Connect with us

KOLOM

Peringatan dini kekeringan meteorologis

Beberapa wilayah di Sulut telah mengalami hari tanpa hujan berturut-turut selama 20 hari.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi kekeringan. (Foto: Pixabay.com)

Oleh: Sofian Widiyanto

Posisi geografis Indonesia yang strategis, terletak di daerah tropis, diantara Benua Asia dan Australia, diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta dilalui garis khatulistiwa, terdiri dari pulau dan kepulauan yang membujur dari barat ke timur, dikelilingi oleh luasnya lautan, menyebabkan wilayah Indonesia memiliki keragaman cuaca dan iklim.

Keragaman iklim Indonesia dipengaruhi fenomena global seperti El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang bersumber dari wilayah Ekuator Pasifik Tengah dan Indian Ocean Dipole (IOD) yang bersumber dari wilayah Samudera Hindia barat Sumatera hingga timur Afrika.

Keragaman iklim juga dipengaruhi oleh fenomena regional, seperti sirkulasi angin monsun Asia-Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis atau Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ) yang merupakan daerah pertumbuhan awan, serta kondisi suhu permukaan laut sekitar wilayah Indonesia. 

Sementara kondisi topografi wilayah Indonesia yang memiliki daerah pegunungan, berlembah, banyak pantai, merupakan topografi lokal yang menambah beragamnya kondisi iklim di wilayah Indonesia. Pada Saat ini wilayah indonesia sedang sedang dipengaruhi sirkulasi monsun Australia dan terdapat fenomena elnino lemah sehingga kondisi di wilayah indonesia cukup kering. 

Sementara itu 6 dari 7 Zona Musim di Sulawesi Utara telah memasuki musim kemarau berdasarkan analisis hujan update 11 Agustus 2019 . Diperlukan kewaspadaan terkait ancaman bencana kekeringan dikarenakan data HTH hingga update 11 Agustus 2019 menunjukan beberapa wilayah di Sulawesi Utara mengalami deret hari tanpa hujan berturut – turut lebih dari 20 hari.  Prakiraan peluang curah hujan menunjukan bahwa beberapa daerah diprakirakan akan mengalami curah hujan sangat rendah (kurang dari 20 mm/dasarian) dengan peluang lebih dari 70%.  Kedua kondisi diatas memenuhi syarat untuk dikeluarkan peringatan dini. 

Penulis adalah Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Minahasa Utara

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

KOLOM

Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi diajukan oleh 5 partai politik pendukung Presiden yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB.

Bagikan !

Published

on

zonasulut.com

ZONAUTARA.com – Belum usai persoalan seleksi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul agenda janggal revisi Undang-Undang KPK yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang undangan. Revisi ini diajukan oleh 5 partai politik pendukung Presiden yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB.

Harapan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk menolak Capim KPK bermasalah dan menghentikan bergulirnya pembahasan revisi KPK pupus sudah. Jokowi resmi  mengirimkan  persetujuannya terhadap nama calon pimpinan KPK yang memiliki catatan integritas buruk dan usulan revisi UU KPK ke DPR.

Menyikapi hal tersebut, 16 LBH-YLBHI menyampaikan pandangannya. LBH-YLBHI yang dimaksud, yaitu LBH Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Palembang, LBH Pekanbaru, LBH Lampung, LBH Palangka Raya, LBH Papua, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Bali, LBH Surabaya, LBH Yogyakarta, LBH Semarang, LBH Bandung, LBH Jakarta.

Pandangan yang disampaikan sebagai berikut:

  • LBH YLBHI mengecam keras setiap bentuk upaya pelemahan terhadap  pemberantasan korupsi. Saat ini sedang berlangsung serangan terhadap sistem dan gerakan pemberantasan korupsi di berbagai level yang dilakukan secara sistematis. Memasukkan Capim KPK bermasalah dan Revisi UU KPK dilakukan untuk melemahkan KPK dari dalam dan akan menghapus berbagai kewenangan penting KPK sebagai lembaga independen anti rasuah. Sedangkan teror dan intimidasi baik secara fisik, fitnah, peretasan serta pembajakan alat komunikasi terhadap mereka yang melakukan advokasi terhadap kedua hal tersebut merupakan upaya jahat untuk melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.
  • Serangan kepada KPK dan gerakan anti korupsi  sama dengan serangan kepada demokrasi. Masyarakat Indonesia tidak boleh lupa  bahwa bangsa Indonesia berada di bawah pemerintahan otoriter selama 32 tahun yang berjalan beriringan dengan korupsi, sebagaimana dapat kita lihat dalam TAP MPR X/1998 “terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di masa lalu adalah salah satu akibat dari keterpusatan dan ketertutupan kekuasaan”. Apa yang diakibatkan oleh korupsi dapat dilihat pada bagian berikutnya TAP MPR X/1998 “kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat”. Dengan kata lain korupsi dekat dengan pemerintahan otoritarian baik sebagai tujuan pemerintahan otoriter tersebut atau sebagai alat untuk mempertahankan pemerintahan otoriter itu, serta berujung pada penderitaan rakyat.
  • Mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menagih janji presiden terpilih Jokowi untuk menolak segala bentuk pelemahan KPK. Juga menagih mandat yang sudah diberikan kepada DPR untuk bertindak sesuai Hukum dan Undang-Undang dengan memberantas korupsi dan tidak bertindak sebaliknya melindungi kepentingan para koruptor.
  • Meminta Anggota DPR dan Partai politik untuk menghentikan pelemahan KPK dengan tidak memilih Capim KPK bermasalah dan menghentikan pembahasan RUU KPK.
  • Meminta Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat untuk mendengarkan suara dan masukan berbagai elemen masyarakat dengan bertindak konkrit sebagai kepala pemerintahan dengan menghentikan pembahasan Revisi UU KPK bukan hanya beretorika berharap DPR tidak melemahkan KPK namun sebetulnya merestui pelemahan KPK melalui pembahasan RUU KPK.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com