Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Fahri Hamzah heran dengan OTT KPK

Dalam dua hari KPK melakukan 3 OTT terhadap pejabat.

Bagikan !

Published

on

Fahri Hamzah
Fahri Hamzah (Suara.com/Ria Rizki)

ZONAUTARA.com – Politikus Fahri Hamzah menyatakan keheranannya dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua hari berturut-turut ini.

Mantan Wakil Ketua MPR itu mengungkapkan cuitannya melalui akun Twitternya, “Saya geleng-geleng kepala melihat KPK“, tulis Fahri pada Kamis (17/10/2019).

Fahri malah menyertakan kalimat Albert Einstein dalam cuitan itu. “Kegilaan adalah mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama berulang-ulang lalu mengharapkan hasil yang berbeda,” kutip Fahri.

KPK pada Selasa (15/10) dan Rabu (16/10) melakukan tiga kali OTT. Adapun yang terjaring OTT kali ini adalah Bupati Indramayu, Supendi, Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere dan terakhir Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

KPK juga mengamankankan sejumlah orang dan barang bukti dari ketiga OTT itu. Saat ini Walikota Medan Dzulmi Eldin sudah ditahan dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan senilai Rp 200 juta.

Pada Oktober ini, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Undang-undang KPK hasil revisi sudah disahkan dan akan berlaku sejak 19 Oktober 2019 nanti. Banyak pihak, termasuk internal KPK sendiri beranggapan, berlakunya Undang-undang baru itu akan melemahkan KPK termasuk dalam OTT.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Beri Donasi
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

Ramai-ramai cegah virus corona, dana desa digunakan

Di Kabupaten Purbalingga dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.COM – Semua pihak kini bergerak ikut mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Tak terkecuali pemerintahan desa, dengan menggunakan dana desa.

Relokasi dana desa untuk tujuan memerangi virus corona misalnya sudah dilakukan oleh pemerintah desa se-Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah. Total anggaran yang digeser sebesar Rp 21 miliar.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan bahwa realokasi dana desa bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang kehilangan pendapatannya akibat penerapan kebijakan social distancing atau jaga jarak dalam interaksi sosial.

“Karena sebagian warga Kabupaten Pekalongan yang bekerja sebagai buruh harian, pedagang di kantin sekolah, pedagang di tempat-tempat wisata, dan kuli bangunan tidak mendapatkan pemasukan,” tutur Asip, Senin (30/3/2020).

Adapun pekerjaan yang didanai dari realokasi dana desa itu berupa program padat karya yang mampu mempekerjakan banyak orang sekaligus, misalnya bersih-bersih lingkungan.

Di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan hal yang sama. Ada dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

“Kami menyiapkan skema penganggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Tak hanya di Pekalongan dan Purbalingga, penggunaan dana desa untuk tujuan memerangi covid-19 dilaporkan juga dilakukan d Kecamatan Sambi, Boyolali dan di Kabupaten Aceh Jaya.

Sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui  Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid, sebagaimana yang diberitakan Tempo.co, menegaskan penggunaan dana desa untuk penanganan korona sudah sesuai aturan.

“Penggunaan dana desa untuk penanganan korona, mengacu pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” kata Taufik.

Dia menyebut, aturan itu secara eksplisit menekankan penggunaan dana desa di bidang pelayanan sosial, khususnya kesehatan masyarakat.

Dalam pencegahan, dana itu dapat dipakai misalnya untuk mengedukasi masyarakat. Taufik mencontohkan, pemerintah desa dapat membuat kampanye pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat.

“Permendes memberikan peluang kepada desa agar dapat memberikan dana desa untuk mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini di tengah meluasnya virus corona,” kata Taufik.

Baca pula: Pasar Tomohon berlakukan jam operasional

Kementerian Keuangan tahun ini memasukkan dana desa sebagai bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilainya mencapai Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun 2019.

Pada pertengahan Januari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya mempercepat penyaluran dana desa tahap I hingga 40 persen dari sebelumnya 20 persen.

“Selanjutnya, penyaluran tahap II sebesar 40 persen, dan sisanya 20 persen pada tahap III,” jelas Sri Mulyani.

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com