Connect with us

Hukum dan Kriminal

AJI Kecam Upaya Pelemahan KPK

AJI mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Seluruh fraksi yang hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (05/09/2019), menyepakati usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu mengejutkan banyak pihak mengingat revisinya akan mengubah sejumlah ketentuan yang itu bisa melumpuhkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan, kurang-lebih ada 21 pasal di dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi ini. Pasal-pasal tersebut antara lain mengenai status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN); penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui Dewan Pengawas; tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Pegawai KPK, kalau RUU ini disahkan, akan menjadi Pegawai ASN tersebut akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat, pengawasan sampai mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu,” kata Abdul di Jakarta, Rabu (11/09/2019)

Dalam RUU itu, imbuhnya, juga diatur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Ini akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi.

“Dengan ketentuan ini, maka KPK akan sangat tergantung kepada Dewan Pengawas, lembaga yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR,” ujarnya.

RUU itu juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK. Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Ketua Umum AJI mengatakan, kewenangan penuh KPK untuk melakukan penuntutan, juga akan dibatasi. Dalam RUU itu diatur bahwa KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, alias tak lagi bisa melakukan sendiri seperti selama ini. Kewenangan KPK untuk menangani LHKPN juga akan dicabut. Nantinya LHKPN itu akan dilakukan di masing-masing instansi. Kewenangan KPK direduksi hanya untuk kooordinasi dan supervisi saja.

“Sebelum adanya rencana revisi UU KPK ini, juga berlangsung seleksi calon pimpinan KPK. Dari 10 calon yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke DPR, ada sejumlah calon yang memiliki rekam jejak kurang baik selama bertugas di KPK. Sedangkan calon-calon yang punya rekam jejak baik, justru banyak yang tidak lolos. Kini mereka akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya dipilih berdasarkan pemungutan suara,” terangnya.

Fakta merisaukan

Dua fakta ini sangat merisaukan AJI, organisasi wartawan yang berdiri 7 Agustus 1994, yang kini beranggotakan 1.800 jurnalis yang tersebar di 38 kota. Sekretaris Jenderal (Sekjen) AJI Revolusi Riza mengatakan, konstitusi AJI, tepatnya pasal 10 Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AJI, dengan jelas menyatakan bahwa salah satu mandat organisasi ini adalah terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

“Melihat perkembangan soal pembahasan calon pimpinan KPK dan adanya revisi UU KPK itu, AJI menyatakan sikap, yaitu mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK,” kata Revolusi.

Presiden, menurutnya, bisa melakukannya dengan menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK. Joko Widodo harus menunjukkan sikap jelas dalam semangat pemberantasan korupsi agar kelak tak dikenal dalam sejarah sebagai presiden yang ikut menghancurkan KPK.

“AJI mengecam sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sebab, sejumlah kewenangan KPK itu selama ini terbukti cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Langkah DPR ini lebih menunjukkan sikap melawan balik lembaga ini karena adanya sejumlah politisi yang ditangkap KPK. Ini kian menunjukkan bahwa DPR tak menunjukkan komitmen yang diamanatkan gerakan reformasi 1998, yang salah satunya adalah memerangi korupsi,” ujar Revolusi.

AJI juga, tambah Sekjen AJI, mendesak para politisi di DPR untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan menjadikan rekam jejak serta komitmen anti-korupsi sang calon sebagai tolok ukur dalam menentukan pilihan. DPR perlu menunjukkan komitmennya kepada orang-oang yang memilihnya dengan cara tidak mendukung calon-calon yang memiliki rekam jejak tidak baik atau komitmennya diragukan dalam soal pemberantasan kroupsi.

“AJI mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung di DPR, untuk memastikan bahwa calon yang dipilih merupakan calon yang memiliki rekam jejak baik dan punya semangat jelas memerangi korupsi. Selain soal calon pimpinan, pengawalan secara kritis juga harus dilakukan dalam proses revisi UU KPK di DPR,” ujar Revolusi.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !

Hukum dan Kriminal

Pria ini ditangkap URC Totosik karena diduga aniaya dan sekap ibu kandungnya

Published

on

Pelaku saat diamankan di Mapolres Tomohon. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.comAksi tak terpuji diduga dilakukan RS alias Regen (36), warga Lingkungan IV, Kelurahan Tumatangtang Satu, Kecamatan Tomohon Selatan.

Pria pengangguran ini tega menganiaya ibu kandungnya yang berusia 58 tahun secara berulang-ulang. Bahkan, hingga korban mengalami patah tulang tangan kanan.

Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Totosik Polres Tomohon yang mengetahui adanya peristiwa tersebut langsung mengamankan pelaku di Lingkungan VII, Kelurahan Lansot, Sabtu (29/2/2020).

Komandan Tim (Katim) URC Totosik Bripka Yanny Watung menjelaskan, berdasarkan keterangan korban, pada 15 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, korban hendak pulang mandi usai mengunjungi rumah orang tuanya.

Pelaku saat ditangkap URC Totosik. (Foto: Istimewa)

Namun, saat tiba di rumah, korban tidak diizinkan masuk dan mandi di dalam rumah. Karena tidak diizinkan masuk, korban pun mandi di parit yang ada di belakang rumah.

“Melihat korban sementara mandi, pelaku membentak korban dan selanjutnya memukul korban dengan balok kayu sampai korban mengalami patah tulang tangan kanan. Merasa terancam, korban selanjutnya melarikan diri ke rumah orang tuanya,” ujar Watung.

Sekitar pukul 19.00 WITA, lanjut Watung, korban kembali ke rumah untuk beristirahat. Ketika sedang beristirahat di kamar, pelaku memanggil korban keluar dan membentak, bahkan memukul korban dengan menggunakan tangan hingga berkali-kali.

Ironisnya usai memukul korban, pelaku menyekap korban di dalam kamar. Namun sekitar pukul 21.00 WITA, korban berhasil melarikan diri dan pergi ke rumah orang tuanya.

“Menurut korban, sekitar bulan November 2019, pelaku juga pernah melakukan penganiayaan terhadap korban secara berulang-ulang,” jelasnya.

Sementara, kata Watung, berdasarkan keterangan pelaku, penganiayaan terhadap korban dilakukan karena pasangan kumpul kebo dari pelaku tidak direstui oleh korban.

“Pelaku sebelumnya pada tahun 2011 pernah ditahan karena kasus kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan mendapat hukuman empat bulan penjara,” tuturnya.

Watung menegaskan, pihaknya sudah mengamankan pelaku di Mapolres Tomohon untuk diproses hukum.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com