Connect with us

Zona Bolmong Raya

Mutasi jabatan rawan timbulkan persoalan asset

Tahlis: Tinggalkan barang inventaris di kantor lama, jangan dibawa

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Sejumlah jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) mengalami pergeseran.

Baru-baru ini, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang kembali melantik dan mengambil sumpah 68 pejabat eselon II, III  dan IV.

Dari jumlah tersebut, rata-rata pejabat yang dilantik berpindah posisi (jabatan).

Menurut Sekda, Tahlis Gallang, hal itu sangat rentan terjadi persoalan dokumen hingga inventaris barang.

“Biasanya masalah asset itu timbul berawal saat ada mutasi jabatan. Pejabat lama enggan mengembalikan barang inventaris yang dia pegang. Baik itu kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. Atau peralatan lainnya berupa mesin, laptop dan lain sebagainya,” kata Sekda dalam sambutannya.

Sehingga itu, Tahlis menegaskan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk jangan sampai menimbulkan persoalan tersebut.

Panglima ASN Bolmong itu meminta semua itu harus segera dituntaskan. Setelah serah terima jabatan usai dilantik, maka langsung dilakukan juga serah terima barang inventaris di masing-masing jabatan.

“Dirinci dan diperiksa kembali masing-masing unit kerja per jabatan. Barang inventaris di setiap unit kerja itu diperiksa dan harus dituntaskan dalam minggu ini. Tinggalkan di kantor yang lama. Kendati hanya berupa hekter, tapi kalau itu masuk didaftar asset maka tinggalkan di kantor lama karena itu tercatat. Tidak boleh dibawah. Kalau ada yang membawa asset dan tidak mau mengembalikan maka segera dilaporkan. Karena itu akan jadi pertimbangan untuk rolling gelombang ketiga nanti. Dan jangan berharap jabatan lagi,” tegasnya.

Selain itu, persoalan yang kerap terjadi pada saat mutasi jabatan adalah hilangnya dokumen penting. Data dan informasi dari pejabat lama sering kali tidak diserahkan ke pejabat baru.

“Inventaris dan dokumennya diserahkan ke pejabat baru dan gambarkan masalah apa yang belum dituntaskan disitu. Percayakan kepada pejabat baru. Karena pimpinan dalam hal ini bupati telah menetapkan dan mengeluarkan SK hingga dilantik. Berarti pimpinan sudah mempercayakan bawah pejabat baru itu mampu mengurai dan menyelesaikan persoalan yang ada,” tandas Sekda Tahlis Gallang.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
3 Comments

3 Comments

  1. Pingback: Thaimassage

  2. Pingback: https://biznesblog.biz.pl/forum/

  3. Pingback: สำนักงาน ที่ดิน จังหวัด เลย

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

DLH Bolmong dinilai cuek soal kerusakan lingkungan

Kepala DLH Bolmong Abdul Latief: Kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan.

Bagikan !

Published

on

Lahan yang dijadikan kawasan restorasi mengrove di Desa Baturapa seluas 18.325 M2 itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Ketua Komunitas Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup Bumi Lestari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sabdar Gobel menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong cuek soal isu-isu terkait lingkungan di daerah itu.

Menurut Sabdar, banyak laporan terkait kerusakan lingkungan khususnya di kawasan pesisir Bolmong yang ia layangkan ke DLH Kabupaten maupun DLH Provinsi Sulut, selaku instansi terkait. Sayangnya, nyaris tak ada satupun yang ditindaklanjuti.

“Ada sekitar sembilan aduan terkait pengrusakan kawasan hutan mangrove. Baik yang dilakukan oleh oknum pengusaha, perusahaan bahkan oknum anggota TNI. Lengkap dengan bukti-bukti. Tapi tak ada satupun yang diselesaikan,” ungkap Sabdar, Kamis (27/2/202).

Sekitar Agustus 2019 lalu, komunitas Bumi Lestari di bawah komando Sabdar juga melaporkan persoalan lahan yang dijadikan kawasan restorasi tanaman mangrove oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu.

Pasalnya, menurut Sabdar, lahan seluas 18.325 M2 yang berada tepat di wilayah Teluk Labuan Uki, Desa Baturapa Satu, Kecamatan Lolak itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

Dalam dokumen laporannya, Sabdar menyebutkan, bahwa lokasi tersebut sebelumnya hutan mangrove primer. Dan pada 2005 silam, dilakukan pembabatan untuk dijadikan lahan perikanan budidaya tambak.

“Sayangnya, lagi-lagi pihak DLH Bolmong cuek dan terkesan tak mau tahu soal itu. Buktinya, hingga saat ini, tidak pernah ada tindak lanjut,” sahutnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kepala DLH Bolmong, Abdul Latief membenarkan telah menerima laporan tersebut. Hanya saja, menurut Abdul Latief, pihaknya masih disibukkan dengan berbagai agenda kerja lainnya.

“Iya, kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan panggil semua pihak yang terkait. Termasuk Tenges Tuera yang mengklaim kepemilikan lahan. Juga dari pihak PLN Kotamobagu akan kita panggil,” sahut Abdul Latief, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Di sisi lain, dirinya juga membenarkan, kawasan restorasi mangrove Desa Baturapa Satu sudah sesuai dengan titik koordinat. Justru, menurut Abdul Latief, lahan yang diklaim milik dari Natalia C. Tuera tersebut yang tidak sesuai dengan titik koordinat.

“Artinya bahwa benar Natalia C. Tuera memiliki lahan di situ berdasarkan SHM. Tapi koordinatnya bukan di lahan yang dijadikan kawasan restorasi mangrove itu. Tapi di sebelahnya,” pungkas Abdul Latief..

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com