Connect with us

Zona Bolmong Raya

Tunjangan anggota DPRD Bolmong dinilai pemborosan

Tunjangan transportasi dari sebelumnya Rp 13 juta turun menjadi Rp 10 juta.

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Penghasilan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) periode 2019-2024 berkurang dari penghasilan periode sebelumnya.

Pasalnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun anggaran 2018, bahwa tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Bolmong dinilai suatu pemborosan keuangan daerah.

Berdasarkan LHP, BPK menilai, bahwa tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Bolmong tidak berdasarkan pertimbangan teknis yang sesuai ketentuan serta tidak memperhatikan standar harga provinsi.

Atas pertimbangan tersebut, dalam LHP BPK disebutkan adanya kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Bolmong tahun 2018 sebesar Rp 63.750.000. Sehingga itu, Pemkab Bolmong kembali melakukan revisi terhadap tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Bolmong dengan mengacu pada pertimbangan teknis.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Bolmong, Hardiman Pasambuna mengatakan, perubahan penetapan tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Bolmong ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 23 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perbup nomor 30 tahun 2017.

“Iya, sudah direvisi dengan mengacu pada hasil kajian instansi teknis terkait. Untuk tunjangan transportasi ada kajian teknis dari Dinas Perhubungan. Sementara untuk tunjangan perumahan mengacu pada kajian teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,” kata Hardiman, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/9/2019).

Terpisah, Sekretaris DPRD Bolmong, Yahya Fasa turut membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan, tunjangan perumahan ketua DPRD sebelumnya Rp 15 juta turun menjadi RP 13,2 juta. Sementara untuk wakil ketua sebelumnya Rp 14,5 juta turun menjadi Rp 11 juta. Dan untuk anggota sebelumnya Rp 12 juta turun menjadi Rp 6,6 juta.

“Kalau untuk transportasi, sebelumnya Rp 13 juta dan turun menjadi Rp 10 juta. Tapi untuk tunjangan transportasi hanya bagi anggota DPRD saja. Karena untuk pimpinan sudah ada kendaraan dinas. Jadi tidak lagi menerima tunjangan transportasi,” sebut Yahya Fasa.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, berdasarkan perubahan tersebut, penghasilan anggota DPRD Bolmong rata-rata mengalami pengurangan. Dijelaskan, bahwa perubahan tersebut sudah berlaku sejak Juni 2019 lalu. Jadi, anggota DPRD periode sebelumnya juga sudah mengalami penurunan penghasilan untuk tiga bulan terakhir.

“Kalau untuk gaji pokok pimpinan dan anggota DPRD itu rata-rata sama yakni Rp 2.100.000,” jelas Yahya Fasa.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling juga mengaku proaktif atas teguran yang disampaikan BPK lewat LHP.

“Iya, kita akan tindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK,” singkatnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Astaga! Jabatan Kepala Dinkes Bolmong terancam

Batas waktu penyelesaian persoalan aset berakhir, tapi tindak lanjut baru 62 persen

Bagikan !

Published

on

LOLAK, ZONAUTARA.com – Batas waktu penyelesaian persoalan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) berakhir Kamis (31/10/2019). Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, dari hasil rekonsiliasi, per 31 Oktober 2019, keseluruhan progres tindak lanjut aset daerah sudah mencapai 93 persen.

Dari total nilai temuan BPK RI sebesar Rp 489.794.664.012, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp 456.503.279.788. Masih tersisa Rp33.291.384.223.

Sebanyak 29 instansi yang bermasalah dengan aset rata-rata capaiannya di atas 90 persen. Bahkan sebagian sudah tuntas 100 persen.

Hanya satu instansi yang progresnya nyaris tidak ada pergerakan, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong. Selama Oktober, upaya yang dilakukan hanya kandas di posisi 62 persen.

Dari total nilai temuan asset sebesar Rp17.510.370.285, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp10.942.027.552. Sisanya yang masih bermasalah sebesar Rp6.568.342.733.

Kepala Dinkes Bolmong Sahara Albugis mengakui hal tersebut. Ia menyebut, masih ada beberapa item saja yang belum tuntas. Hanya saja, menurut Sahara, nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi presentasi. Dijelaskan, yang menjadi kendala yakni alat kesehatan yang diadakan 2007 dan 2010 masing-masing nilai sekitar 1 miliar lebih.

“Saat itu pengadaannya masih bersifat gelondongan dan tercatat sebagai aset. Ada juga aset gedung Pustu dan Polindes yang ada di Kotamobagu tapi masih tercatat di Bolmong. Nilainya juga lumayan besar sekitar 2,5 miliar lebih. Itu yang sementara kita urai. Semua itu sementara berproses dan Insya Allah bisa selesai dalam minggu ini,” jelas Sahara saat dimintai konfirmasi via ponselnya.

Sementara itu, Kepala BKD Bolmong Rio Lombone mengatakan, hasil tersebut baru berupa bahan dari hasil tindak lanjut temuan. Selanjutnya masih akan dilakukan penginputan untuk penyusunan neraca aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun 2019. Sehingga menurutnya, pekerjaan sebenarnya baru saja akan dimulai berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2019.

“Sehingga SKPD harus tetap semangat dalam bekerja untuk memperbaiki opini dan kualitas laporan keuangan Pemkab Bolmong,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengaku, terkait batas waktu penyelesaian aset daerah, pihaknya masih akan berkonsultasi kembali dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.

“Masih dikonsultasikan dengan BPK-RI apakah ada perpanjangan waktu atau tidak,” ungkapnya via layanan pesan WhatsApp.

Di sisi lain, batas waktu 31 Oktober 2019 tersebut tertuang dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani seluruh pejabat baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Bolmong usai dilantik, medio Agustus 2019 lalu. Pakta integritas yang berisi 8 poin penting itu ditandatangani langsung di hadapan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow.

Pada poin pertama ditegaskan akan menyelesaikan permasalahan aset daerah yang berhubungan dengan unit kerja masing-masing paling lambat 31 Oktober 2019. Dan pada poin terakhir (ke depalan), dengan tegas menyebutkan, apabila tidak menjalankan sebagaimana yang tersebut pada poin sebelumnya (1 sampai 7), maka siap dan bersedia diberhentikan dari jabatan.

“Pejabat yang baru dilantik pada hari ini, saya minta harus dapat menyelesaikan permasalahan aset dalam kurun waktu hingga bulan Oktober tahun ini (2019). Jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan aset, jabatan saat ini akan dievaluasi dan diisi dengan orang yang mampu dan mau bekerja dengan maksimal,” tegas Bupati Yasti dalam sambutannya usai melantik sejumlah pejabat Pemkab Bolmong beberapa waktu lalu.(itd)

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com