Connect with us

Zona Bolmong Raya

Mutasi jabatan rawan timbulkan persoalan asset

Tahlis: Tinggalkan barang inventaris di kantor lama, jangan dibawa

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Sejumlah jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) mengalami pergeseran.

Baru-baru ini, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang kembali melantik dan mengambil sumpah 68 pejabat eselon II, III  dan IV.

Dari jumlah tersebut, rata-rata pejabat yang dilantik berpindah posisi (jabatan).

Menurut Sekda, Tahlis Gallang, hal itu sangat rentan terjadi persoalan dokumen hingga inventaris barang.

“Biasanya masalah asset itu timbul berawal saat ada mutasi jabatan. Pejabat lama enggan mengembalikan barang inventaris yang dia pegang. Baik itu kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. Atau peralatan lainnya berupa mesin, laptop dan lain sebagainya,” kata Sekda dalam sambutannya.

Sehingga itu, Tahlis menegaskan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk jangan sampai menimbulkan persoalan tersebut.

Panglima ASN Bolmong itu meminta semua itu harus segera dituntaskan. Setelah serah terima jabatan usai dilantik, maka langsung dilakukan juga serah terima barang inventaris di masing-masing jabatan.

“Dirinci dan diperiksa kembali masing-masing unit kerja per jabatan. Barang inventaris di setiap unit kerja itu diperiksa dan harus dituntaskan dalam minggu ini. Tinggalkan di kantor yang lama. Kendati hanya berupa hekter, tapi kalau itu masuk didaftar asset maka tinggalkan di kantor lama karena itu tercatat. Tidak boleh dibawah. Kalau ada yang membawa asset dan tidak mau mengembalikan maka segera dilaporkan. Karena itu akan jadi pertimbangan untuk rolling gelombang ketiga nanti. Dan jangan berharap jabatan lagi,” tegasnya.

Selain itu, persoalan yang kerap terjadi pada saat mutasi jabatan adalah hilangnya dokumen penting. Data dan informasi dari pejabat lama sering kali tidak diserahkan ke pejabat baru.

“Inventaris dan dokumennya diserahkan ke pejabat baru dan gambarkan masalah apa yang belum dituntaskan disitu. Percayakan kepada pejabat baru. Karena pimpinan dalam hal ini bupati telah menetapkan dan mengeluarkan SK hingga dilantik. Berarti pimpinan sudah mempercayakan bawah pejabat baru itu mampu mengurai dan menyelesaikan persoalan yang ada,” tandas Sekda Tahlis Gallang.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Zona Bolmong Raya

Krisis air bersih di Bolmong terus maluas

300 jiwa di Bolangat Timur harus mendapatkan suplai air bersih.

Bagikan !

Published

on

By

BOLMONG,ZONAUTARA.com– Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin membawa dampak buruk bari warga. Salah satunya adalah krisis air bersih.

Baru-baru ini, 300 jiwa di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang harus mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah kabupaten.

Pasalnya, semua sumber air bersih seperti sumur yang biasa digunakan sedikitnya 90 kepala keluarga (KK) di desa itu rata-rata mengering. Ada juga yang airnya mengeruh sehingga tidak layak dikonsumsi.

Kali ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, dua desa di Kecamatan Passi Barat juga mengalami hal yang sama, yaitu Bintau dan Wangga.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menyebutkan, untuk Desa Bintau sudah dilakukan assessment dan hasilnya, 90 persen sumur sudah mengering.

Sisanya, air yang keluar tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah keruh. Sehingga ditetapkan, layak dan memenuhi kriteria untuk mendapai suplai air bersih.

“Untuk Desa Wangga, laporannya baru masuk hari ini. Dan akan dilakukan assessment besok pagi,” kata Abdul Muin, Selasa (17/09/2019).

Selain dua desa tersebut, info yang diterima BPBD juga ada satu desa di Kecamatan Bolaang, yakni Desa Ambang II. Hanya saja, menurut Abdul Muin, info yang diterima BPBD baru secara lisan.

Prosedurnya, menurutnya, harus dilaporkan secara resmi melalui surat, dengan melampirkan dokumen pendukung lain, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa yang terdampak.

Itu bertujuan agar pihak PBBD bisa menghitung jumlah kebutuhan air bersih yang akan disalurkan.

“Jadi intinya, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa, kemudian kita lakukan peninjauan langsung di lapangan dan hasilnya kita laporkan ke pimpinan hingga ke Bupati. Dengan indikator-indikator tersebut sehingga bupati langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di sisi lain, Abdul menyebutkan, untuk pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk air bersih, berdasarkan standar BNPB adalah 7,5 liter per orang per hari. Dihitung sama rata dari semua usia.

Baik dewasa maupun anak-anak. Dengan catatan, air yang diberikan itu khusus untuk dikonsumsi. Dalam hal ini minum dan memasak. Bukan untuk mandi, cuci pakaian atau kebutuhan lainnya.

“Nanti untuk tiga hari kedua, jumlahnya naik menjadi 15 liter per hari per jiwa,” tandasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com