Connect with us

Hukum dan Kriminal

AJI Kecam Upaya Pelemahan KPK

AJI mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Seluruh fraksi yang hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (05/09/2019), menyepakati usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu mengejutkan banyak pihak mengingat revisinya akan mengubah sejumlah ketentuan yang itu bisa melumpuhkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan, kurang-lebih ada 21 pasal di dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi ini. Pasal-pasal tersebut antara lain mengenai status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN); penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui Dewan Pengawas; tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Pegawai KPK, kalau RUU ini disahkan, akan menjadi Pegawai ASN tersebut akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat, pengawasan sampai mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu,” kata Abdul di Jakarta, Rabu (11/09/2019)

Dalam RUU itu, imbuhnya, juga diatur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Ini akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi.

“Dengan ketentuan ini, maka KPK akan sangat tergantung kepada Dewan Pengawas, lembaga yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR,” ujarnya.

RUU itu juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK. Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Ketua Umum AJI mengatakan, kewenangan penuh KPK untuk melakukan penuntutan, juga akan dibatasi. Dalam RUU itu diatur bahwa KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, alias tak lagi bisa melakukan sendiri seperti selama ini. Kewenangan KPK untuk menangani LHKPN juga akan dicabut. Nantinya LHKPN itu akan dilakukan di masing-masing instansi. Kewenangan KPK direduksi hanya untuk kooordinasi dan supervisi saja.

“Sebelum adanya rencana revisi UU KPK ini, juga berlangsung seleksi calon pimpinan KPK. Dari 10 calon yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke DPR, ada sejumlah calon yang memiliki rekam jejak kurang baik selama bertugas di KPK. Sedangkan calon-calon yang punya rekam jejak baik, justru banyak yang tidak lolos. Kini mereka akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya dipilih berdasarkan pemungutan suara,” terangnya.

Fakta merisaukan

Dua fakta ini sangat merisaukan AJI, organisasi wartawan yang berdiri 7 Agustus 1994, yang kini beranggotakan 1.800 jurnalis yang tersebar di 38 kota. Sekretaris Jenderal (Sekjen) AJI Revolusi Riza mengatakan, konstitusi AJI, tepatnya pasal 10 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AJI, dengan jelas menyatakan bahwa salah satu mandat organisasi ini adalah terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

“Melihat perkembangan soal pembahasan calon pimpinan KPK dan adanya revisi UU KPK itu, AJI menyatakan sikap, yaitu mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK,” kata Revolusi.

Presiden, menurutnya, bisa melakukannya dengan menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK. Joko Widodo harus menunjukkan sikap jelas dalam semangat pemberantasan korupsi agar kelak tak dikenal dalam sejarah sebagai presiden yang ikut menghancurkan KPK.

“AJI mengecam sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sebab, sejumlah kewenangan KPK itu selama ini terbukti cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Langkah DPR ini lebih menunjukkan sikap melawan balik lembaga ini karena adanya sejumlah politisi yang ditangkap KPK. Ini kian menunjukkan bahwa DPR tak menunjukkan komitmen yang diamanatkan gerakan reformasi 1998, yang salah satunya adalah memerangi korupsi,” ujar Revolusi.

AJI juga, tambah Sekjen AJI, mendesak para politisi di DPR untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan menjadikan rekam jejak serta komitmen anti-korupsi sang calon sebagai tolok ukur dalam menentukan pilihan. DPR perlu menunjukkan komitmennya kepada orang-oang yang memilihnya dengan cara tidak mendukung calon-calon yang memiliki rekam jejak tidak baik atau komitmennya diragukan dalam soal pemberantasan kroupsi.

“AJI mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung di DPR, untuk memastikan bahwa calon yang dipilih merupakan calon yang memiliki rekam jejak baik dan punya semangat jelas memerangi korupsi. Selain soal calon pimpinan, pengawalan secara kritis juga harus dilakukan dalam proses revisi UU KPK di DPR,” ujar Revolusi.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Hukum dan Kriminal

Empat ABG di Tomohon Hirup 18 Lem Ehabond Hingga Mabuk

Mereka diamankan karena telah meresahkan masyarakat.

Bagikan !

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Sebanyak empat Anak Baru Gede (ABG) yang terdiri dari dua orang perempuan dan dua laki-laki diamankan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Totosik Polres Tomohon, sekitar pukul 20.30 WITA, Selasa (10/09/2019).

Mereka diamankan karena telah meresahkan masyarakat dengan aksi mereka yang menghirup lem ehabon hingga mabuk. Tak tanggung-tanggung, ada sebanyak 18 kaleng lem ehabon yang diamankan Tim URC Totosik yang dipimpin Ketua Tim (Katim) Bripka Yanny Watung.

Dari empat pelaku itu, tiga di antaranya diketahui masih berusia belia, yakni di bawah 17 tahun.
Ketiganya, yakni LAS warga Lingkungan XII, Kelurahan Paslaten Satu, Kecamatan Tomohon Timur, EP warga Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan dan KM warga Lingkungan VI, Kelurahan Talete Satu, Kecamatan Tomohon Tengah.

Sementara, satu pelaku lainnya yang sudah berumur 18 tahun, yakni JM alias Jansen, warga Lingkungan V, Kelurahan Paslaten Satu

Katim URC Totosik Bripka Yanny Watung menyebut, aksi para ABG yang dilakukan di salah satu rumah yang ada di Lingkungan XII, Kelurahan Paslaten Satu tersebut diketahui saat warga yang sudah merasa resah melapor kepada pihak kepolisian.

“Saat kami mendapatkan laporan tersebut, kami langsung bergegas menuju ke TKP. Saat sampai di TKP, kami mendapati anak-anak muda tersebut berada dalam rumah dan sudah dalam keadaan mabuk akibat menghirup lem ehabon,” ujar Watung.

Watung mengatakan, saat dilakukan penggeledahan, didapati sebanyak 18 kaleng lem ehabon yang sudah terpakai, serta sebilah pisah dari dalam kamar dari salah satu pelaku yang sengaja disimpan.

“Usai diamankan, kami selanjutnya mengamankan para anak muda ini beserta barang bukti ke Mapolsek Tomohon Tengah,” kata Watung.

Sementara itu, Kapolres Tomohon AKBP Raswin B Sirait melalui Kapolsek Urban Tomohon Tengah Kompol Chilion Diar membenarkan hal tersebut.

“Para pelaku sudah diamankan di Mapolsek Tomohon Tengah dan akan diproses lebih lanjut,” pungkasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com