Connect with us

EDITOR'S PICK

Jokowi tegaskan komitmen jaga demokrasi

Presiden menemui sejumlah tokoh di Istana Negara.

Bagikan !

Published

on

Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen menegakkan demokrasi di Indonesia (ANTARA FOTO dari Suara.com)

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk terus menjaga demokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan puluhan tokoh, mulai dari akademisi, seniman, hingga budayawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Presiden juga menyebut bahwa kebebasan pers hingga menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus bersama-sama dijaga dan dipertahankan.

“Jangan sampai Bapak, Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini (menjaga demokrasi),” kata Jokowi.

Jokowi yang juga merupakan Presiden terpilih lewat Pilpres 2019 ingin menyampaikan sejumlah hal terkait dengan kondisi yang terjadi belakangan ini. Dia menyampaikan soal kebakaran hutan, masalah Papua, revisi Undang-Undang KPK dan rancangan undang-undang KUHP.

“Juga yang berkaitan dengan demonstrasi-demonstasi pada beberapa hari ini,” ujar Jokowi.

Dikutip dari Suara.com, para tokoh yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Goenawan Mohamad, Nono Makarim, Butet Kartaradjasa, Albert Hasibuan, Omi Kamaria Nurcholis Madjid, Heny Supolo, Mochtar Pabottinggi, Franz Magnis Suseno, Abdillah Toha, Zumrotin K. Susilo, Sudamek, Teddy Rachmat.

Selanjutnya Erry Riana Hadjapamekas, Christine Hakim, Quraish Shihab, Toety Herati, Saparinah Sadli, Mahfud MD, Natalia Subagyo, Emil Salim, Harry Tjan Silalahi, Azyumardi Azra, Nyoman Nuarta.

Kemudian Kuntoro Mangkusubroto, Ismid Hadad, Marsilam Simanjuntak, Jajang C. Noer, Alisa wahid, Bivitri Susanti, Clara Yuwono, Munir Mulkhan, Tri Mumpuni, Feri Amsari, Hassan Wirayudha, Manuel Kasiepo, hingga Bachtiar Aly.

Jokowi turut didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan para Staf Khusus Presiden, Adita Irawati, Sukardi Rinakit, Ari Dwipayana, hingga staf khusus Sekretaris Kabinet Alexander Lay.

Baca juga: Mahasiswa di Manado menggelar aksi

Berbagai elemen mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak RKUHP, UU KPK dan beberapa RUU lainnya yang dianggap kontroversial. Unjuk rasa dihelat di berbagai daerah. Di antaranya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Malang, Semarang, Makassar dan juga di Manado.

Mereka juga menuntut Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar UU KPK tidak digunakan. Mereka merasa Revisi UU KPK yang telah disahkan DPR berptotensi melemahkan kerja-kerja KPK dalam memberantas korupsi.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

HEADLINE

Tak ada lagi status pegawai selain PNS dan PPPK

Pemerintah juga menghapus tenaga honorer.

Bagikan !

Published

on

Foto: Zonautara.com

ZONAUTARA.COM – Pemerintah sepakat untuk menghapus segala jenis pegawai di instansi pemerintah. Nantinya, yang ada hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penghapusan jenis pegawai itu diambil dalam rapat kerja (raker) mengenai seleksi CPNS periode 2019-2020 di Gedung DPR, Jakarta antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Komisi II DPR RI, Senin (20/1/2020).

Dalam raker ini, ada 5 kesimpulan, salah satunya yakni Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

“Kesimpulan itu mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama,” ujar pimpinan raker sekaligus Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Jakarta, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Arif menegaskan bahwa hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional yaitu PNS dan PPPK. Meskipun pelaksanaannya bertahap, namun harus dipastikan tidak ada lagi status pegawai diluar dari yang telah diatur oleh undang-undang.

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengusulkan agar para guru honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan berada di daerah-daerah terpencil diberikan keistimewaan untuk bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa perlu melalui tes.

“Saya yakin negara tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD inpres yang ada di pelosok itu telah mengajar di sekolah-sekolah daerah terpencil sejak jaman pemerintahan Presiden Soeharto, dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana kita akan membangun SDM sesuai visi dan misi presiden, kalau makan mereka tidak tercukupi dan kesehatannya buruk,” tandas Cornelis.

Pada kesempatan itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini sempat mempertanyakan masalah kesiapan pemerintah dalam rangka penerimaan CPNS yang menggunakan teknologi, khususnya menyangkut masalah server, Base Transceiver Station (BTS), dan juga slot-nya.

“Karena yang mengikuti tes ini banyak. Pusat data internet ada di Amerika. Jangan nanti lemot. Tenaga teknisnya harus benar-benar mengecek kesiapan akan hal tersebut. Jangan sampai ketika seseorang akan meng-upload data untuk mendaftar, sampai subuh baru bisa masuk datanya,” ungkapnya.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com