Connect with us

Lingkungan dan Konservasi

Surat Terbuka DMFI untuk Gubernur Sulut dan 250 Ribu Petisi Dunia Hentikan Konsumsi Anjing & Kucing

DMFI membawa petisi ini dalam bentuk cetakan dan ada sekitar lima ribu lembar petisi yang diberikan kepada Gubernur Sulut.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) mengumpulkan 250 ribu petisi seluruh dunia untuk menghentikan konsumsi daging anjing dan kucing di Sulawesi Utara (Sulut). Koalisi ini melibatkan organisasi pecinta hewan di antaranya Animal Friends Manado Indonesia (AFMI), Change For Animal Foundation, Four Paws, Care2, Animals Asia, Jakarta Animal Aid Network, Animal Friends Jogja, dan Humane Society International.

Petisi ini digaungkan bersamaan dengan Surat Terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan telah dibawa perwakilan DMFI ke kantor Gubernur Sulut, Selasa (20/08/2019). DMFI membawa petisi ini dalam bentuk cetakan dan ada sekitar lima ribu lembar petisi yang diberikan kepada Gubernur Sulut.

Surat terbuka koalisi DMFI meminta agar perdagangan daging anjing dan kucing di Sulut segera dihentikan. Berikut ini isi Surat Terbuka:


SURAT TERBUKA KEPADA GUBERNUR SULAWESI UTARA: AKHIRI PERDAGANGAN DAGING ANJING DAN KUCING

Yang terhormat

Bapak Gubernur Olly Dondokambey

Kami dari koalisi #DMFI (Dog Meat Free Indonesia) menghimbau agar Bapak memberi perhatian yang serius terhadap resiko-resiko dari perdagangan daging anjing dan kucing untuk konsumsi manusia yang terjadi di seluruh daerah di propinsi #SulawesiUtara.

Kami telah mempresentasikan kepada Bapak dan Pemerintah Kabupaten Manado, Tomohon dan Minahasa bukti-bukti kekejaman ekstrem dan ilegalnya perdagangan ini, mulai dari pencurian hewan peliharaan, transportasi hewan secara ilegal melewati perbatasan propinsi, hingga penjualan anjing yang positif terjangkit rabies.

Propinsi Sulawesi Utara terus memiliki tingkat kematian manusia tertinggi akibat rabies di Indonesia – dengan mayoritas kasus-kasus tersebut dimana terdapat perdagangan anjing, kucing dan hewan hidup lain di “pasar-pasar tradisional”.

Hubungan antara perdagangan daging anjing dan penularan virus rabies juga terdapatnya anjing pengidap rabies yang disediakan dan diperjual-belikan untuk konsumsi manusia telah dijelaskan pada data yang sudah dikeluarkan.

Perdagangan daging anjing dan kucing dilakukan secara ilegal dan telah menimbulkan begitu banyak penderitaan dan resiko kesehatan dan kekuatan fisik dan keamanan masyarakat; tetapi tetap saja perdagangan ini dapat berjalan tanpa adanya larangan dari Pemerintah!

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya penyebaran rabies di Indonesia adalah perdagangan daging anjing. Tetapi belum ada tindakan tegas diambil untuk mengakhirinya, dan berisiko membawa nyawa jutaan manusia dalam bahaya!

Kami mohon kepada Bapak selaku Gubernur Propinsi Sulawesi Utara untuk mengakhiri dan MENGAMBIL TINDAKAN untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing dari dan ke dalam Propinsi Sulawesi Utara SEGERA!

Roy O. Roring G.S Vicky Lumentut Jimmy F Eman SE Ak Walikota Tomohon 2016-2021 Hubmas Pemprov Sulut

#IndonesiaBebasDagingAnjing #Manado #Minahasa #Tomohon #Sulawesi #VisitIndonesia #AnimalWelfare #AgainstAnimalCruelty #IndonesiaBebasRabies2020 #Rabies


zonautara.com
DMFI berkampanye dan mengumpulkan 250 ribu petisi seluruh dunia untuk menghentikan konsumsi daging anjing dan kucing di Sulut.(Foto: AMFI)

Direktur AFMI Anne Parengkuan Supit, yang menjadi perwakilan organisasi lokal di Sulut mengatakan petisi dan surat terbuka ini sebagai keprihatinan dunia atas aksi kekerasan kepada hewan di Sulut dan konsumsi daging anjing dan kucing.

“Anjing dan kucing adalah hewan peliharaan dan bukan makanan,” ujar Anne.

Pihaknya berharap, semoga ke depannya pemerintah Sulut lebih peduli dan memperhatikan isu-isu seperti ini karena juga berkaitan langsung dengan kesehatan dan keamanan masyarakat seperti penyebaran rabies serta penyakit-penyakit lainnya.

Serta mulai menegakkan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada yang menyangkut kesejahtraan hewan seperti yang tercantum dalam Pasal 302 KUHP dan PP 95 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Hewan.

“Serta seperti yang tertulis di firman Tuhan dalam Amsal 12:10 yang berbunyi Orang benar memperhatikan kehidupan hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam,” jelasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Lingkungan dan Konservasi

5 orang petambang emas tanpa ijin ditangkap di TN Bogani Nani Wartabone

Ikut diamankan satu unit eskavator.

Bagikan !

Published

on

KOTAMOBAGU, ZONAUTARA.COM – Tim Gabungan dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Seksi Wilayah III Manado – Balai Gakkum Wilayah Sulawesi bersama dengan Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone serta Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai, berhasil menyita peralatan petambang emas tanpa ijin di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Adapun peralatan yang disita tersebut berupa satu satu unit eskavator, Ikut diamankan lima orang pelaku.

Dari hasil pemeriksaan PPNS LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi ditetapkan dua orang yaitu HA (37) dan SM (38) sebagai tersangka atas kegiatan tambang emas tanpa ijin tersebut.

Pada Jumat, 21 Februari 2020, kedua tersangka HA (37) dan SM (38) ditahan oleh PPNS LHK Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di RUTAN Kelas II B, Kota Kotamobagu.

Barang bukti eskavator untuk sementara diamankan di Kantor Balai TN. Bogani Nani Wartabone.

Dari rilis yang diterima Zonautara.com, kasus ini bermula dari Kegiatan Patroli Resort Based Management (RBM) Balai TN. Bogani Nani Wartabone, yang melaporkan adanya kegiatan tambang emas tanpa ijin di lokasi Potolo, Desa Tanoyan Selatan.

Laporan itu dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Gabungan SPORC, Polisi Kehutanan Balai TN. Bogani Nani Wartabone dan Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai.

Kedua tersangka dijerat pasal 89 ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 10 miliar.

Kepala Balai TN. Bogani Nani Wartabone, drh. Supriyanto menyayangkan kegiatan ilegal tesebut.

“Penambangan emas tanpa ijin di Kawasan TN. Bogani Nani Wartabone dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,” ujar Supriyanto, Senin (24/2/2020).

Sementara itu Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan, S.Pt, MH menyatakan akan berkomitmen terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pengrusakan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk kegiatan yang dapat merusak Kawasan Taman Nasional.

“Dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin di Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ini diharapkan penangkapannya dapat dikembangkan ke aktor intelektualnya, untuk memberikan efek jera,” tegas Kurniawan.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com