Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Satu mahasiswa tewas saat unjuk rasa di Kendari

Selain korban tewas ada juga korban luka kritis.

Bagikan !

Published

on

Unjuk rasa berujung ricuh di DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019). [Antara dari Suara.com]

ZONAUTARA.com – Unjuk rasa yang dilakukan ribuan mahasiswa se-Kota Kendari di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara berujung ricuh. Salah satu pengunjuk rasa yang merupakan mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) dikabarkan tewas.

Korban yang tewas bernama Randi (22), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UHO. Randy tewas saat bentrokan terjadi di gedung DPRD.

Dikutip dari Suara.com, Kepala Ombudsman RI Mastri Susilo, Randi dilarikan ke Rumah Sakit Dr R Ismoyo (Korem) pukul 15.30 WITA dalam keadaan hidup.

“Lima belas menit setelah dirawat, tepatnya 15.45 langsung dinyatakan meninggal dunia. Kami tidak tahu dari jurusan mana anak ini karena informasinya simpang siur. Ini akan kami selidiki,” ungkap Mastri seperti diberitakan media daring lokal.

Mastri mengemukakan, insiden tersebut diduga akibat kesalahan prosedur dari kepolisian. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Irwasda Polda Sultra untuk menyelidiki kejadian ini.

Selain korban tewas, satu mahasiswa lainnya mengalami luka serius di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Korban yang kritis itu bernama La Ode Yusuf Badawi. Yusuf terkena hantaman aparat.

Ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa itu sebagai bentuk penyuaraan pandangan mereka terkait Rancangan Undang-undang (RUU) yang dibahas DPR RI.

Awalnya, seperti diberitakan Antara, massa berada di depan kantor DPRD Sultra melakukan aksi orasi. Tuntutan tersebut di antaranya, yakni pencabutan UU KPK, menolak RUU KUHP dan menolak RUU Pertanahan.

Massa melemparkan batu dan kayu ke arah gedung DPRD. Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan Wakil Ketua DPRD Sultra Nur Salam Lada sempat menemui massa dengan naik ke mobil trailer dan turut berorasi di depan gerbang Kantor DPRD Sultra.

Namun, massa menuntut untuk masuk ke dalam Kantor DPRD Sultra untuk hearing bersama anggota DPRD.

Melihat kondisi tidak memungkinkan dengan massa aksi yang memaksa masuk, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sultra kembali masuk ke gedung.

Kericuhan pun tak terhindarkan saat terjadi saling dorong pagar kantor DPRD antara massa dan pihak keamanan. Kemudian massa melempari barisan polisi yang berada di halaman kantor DPRD dengan kayu dan batu.

Lemparan dari massa dibalas dengan semburan air dari water canon dan tembakan gas air mata oleh polisi yang akhirnya berhasil memecah belah massa.

Sebagian massa berlari ke pertigaan depan gerbang kantor Wali Kota Kendari dan sebagian berlari menuju simpang empat lampu merah eks MTQ.

Akibat unjuk rasa ricuh ini, kaca kaca di kantor DPRD Sultra pecah dan sebagian pagar DPRD Sultra roboh.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

Ramai-ramai cegah virus corona, dana desa digunakan

Di Kabupaten Purbalingga dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.COM – Semua pihak kini bergerak ikut mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Tak terkecuali pemerintahan desa, dengan menggunakan dana desa.

Relokasi dana desa untuk tujuan memerangi virus corona misalnya sudah dilakukan oleh pemerintah desa se-Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah. Total anggaran yang digeser sebesar Rp 21 miliar.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan bahwa realokasi dana desa bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang kehilangan pendapatannya akibat penerapan kebijakan social distancing atau jaga jarak dalam interaksi sosial.

“Karena sebagian warga Kabupaten Pekalongan yang bekerja sebagai buruh harian, pedagang di kantin sekolah, pedagang di tempat-tempat wisata, dan kuli bangunan tidak mendapatkan pemasukan,” tutur Asip, Senin (30/3/2020).

Adapun pekerjaan yang didanai dari realokasi dana desa itu berupa program padat karya yang mampu mempekerjakan banyak orang sekaligus, misalnya bersih-bersih lingkungan.

Di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan hal yang sama. Ada dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

“Kami menyiapkan skema penganggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Tak hanya di Pekalongan dan Purbalingga, penggunaan dana desa untuk tujuan memerangi covid-19 dilaporkan juga dilakukan d Kecamatan Sambi, Boyolali dan di Kabupaten Aceh Jaya.

Sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui  Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid, sebagaimana yang diberitakan Tempo.co, menegaskan penggunaan dana desa untuk penanganan korona sudah sesuai aturan.

“Penggunaan dana desa untuk penanganan korona, mengacu pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” kata Taufik.

Dia menyebut, aturan itu secara eksplisit menekankan penggunaan dana desa di bidang pelayanan sosial, khususnya kesehatan masyarakat.

Dalam pencegahan, dana itu dapat dipakai misalnya untuk mengedukasi masyarakat. Taufik mencontohkan, pemerintah desa dapat membuat kampanye pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat.

“Permendes memberikan peluang kepada desa agar dapat memberikan dana desa untuk mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini di tengah meluasnya virus corona,” kata Taufik.

Baca pula: Pasar Tomohon berlakukan jam operasional

Kementerian Keuangan tahun ini memasukkan dana desa sebagai bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilainya mencapai Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun 2019.

Pada pertengahan Januari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya mempercepat penyaluran dana desa tahap I hingga 40 persen dari sebelumnya 20 persen.

“Selanjutnya, penyaluran tahap II sebesar 40 persen, dan sisanya 20 persen pada tahap III,” jelas Sri Mulyani.

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com