Connect with us

Zona Bolmong Raya

600 aparat gabungan geledah Pusian dan Toruakat, 8 pucuk senapan angin disita

Puluhan sajam, dan panah wayer juga berhasil diamankan.

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Tim gabungan TNI, Polri dan Satpol-PP menggelar operasi geledah kampung di Desa Pusian dan Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Rabu (9/10/2019).

Operasi yang dipimpin langsung Kapolres Kotamobagu, AKBP Gani Fernando Siahaan itu menurunkan 600 personil aparat dari Polres Kotamobagu, Kodim 1303/Bolmong dan Satpol-PP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong serta aparat kedua desa.

Hasilnya, tim gabungan menemukan 8 pucuk senapan angin dengan kaliber bervariasi antara 4 hingga 5,5 milimeter. Selain itu, aparat juga berhasil menyita 30 pucuk tombak, 10 pucuk parang, dan anak panah wayer sebanyak 40 buah.

“Hasil razia ini akan kita amankan di Polres kotamobagu sebagai barang bukti,” kata Siahaan kepada wartawan usai penggeledahan.

Selain razia sajam dan senapan angin, upaya yang dilakukan aparat keamanan bersama dengan pemerintah yakni melakukan pertemuan tokoh masyarakat serta pemuda dari dua desa tersebut.

Dan, menurut Kapolres, masing-masing pihak berkeinginan melakukan perdamaian. Pasalnya, pertikaian kedua desa yang notabene bersaudara itu membawa efek trauma bagi masyarakat khususnya anak-anak dan perempuan.

“Anak-anak ke sekolah jadi ketakutan. Ibu-ibu juga jadi tidak nyaman ketika ingin ke pasar atau beraktifitas lainnya,” ucap Siahaan.

Lebih lanjut, rencananya, Jumat (11/10/2019), para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta seluruh masyarakat Desa Pusian dan Desa Toruakat akan difasilitasi dan dipertemukan.

“Kita akan buat pertemuan perdamaian antara kedua desa itu. Semua akan kita hadirkan. Pada pertemuan nanti akan dibuat deklarasi perdamaian,” paparnya.

Di sisi lain, terkait pertikaian antara Pusian vs Toruakat, aparat kepolisian sudah mengamankan dua orang tersangka dari masing-masing desa. Keduanya diduga menjadi penyebar berita bohong (hoax) lewat media sosial bernuansa provokatif sehingga berujung pada konflik kedua desa.

“Sementara, untuk tersangka utamanya yang melakukan penganiayaan di dua tempat masih buron. Sedang kita telusuri pelaku penganiayaan sebanyak dua orang pada dua kejadian berbeda. Memang sampai saat ini tersangka masih melarikan diri. Tapi kita pastikan dalam waktu dekat akan kita temukan. Karena identitas sudah kita kantongi,” sahut Kapolres, sembari menegaskan, razia senjata tajam dan senapan angin serta knalpot bising tidak hanya dilakukan di Pusian dan Toruakat.

Tapi akan berkelanjutan ke seluruh wilayah Dumoga bersatu.

“Sampai pada akhirnya, Dumoga raya ini benar-benar aman,” pungkasnya.(itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Februari, ASN Bolmong terancam tak terima tunjangan

ika ada SKPD yang kumabal dan tidak memasukkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) tengah mempersiapkan berbagai dokumen dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Bolmong tahun anggaran 2019.

Salah satu yang wajib disiapkan adalah laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Bolmong.

“Laporan keuangan SKPD itu wajib disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) paling lambat 31 Januari 2020,” kata Kepala BKD Bolmong, Rio Lombone, Senin (20/1/2020).

Rio mengaku tidak main-main. Jika ada SKPD yang kumabal dan tidak memasukkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan nada sanksi tegas. Salah satunya adalah, hak keuangan selain gaji seluruh ASN di instansi tersebut tidak akan dibayarkan.

“Selain gaji tidak akan dibayarkan. Seperti TPP, biaya perjalanan dinas dan honorarium dan lain-lain. Dan ini sudah disetujui oleh pimpinan,” tegas Rio Lombone.

Penerapan sanksi ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut Rio, hasil kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, batas penyampaian LKPD Kabupaten/Kota se Sulut hanya sampai 15 Maret 2020. Tidak seperti biasanya, sesuai aturan penyampaian LKPD Kabupaten/Kota yakni 31 Maret tahun berjalan.

“Kali ini disepakati bersama untuk dipercepat. Karena proses audit rinci oleh BPK juga akan lebih awal dari biasanya. Akan diupayakan tahapan audit selesai sebelum lebaran,” jelas Rio saat ditemui di ruang kerjanya. (ite)

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com