BOLMONG, ZONAUTARA.com — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akhirnya secara resmi menyerahkan formasi rekrutmen CPNS 2019.
Khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang, Kamis (17/10/2019) di Kantor KemenpanRB, di Jakarta.
Menurut Sekda, berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB Nomor 327 Tahun 2019 tentang penetapan kebutuhan PNS di lingkungan Pemkab Bolmong tahun 2019 menyebutkan, kebutuhan PNS Bolmong sejumlah 183 orang.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bolmong mendapat formasi 183 orang, yang terdiri dari tenaga guru 130 orang, tenaga kesehatan 48 orang dan tenaga teknis 5 orang,” kata Sekda, Tahlis Gallang, via pesan WhatsApp, Jumat (18/10/2019).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, Umarudin Amba menyebutkan, formasi tersebut akan diumumkan secara resmi oleh BKPP usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
“Kemungkinan akhir Oktober ini akan diumumkan secara resmi. Kemudian tahapan pendaftaran dibuka sekitar awal November (2019),” sebut Umarudin Amba.
Baca juga: Pendaftaran online CPNS dibuka November 2019
Terkait itu, Umarudin mengimbau kepada para calon pelamar untuk mempersiapkan semua dokumen persyaratan sebaik mungkin. Pasalnya, dengan mengacu pada tahapan yang terbilang panjang, maka dipastikan untuk rekrutmen CPNS 2019 ini, akan lebih selektif lagi.
Pada tahun 2018 lalu, tahapan penerimaan CPNS hanya 3 bulan. Sementara, tahun ini, cukup panjang yakni sekitar 6 bulan.
“Semua tahapan rekrutmen CPNS 2019 berlangsung hingga April 2020. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sekitar Februari-Maret 2020. April itu pengumuman kelulusan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan, BKPP Bolmong, Suipto Tubuon menuturkan, pihaknya mengusulkan sedikitnya 1038 kuota yang terbagi atas 633 CPNS untuk pelamar umum dan 405 untuk PKKK. Jumlah tersebut, menurut Suipto, berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK).
“Semua jurusan kita usulkan. Tapi memang ada yang mendominasi untuk tenaga fungsional seperti tenaga guru dan kesehatan. Jadi tinggal menunggu persetujuan dari pusat,” tutur Suipto. (itd)