Connect with us

Zona Bolmong Raya

Bolmong hanya dapat jatah 183 CPNS 2019

Diusulkan 1038 yang terbagi atas 633 pelamar umum dan 405 untuk PKKK

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akhirnya secara resmi menyerahkan formasi rekrutmen CPNS 2019.

Khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang, Kamis (17/10/2019) di Kantor KemenpanRB, di Jakarta.

Menurut Sekda, berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB Nomor 327 Tahun 2019 tentang penetapan kebutuhan PNS di lingkungan Pemkab Bolmong tahun 2019 menyebutkan, kebutuhan PNS Bolmong sejumlah 183 orang.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bolmong mendapat formasi 183 orang, yang terdiri dari tenaga guru 130 orang, tenaga kesehatan 48 orang dan tenaga teknis 5 orang,” kata Sekda, Tahlis Gallang, via pesan WhatsApp, Jumat (18/10/2019).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, Umarudin Amba menyebutkan, formasi tersebut akan diumumkan secara resmi oleh BKPP usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Kemungkinan akhir Oktober ini akan diumumkan secara resmi. Kemudian tahapan pendaftaran dibuka sekitar awal November (2019),” sebut Umarudin Amba.

Baca juga: Pendaftaran online CPNS dibuka November 2019

Terkait itu, Umarudin mengimbau kepada para calon pelamar untuk mempersiapkan semua dokumen persyaratan sebaik mungkin. Pasalnya, dengan mengacu pada tahapan yang terbilang panjang, maka dipastikan untuk rekrutmen CPNS 2019 ini, akan lebih selektif lagi.

Pada tahun 2018 lalu, tahapan penerimaan CPNS hanya 3 bulan. Sementara, tahun ini, cukup panjang yakni sekitar 6 bulan.

“Semua tahapan rekrutmen CPNS 2019 berlangsung hingga April 2020. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sekitar Februari-Maret 2020. April itu pengumuman kelulusan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan, BKPP Bolmong, Suipto Tubuon menuturkan, pihaknya mengusulkan sedikitnya 1038 kuota yang terbagi atas 633 CPNS untuk pelamar umum dan 405 untuk PKKK. Jumlah tersebut, menurut Suipto, berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK).

“Semua jurusan kita usulkan. Tapi memang ada yang mendominasi untuk tenaga fungsional seperti tenaga guru dan kesehatan. Jadi tinggal menunggu persetujuan dari pusat,” tutur Suipto. (itd)

Hosting Unlimited Indonesia
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Astaga! Jabatan Kepala Dinkes Bolmong terancam

Batas waktu penyelesaian persoalan aset berakhir, tapi tindak lanjut baru 62 persen

Bagikan !

Published

on

LOLAK, ZONAUTARA.com – Batas waktu penyelesaian persoalan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) berakhir Kamis (31/10/2019). Data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, dari hasil rekonsiliasi, per 31 Oktober 2019, keseluruhan progres tindak lanjut aset daerah sudah mencapai 93 persen.

Dari total nilai temuan BPK RI sebesar Rp 489.794.664.012, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp 456.503.279.788. Masih tersisa Rp33.291.384.223.

Sebanyak 29 instansi yang bermasalah dengan aset rata-rata capaiannya di atas 90 persen. Bahkan sebagian sudah tuntas 100 persen.

Hanya satu instansi yang progresnya nyaris tidak ada pergerakan, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong. Selama Oktober, upaya yang dilakukan hanya kandas di posisi 62 persen.

Dari total nilai temuan asset sebesar Rp17.510.370.285, yang berhasil ditindaklanjuti sebesar Rp10.942.027.552. Sisanya yang masih bermasalah sebesar Rp6.568.342.733.

Kepala Dinkes Bolmong Sahara Albugis mengakui hal tersebut. Ia menyebut, masih ada beberapa item saja yang belum tuntas. Hanya saja, menurut Sahara, nilainya cukup besar sehingga mempengaruhi presentasi. Dijelaskan, yang menjadi kendala yakni alat kesehatan yang diadakan 2007 dan 2010 masing-masing nilai sekitar 1 miliar lebih.

“Saat itu pengadaannya masih bersifat gelondongan dan tercatat sebagai aset. Ada juga aset gedung Pustu dan Polindes yang ada di Kotamobagu tapi masih tercatat di Bolmong. Nilainya juga lumayan besar sekitar 2,5 miliar lebih. Itu yang sementara kita urai. Semua itu sementara berproses dan Insya Allah bisa selesai dalam minggu ini,” jelas Sahara saat dimintai konfirmasi via ponselnya.

Sementara itu, Kepala BKD Bolmong Rio Lombone mengatakan, hasil tersebut baru berupa bahan dari hasil tindak lanjut temuan. Selanjutnya masih akan dilakukan penginputan untuk penyusunan neraca aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun 2019. Sehingga menurutnya, pekerjaan sebenarnya baru saja akan dimulai berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2019.

“Sehingga SKPD harus tetap semangat dalam bekerja untuk memperbaiki opini dan kualitas laporan keuangan Pemkab Bolmong,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengaku, terkait batas waktu penyelesaian aset daerah, pihaknya masih akan berkonsultasi kembali dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.

“Masih dikonsultasikan dengan BPK-RI apakah ada perpanjangan waktu atau tidak,” ungkapnya via layanan pesan WhatsApp.

Di sisi lain, batas waktu 31 Oktober 2019 tersebut tertuang dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani seluruh pejabat baik eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Bolmong usai dilantik, medio Agustus 2019 lalu. Pakta integritas yang berisi 8 poin penting itu ditandatangani langsung di hadapan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow.

Pada poin pertama ditegaskan akan menyelesaikan permasalahan aset daerah yang berhubungan dengan unit kerja masing-masing paling lambat 31 Oktober 2019. Dan pada poin terakhir (ke depalan), dengan tegas menyebutkan, apabila tidak menjalankan sebagaimana yang tersebut pada poin sebelumnya (1 sampai 7), maka siap dan bersedia diberhentikan dari jabatan.

“Pejabat yang baru dilantik pada hari ini, saya minta harus dapat menyelesaikan permasalahan aset dalam kurun waktu hingga bulan Oktober tahun ini (2019). Jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan aset, jabatan saat ini akan dievaluasi dan diisi dengan orang yang mampu dan mau bekerja dengan maksimal,” tegas Bupati Yasti dalam sambutannya usai melantik sejumlah pejabat Pemkab Bolmong beberapa waktu lalu.(itd)

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com