran” Indonesia, Universitas Multimedia Nusantara dan Universitas Bung Karno.

Revo menyampaikan bentuk kolaborasi yang didorong ke kampus adalah menjadikan jurnalisme data sebagai salah satu mata kuliah di kampus. “Mengingat kebutuhan industri media ke depan adalah jurnalis-jurnalis yang memiliki skill dan paham pemanfaatan data,” ujar Revo.

Focus Group Discussion (FGD) itu sekaligus mendiskusikan peluang kolaborasi antara organisasi profesi, dengan akademisi dari beberapa universitas untuk mengembangkan jurnalisme data di Indonesia.

Tenaga Ahli, Kantor Staf Presiden (KSP), Robertus Theodore, mendorong inisiatif ini dan mengatakan pendampingan ke pemerintah daerah untuk perbaikan standar layanan penyediaan data berbasis elektronik dan peningkatan kualitas data terus dilakukan.

“Banyak mahasiswa di luar negeri kesulitan mengakses data, harus pulang ke Indonesia karena sistem data belum elektronik. Komisi Informasi Pusat sedang didorong merevisi aturan ketersediaan data berbasis elektronik dan melakukan monitoring ketersediaan data,” ujar Robertus.

Robertus juga menyampaikan selain itu pemerintah telah menghasilkan regulasi untuk mendorong perbaikan data yang dihasilkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Ada dua regulasi baru yang disahkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Yang penting sekarang demand pengguna data, agar KSP dapat mendorong pemerintah menyiapkan data yang sesuai dengan prinsip open data,” kata Robert saat presentasi di forum yang sama.

Karena itu KSP mendorong pemanfaatan data di kalangan jurnalis dan pengembangannya di kampus sekaligus untuk menghindari hoaks dan meningkatkan kualitas pemberitaan.

Dalam sesi ini, sekaligus diperkenalkan platform www.jurnalismedata.id, sebagai ruang belajar tentang jurnalisme data bagi jurnalis, mahasiswa dan publik. (**)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

PENDIDIKAN

UN 2020 SD, SMP dan SMA sepakat ditiadakan

Disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com -Ujian Nasional untuk jenjang UN 2020 SD, SMP dan SMA sepakat ditiadakan. Hal tersebut disepakati dalam rapat bersama melalui video conference antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi X DPR RI, Senin (23/3/2020) malam.

Rapat tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan di ujung masa akhir tahun pelajaran di tengah ancaman pandemi Corona (Covid-19). Hasil kesepakatan rapat video conference ini adalah Kemendikbud dan Komisi X DPR di antaranya meniadakan UN 2020, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kemudian mengungkapkan hal ini melalui akun Twitter-nya @SyaifulHooda.

zonautara.com
Kicauan Syaiful Huda di akun Tweter-nya.(Image: screen captured)

Dalam siaran pers, Syaiful mengatakan bahwa saat ini tengah dikaji berbagai opsi ujian bagi siswa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa, termasuk menggunakan nilai raport.

“Dari rapat konsultasi via daring (dalam jaringan atau online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport,” kata Syaiful.

Ketua Komisi X DPR RI memang mendesak pemerintah untuk menghapus pelaksanaan UN di tahun 2020 ini. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi peserta didik akibat penyebaran Virus Corona yang kian masif.

“Kami mendesak agar pemerintah menghapus pelaksanaan UN tahun ini karena wabah Corona yang kian meluas. Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini jika kita memaksakan agar pelaksanaan UN tetap dilakukan,” kata Ketua Komisi X DPR RI.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com