Connect with us

Zona Bolmong Raya

Akhir tahun, PNS Bolmong terima TPP 13 Rp 4 miliar

Rio: Syarat dan ketentuan berlaku

Bagikan !

Published

on

Kepala Badan Keuangan Daerah Bolmong, Rio Lombone

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Kabar gembira bagi 4 ribuan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong).

Pasalnya, pada APBD Perubahan tahun 2019 yang saat ini sementara dibahas oleh DPRD Bolmong, Pemkab mengalokasikan sekitar 4 miliar rupiah untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) ke 13.

“Kita sudah anggarkan pada APBD-P yang sementara dibahas. Rencananya akan dibayarkan pada triwulan IV tahun ini,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Rio Lombone, Rabu (28/8/2019).

Dijelaskan, pemberian TPP ke 13 memang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2019. Hanya saja, sebelumnya di Bolmong belum dianggarkan karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kita baru menganggarkan pada APBD-P ini karena bertepatan ada efisiensi belanja di beberapa pos sehingga memungkin untuk dianggarkan,” ungkap Rio Lombone.

Tapi disisi lain, jangan senang dulu. Karena, menurut mantan kepala Inspektorat daerah itu, pemberian TPP ke 13 bagi PNS Bolmong tahun ini bukan tanpa syarat. Yakni, tindak lanjut masalah aset dan tuntutan ganti rugi (TGR) harus tuntas. Tergantung kerja-kerja SKPD.

“Syarat pemberian TPP ke 13 di Bolmong dibuat khusus. Yakni, harus selesai masalah aset dan lunas TGR bagi setiap ASN. Misalnya, dalam satu instansi tidak ada PNS penunggak TGR, tapi masalah aset belum selesai maka satu instansi itu tidak boleh terima TPP 13. Tapi, bila dalam satu instansi tidak ada masalah aset, namun ada PNS yang menunggak TGR maka hanya PNS tersebut yang tidak boleh terima TPP 13,” ujarnya.

Poin-poin syarat itu nantinya akan diatur dalam peraturan bupati (perbup) tentang mekanisme pembayaran TPP 13. Besaran TPP ke 13 berdasarkan TPP regular bulan Juni. Karena harusnya, TPP 13 itu dibayarkan bersamaan dengan gaji 13 yang biasanya cair Juli atau menjelang lebaran Idul Fitri. Sehingga besarannya mengacu pada gaji bulan sebelumnya yakni Juni.

“Tapi karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah maka di Bolmong baru akan dibayarkan triwulan IV. Dengan ketentuan, ada syarat yang harus dipenuhi,” tukasnya.

Kebijakan ini diambil pemerintah untuk memotivasi seluruh jajaran pegawai untuk bekerja secara tim. Artinya, baik itu reward maupun punishment harus ditangggung sama-sama.

“Selama ini prinsip team work dijajaran PNS Bolmong nampaknya masih kurang maksimal. Sehingga kebijakan yang diambil Bupati ini sudah tetap dan diharapkan bisa menambah motivasi kerja dari teman-teman PNS,” kunci Rio Lombone. (itd)

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Astaga! Jabatan Kepala Dinkes Bolmong terancam

Batas waktu penyelesaian persoalan aset berakhir, tapi tindak lanjut baru 62 persen

Bagikan !

Published

on

LOLAK, ZONAUTARA.com – Batas waktu penyelesaian persoalan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) berakhir Kamis (31/10/2019). Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, dari hasil rekonsiliasi, per 31 Oktober 2019, keseluruhan progres tindak lanjut aset daerah sudah mencapai 93 persen.

Dari total nilai temuan BPK RI sebesar Rp 489.794.664.012, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp 456.503.279.788. Masih tersisa Rp33.291.384.223.

Sebanyak 29 instansi yang bermasalah dengan aset rata-rata capaiannya di atas 90 persen. Bahkan sebagian sudah tuntas 100 persen.

Hanya satu instansi yang progresnya nyaris tidak ada pergerakan, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong. Selama Oktober, upaya yang dilakukan hanya kandas di posisi 62 persen.

Dari total nilai temuan asset sebesar Rp17.510.370.285, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp10.942.027.552. Sisanya yang masih bermasalah sebesar Rp6.568.342.733.

Kepala Dinkes Bolmong Sahara Albugis mengakui hal tersebut. Ia menyebut, masih ada beberapa item saja yang belum tuntas. Hanya saja, menurut Sahara, nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi presentasi. Dijelaskan, yang menjadi kendala yakni alat kesehatan yang diadakan 2007 dan 2010 masing-masing nilai sekitar 1 miliar lebih.

“Saat itu pengadaannya masih bersifat gelondongan dan tercatat sebagai aset. Ada juga aset gedung Pustu dan Polindes yang ada di Kotamobagu tapi masih tercatat di Bolmong. Nilainya juga lumayan besar sekitar 2,5 miliar lebih. Itu yang sementara kita urai. Semua itu sementara berproses dan Insya Allah bisa selesai dalam minggu ini,” jelas Sahara saat dimintai konfirmasi via ponselnya.

Sementara itu, Kepala BKD Bolmong Rio Lombone mengatakan, hasil tersebut baru berupa bahan dari hasil tindak lanjut temuan. Selanjutnya masih akan dilakukan penginputan untuk penyusunan neraca aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun 2019. Sehingga menurutnya, pekerjaan sebenarnya baru saja akan dimulai berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2019.

“Sehingga SKPD harus tetap semangat dalam bekerja untuk memperbaiki opini dan kualitas laporan keuangan Pemkab Bolmong,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengaku, terkait batas waktu penyelesaian aset daerah, pihaknya masih akan berkonsultasi kembali dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.

“Masih dikonsultasikan dengan BPK-RI apakah ada perpanjangan waktu atau tidak,” ungkapnya via layanan pesan WhatsApp.

Di sisi lain, batas waktu 31 Oktober 2019 tersebut tertuang dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani seluruh pejabat baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Bolmong usai dilantik, medio Agustus 2019 lalu. Pakta integritas yang berisi 8 poin penting itu ditandatangani langsung di hadapan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow.

Pada poin pertama ditegaskan akan menyelesaikan permasalahan aset daerah yang berhubungan dengan unit kerja masing-masing paling lambat 31 Oktober 2019. Dan pada poin terakhir (ke depalan), dengan tegas menyebutkan, apabila tidak menjalankan sebagaimana yang tersebut pada poin sebelumnya (1 sampai 7), maka siap dan bersedia diberhentikan dari jabatan.

“Pejabat yang baru dilantik pada hari ini, saya minta harus dapat menyelesaikan permasalahan aset dalam kurun waktu hingga bulan Oktober tahun ini (2019). Jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan aset, jabatan saat ini akan dievaluasi dan diisi dengan orang yang mampu dan mau bekerja dengan maksimal,” tegas Bupati Yasti dalam sambutannya usai melantik sejumlah pejabat Pemkab Bolmong beberapa waktu lalu.(itd)

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com