Connect with us

Hukum dan Kriminal

RUU KUHP yang ancam kebebasan pers akan dilawan

Jika RUU KUHP ini disahkan menjadi Undang-Undang maka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Rencana DPR RI periode 2014-2019 menyahkan Revisi Kitab Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akhir bulan September ini terus mendapat perlawanan dari masyarakat. Di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado.

Ketua AJI Manado Yintze Gunde mengatakan, jika RUU KUHP ini disahkan menjadi Undang-Undang maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air. AJI Manado akan melakukan pergerakan melawan dan menolak pengesahan produk-produk hukum yang mengancam kebebasan pers yang dilindungi sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pasal-pasal dalam RUU KUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers. Kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi. Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur,” kata Yintze.

Keberadaan pasal pasal karet di RUU KUHP, imbuhnya, akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang  menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa.

Sekretaris AJI Manado Fernando Lumowa menambahkan, terkait hal tersebut maka AJI Manado bersama koalisi Gerakan Cinta Damai Sulut, yang di dalamnya meliputi LBH  PMII Metro, GP Anshor, PMKRI, Persma, Swara Manguni, Swapar, Gusdurian, YSNM, LPA dan Polimdo akan bergerak lewat aksi Sulut Menggugat.

Fernando menjelaskan, aksi tersebut digelar pada Kamis (26/09/2019), pukul 10.00 Wita. Lokasi unjuk rasa damai akan digelar di depan kantor DPRD Propinsi Sulawesi Utara, kawasan Kairagi Manado.

“Situasi ini menunjukkan Indonesia sedang darurat kebebasan pers karena RUU KUHP ini bisa akan dijadikan alat untuk membungkam pers yang kritis. Tidak ada cara lagi selain kita harus menolak…!” tegas Fernando.

Dikatakannya lagi, pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers adalah

  1. PASAL 219 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN
  2. PASAL 241 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH
  3. PASAL 247 TENTANG HASUTAN MELAWAN PENGUASA
  4. PASAL 262 TENTANG PENYIARAN BERITA BOHONG
  5. PASAL 263 TENTANG BERITA TIDAK PASTI
  6. PASAL 281 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN
  7. PASAL 305 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP AGAMA
  8. PASAL 354 TENTANG PENGHINAAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM ATAU LEMBAGA NEGARA
  9. PASAL 440 TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK
  10. PASAL 446 TENTANG PENCEMARAN ORANG MATI

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !

Hukum dan Kriminal

Imbas kerusuhan di Lapas Manado, ada narapidana meninggal

Kerusuhan terjadi pada Sabtu, 11 April 2020.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.COM – Satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Manado meninggal dunia imbas kerusuhan yang terjadi pada Sabtu (11/4/2020).

Belum diketahui apakah narapidana tersebut meninggal saat sedang terjadi kerusuhan atau ketika dilarikan ke rumah sakit.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulut, Lumaksono saat ditanyakan tentang kejadian tersebut tidak mengelak.

“Tapi kita belum bisa memastikan penyebab kematiannya, apakah karena sedang sakit atau akibat kekerasan,” ujar Lumaksono, Minggu (12/4) saat dikonfirmasi wartawan.

Narapidana yang dimaksud bernama Edgar Atnas, berusia 39 tahun, warga negara Filipina dengan kasus pidana perlindungan anak.

“Kita juga akan memastikan apakah dia warga negara asing atau sudah menjadi warga negara Indonesia,” jelas Lumaksono.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com