Connect with us

EDITOR'S PICK

Presiden salahkan pencegahan soal kebakaran hutan dan lahan

Jokowi menilai berbagai perangkat di pemerintah daerah tidak bekerja optimal.

Bagikan !

Published

on

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019). (Foto: Antara)

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini terus terjadi lantaran pemerintah daerah tidak optimal menjalankan tugasnya, terutama dalam pencegahan.

Jokowi menekankan pentingnya peran berbagai perangkat di pemerintah daerah. Presiden menilai titik api dapat dengan mudah diketahui dan dipadamkan jika berbagai perangkat di bawah pemerintah daerah diaktifkan secara optimal,

“Jadi kuncinya ada di pencegahan, jangan sampai ada satu titik api muncul dan dibiarkan,” ujar Jokowi, saat membuka rapat terbatas di Riau, Senin (16/9/2019).

Jokowi mengaku geram dengan karhutla saat ini. Pasalnya, bencana seperti ini terus berulang terjadi dalam setiap tahun.

Menurutnya, dia terus mengingatkan bawahannya soal potensi karhutla. Hanya saja, kasus kebakaran tetap terjadi setiap tahun karena tak belajar dari peristiwa sebelumnya.

Presiden bahkan menyebut, karhutla telah mencapai puluhan ribu hektar.

“Ini kami lalai lagi sehingga asapnya menjadi membesar,” kata Jokowi.

Baca juga: Karhutla di Sulut capai 768 hektar

Jokowi mencontohkan, imbauannya untuk mencegah karhutla telah disampaikan ketika rapat di Istana Negara, Jakarta pada 15 Juli 2019. Ketika itu dirinya meminta agar pencegahan dilakukan selama musim kemarau. 

Sebab jika kebakaran sudah terjadi di lahan gambut sangat sulit untuk dipadamkan.

“Sudah saya ingatkan berkali-kali, yang dihadapi bukan hutan tapi lahan gambut. Kalau sudah terbakar, habis berapa juta liter air pun masih sulit dipadamkan,” kata Jokowi.

Saat ini pemerintah telah menetapkan status siaga darurat karhutla di Riau dengan tujuan proses pemadaman kebakaran semakin masif. Presiden juga memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membuat hujan buatan dalam skala besar di wilayah itu.

Dia juga meminta aparat hukum menindak tegas perusahaan dan individu yang menyebabkan karhutla.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Tak ada lagi status pegawai selain PNS dan PPPK

Pemerintah juga menghapus tenaga honorer.

Bagikan !

Published

on

Foto: Zonautara.com

ZONAUTARA.COM – Pemerintah sepakat untuk menghapus segala jenis pegawai di instansi pemerintah. Nantinya, yang ada hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penghapusan jenis pegawai itu diambil dalam rapat kerja (raker) mengenai seleksi CPNS periode 2019-2020 di Gedung DPR, Jakarta antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi II DPR RI, Senin (20/1/2020).

Dalam raker ini, ada 5 kesimpulan, salah satunya yakni Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

“Kesimpulan itu mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama,” ujar pimpinan raker sekaligus Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Jakarta, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Arif menegaskan bahwa hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu PNS dan PPPK. Meskipun pelaksanaannya bertahap, namun harus dipastikan tidak ada lagi status pegawai diluar dari yang telah diatur oleh undang-undang.

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah terpencil diberikan keistimewaan untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui tes.

“Saya yakin negara tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD inpres yang ada di pelosok itu telah mengajar di sekolah-sekolah daerah terpencil sejak jaman pemerintahan Presiden Soeharto, dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana kita akan membangun SDM sesuai visi dan misi presiden, kalau makan mereka tidak tercukupi dan kesehatannya buruk,” tandas Cornelis.

Pada kesempatan itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini sempat mempertanyakan masalah kesiapan pemerintah dalam rangka penerimaan CPNS yang menggunakan teknologi, khususnya menyangkut masalah server, Base Transceiver Station (BTS), dan juga slot-nya.

“Karena yang mengikuti tes ini banyak. Pusat data internet ada di Amerika. Jangan nanti lemot. Tenaga teknisnya harus benar-benar mengecek kesiapan akan hal tersebut. Jangan sampai ketika seseorang akan meng-upload data untuk mendaftar, sampai subuh baru bisa masuk datanya,” ungkapnya.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com