Connect with us

KOLOM

Rumah sakit jangan mengorbankan pasien JKN

Catatan Timboel Siregar yang menyorot keterlambatan pemerintah membayar klaim rumah sakit.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi (Pixabay.com)

Catatan Timboel Siregar

Berita tentang keluhan Direktur Utama (Dirut) RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) tentang kesulitan yang dialami RSCM karena utang BPJS Kesehatan menjadi viral di medsos saat ini. Sang Dirut mengeluhkan tentang kesusahan untuk mendapatkan obat dan alat kesehatan, hingga meminjam dana kepada bank.

“Kita direpotkan sekali karena kasus-kasus keterlambatan atau kurang bayar dari BPJS Kesehatan, kita harus menghadapi vendor sampai harus menghentikan beberapa pelayanan, pasien harus dipulangkan karena tidak jadi operasi karena tidak ada obat bius”, demikian keluhan lanjutannya.

Saya menilai keluhan Dirut tersebut sangat ekstrem, yang dengan tega mengorbankan perawatan pasien karena alasan BPJS Kesehatan belum membayar utang klaimnya ke RSCM. Pemberitaan tentang keluhan ini belum mendapat tanggapan atau klarifikasi dari pihak RSCM.

Bila memang pernyataan Dirut RSCM tersebut benar, ini artinya pasien telah dikorbankan dan sudah terjadi penegasian hak pasien untuk dilayani di RSCM. Asas penyelenggaraan RS yang diamanatkan Pasal 2 UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS telah benar-benar diabaikan RSCM. Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan proffesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Keselamatan pasien digadaikan oleh RSCM karena utang klaim dari BPJS Kesehatan belum dibayar.

Atas dasar dan alasan apapun RS tidak boleh mengorbankan keselamatan pasien. Walaupun RSCM belum dibayar utang klaimnya oleh BPJS Kesehatan sehingga cash flow RSCM terganggu, RSCM tidak boleh menghentikan pelayanan kepada pasien JKN apalagi sampai pasien harus dipulangkan karena tidak jadi operasi karena tidak ada obat bius. Saya berharap pengakuan sang Dirut harus diinvestigasi oleh Kementerian Kesehatan sehingga tidak menjadi preseden buruk ke depan nantinya.

Memang benar ada persoalan belum dibayarkannya klaim RS oleh BPJS Kesehatan karena memang BPJS Kesehatan mengalami defisit. Di tahun keenam saat ini pun aset DJS (Dana Jaminan Sosial) BPJS Kesehatan terus mengalami defisit, seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan utang klaim ke RS per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 9,1 Triliun (hasil audit BPKP) dan defisit bulanan sekitar 1 triliun lebih diperkirakan, oleh BPJS Kesehatan, defisit tahun ini akan mencapai Rp. 28 Triliun.

Sebenarnya RS tidak akan mengalami persoalan dengan cash flow-nya ketika terjadi keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan bila RS mau menggunakan instrumen SCF (Supply Chain Financing) dengan mendapat pinjaman dari perbankan. Pihak RS akan membayar bunga pinjaman ke bank dengan menggunakan denda 1 persen per bulan yang diperoleh RS dari BPJS Kesehatan atas keterlambatan pembayaran klaim. Denda yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan tersebut mengacu pada Pasal 75 ayat (5) Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dan tentunya bunga pinjaman yang diberikan bank ke RS dengan instrument SCF tersebut di bawah 1 persen per bulan sehingga RS pun masih mendapatkan selisih untung dari denda yang dibayarkan BPJS Kesehatan.

Bila merujuk pada surat BPJS kesehatan ke PERSI (Persatuan RS seluruh Indonesia), per 30 April 2019, telah ada kucuran pinjaman dari perbankan kepada RS sebesar Rp. 5.1 Triliun. Jumlah RS yang sudah memanfaatkan SCF ini sebanyak 630 RS dari 26 lembaga perbankan. Dan bila membandingkan dengan utang klaim yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan ke RS per 30 April 2019 yaitu sebesar Rp. 5,3 Triliun, maka sebenarnya hanya ada sekitar Rp. 200-an miliar utang klaim RS yang belum dibantu dengan instrument SCF.

Saya menilai dengan jumlah sekitar 200-an miliar utang klaim yang belum dibantu perbankan, yang tersebar di seluruh RS yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi RS untuk mengorbankan pasien JKN dengan tameng alasan belum dibayarnya klaim oleh BPJS Kesehatan.

Mengingat SCF ini sangat membantu persoalan RS dan jumlah lembaga perbankan yang turut serta masih sekitar 26 lembaga maka seharusnya pihak Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga mendorong seluruh lembaga perbankan bersedia mendukung SCF ini dengan tidak memberlakukan persyaratan-persyaratan sulit bagi RS, walaupun tetap dengan menjalankan proses yang pruden.

Instrumen SCF memang dapat membantu cash flow RS namun tetap fokus utama Pemerintah dan BPJS Kesehatan adalah bagaimana dapat mengatasi defisit tahun ini yang nilainya diperkirakan akan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Mengacu pada data per 30 April 2019, BPJS Kesehatan telah membukukan cadangan teknis bagi Liabilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Proses sebesar Rp. 3,58 Triliun dan cadangan teknis bagi Liabilitas Pelayanan Kesehatan Belum Dilaporkan sebesar Rp. 20,07 Triliun. Itu masih sampai akhir April, belum lagi untuk bulan-bulan berikutnya sampai akhir Desember 2019 nanti.

Program JKN sudah banyak memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia dan oleh karenanya Pemerintah dan BPJS Kesehatan serta stakeholder lainnya harus serius mencari solusi atas masalah defisit Program JKN ini. Jangan sampai JKN menjadi program yang hanya berumur kurang dari sepuluh tahun dan kesehatan rakyat Indonesia menjadi terabaikan.

Pinang Ranti, 20 Juli 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS WatchPenulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KOLOM

Prakiraan Hujan di Sulawesi Utara pada Oktober 2019

Hujan mulai turun di Sulut walau belum dalam kriteria tinggi.

Bagikan !

Published

on

Foto: Pixabay

Oleh: Sofian Widiyanto

Berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer dan lautan global serta prediksi dari beberapa institusi baik itu dari dalam dan luar negeri, wilayah Nino3.4 berada dalam kondisi Netral.

Monsun Asia berada di sekitar klimatologisnya dari awal September lalu dan diprediksi aktif pada Oktober 2019. Dengan kondisi anomali suhu muka laut di sekitar Sulawesi Utara yang dingin, mengakibatkan peluang pembentukan awan hujan masih kurang, namun akan meningkat seiring waktu menuju November hingga Desember.

Potensi hujan pada bulan Oktober secara umum akan dipengaruhi oleh Dinamika Atmosfer Global dan Regional tersebut diatas. Walaupun demikian, faktor lainnya seperti adanya pola-pola siklonik serta faktor konveksi lokal juga akan berperan dalam pola hujan di Sulawesi Utara.

Mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer dan lautan tersebut di atas serta keluaran dari perhitungan statistik matematika dan software HyBMG ver. 2.0, maka prakiraan hujan bulan Oktober 2019 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

1. KRITERIA RENDAH (0 – 100 mm)

Bitung (SM),  BKPI Aertembaga,  UPTD Matuari,  Likupang Barat (KD),  UPTD Kema I,  KC Ratatotok, BPP Belang, BPP Pusomaen, BPP Kotamobagu Barat, BPP Kotamobagu Timur, BPP Kotamobagu Selatan, BPP Dumoga Timur, BPP Dumoga Barat, BPP Passi Barat, BPP Dumoga Utara, UPP Kotabunan, KD Molobog dan BPP Tutuyan.  

2. KRITERIA MENENGAH (101 – 300 mm)

Paniki Atas (SK), Winangun (SG), Sam Ratulangi (SM), KC Tuminting, P. Bunaken, BP4K Manado, KP. Pandu, UPTD Danowudu, BPP Tomohon Utara, BPP Tomohon Tengah, BPP Tomohon Barat, BPP Tomohon Selatan, Tondano (SG), BPP Langowan Utara, UPTD Kawangkoan, Tanawangko (KD), UPTD Kombi, BPP Pineleng,  SPPN Kalasey, KC Sonder, BPP Remboken, , BPP Tombulu,  BPP Tondano Selatan, BPP Tompaso, DISTAN Airmadidi, UPTD Wori, UPTD Tatelu,  BPP Likupang Timur, BPP Likupang Selatan, UPP Tenga, UPTD Modoinding, DISBUN Tumpaan, KD Tareran, UPTD Tompasobaru, BPP Motoling, BBTPH Tumpaan, BPP Sinonsayang, BPP Amurang Barat, UPTD Ratahan, TCSDP Tombatu, BPP Touluaan, KC Poigar, KD Motabang–Lolak, BPP Lolayan, KD Pangian Barat, BPP Lolak, BPP Sangtombolang, BPP Bolaang Timur, UPK Pinolosian, KC Bolaang Uki, BPP Pinolosian Timur, BPP Pinolosian Tengah, BPP Posigadan, BPP Modayag, BPP Sangkub, BPP Bintauna, BPP Bolangitang Timur, BPP Bolangitang Barat, BPP Kaidipang, BPP Pinogaluman, Naha (SM), KD Mala-Tahuna, Bandara Melonguane, BPP Beo, BPP Lirung, BPP Melonguane, PGR. Tagulandang dan BPP Siau Tengah.

3. KRITERIA TINGGI (301 – 500 mm)

– Tidak terjadi

4. KRITERIA SANGAT TINGGI (> 500 mm)

– Tidak terjadi

Dengan demikian prakiraan hujan bulan Oktober 2019, dapat disimpulkan bahwa kondisi di wilayah Sulawesi Utara belum akan terjadi hujan dengan kriteria tinggi hingga sangat tinggi.

Awal musim hujan tahun ini diprediksi akan jatuh pada Oktober dasarian II (tanggal 11-20) dan puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Januari mendatang.

Untuk itu BMKG menghimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan diri menghadapi musim hujan yang sebentar lagi akan segera tiba.

Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan Oktober 2019

Sofian Widiyanto adalah Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Minahasa Utara

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com