Mutasi jabatan rawan timbulkan persoalan asset

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Sejumlah jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) mengalami pergeseran.

Baru-baru ini, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang kembali melantik dan mengambil sumpah 68 pejabat eselon II, III  dan IV.

Dari jumlah tersebut, rata-rata pejabat yang dilantik berpindah posisi (jabatan).

Menurut Sekda, Tahlis Gallang, hal itu sangat rentan terjadi persoalan dokumen hingga inventaris barang.

“Biasanya masalah asset itu timbul berawal saat ada mutasi jabatan. Pejabat lama enggan mengembalikan barang inventaris yang dia pegang. Baik itu kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. Atau peralatan lainnya berupa mesin, laptop dan lain sebagainya,” kata Sekda dalam sambutannya.

Sehingga itu, Tahlis menegaskan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk jangan sampai menimbulkan persoalan tersebut.

Panglima ASN Bolmong itu meminta semua itu harus segera dituntaskan. Setelah serah terima jabatan usai dilantik, maka langsung dilakukan juga serah terima barang inventaris di masing-masing jabatan.

“Dirinci dan diperiksa kembali masing-masing unit kerja per jabatan. Barang inventaris di setiap unit kerja itu diperiksa dan harus dituntaskan dalam minggu ini. Tinggalkan di kantor yang lama. Kendati hanya berupa hekter, tapi kalau itu masuk didaftar asset maka tinggalkan di kantor lama karena itu tercatat. Tidak boleh dibawah. Kalau ada yang membawa asset dan tidak mau mengembalikan maka segera dilaporkan. Karena itu akan jadi pertimbangan untuk rolling gelombang ketiga nanti. Dan jangan berharap jabatan lagi,” tegasnya.

Selain itu, persoalan yang kerap terjadi pada saat mutasi jabatan adalah hilangnya dokumen penting. Data dan informasi dari pejabat lama sering kali tidak diserahkan ke pejabat baru.

“Inventaris dan dokumennya diserahkan ke pejabat baru dan gambarkan masalah apa yang belum dituntaskan disitu. Percayakan kepada pejabat baru. Karena pimpinan dalam hal ini bupati telah menetapkan dan mengeluarkan SK hingga dilantik. Berarti pimpinan sudah mempercayakan bawah pejabat baru itu mampu mengurai dan menyelesaikan persoalan yang ada,” tandas Sekda Tahlis Gallang.

Editor: Ronny Adolof Buol