Connect with us

Zona Bolmong Raya

Bolmong hanya dapat jatah 183 CPNS 2019

Diusulkan 1038 yang terbagi atas 633 pelamar umum dan 405 untuk PKKK

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akhirnya secara resmi menyerahkan formasi rekrutmen CPNS 2019.

Khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang, Kamis (17/10/2019) di Kantor KemenpanRB, di Jakarta.

Menurut Sekda, berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB Nomor 327 Tahun 2019 tentang penetapan kebutuhan PNS di lingkungan Pemkab Bolmong tahun 2019 menyebutkan, kebutuhan PNS Bolmong sejumlah 183 orang.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bolmong mendapat formasi 183 orang, yang terdiri dari tenaga guru 130 orang, tenaga kesehatan 48 orang dan tenaga teknis 5 orang,” kata Sekda, Tahlis Gallang, via pesan WhatsApp, Jumat (18/10/2019).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, Umarudin Amba menyebutkan, formasi tersebut akan diumumkan secara resmi oleh BKPP usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Kemungkinan akhir Oktober ini akan diumumkan secara resmi. Kemudian tahapan pendaftaran dibuka sekitar awal November (2019),” sebut Umarudin Amba.

Baca juga: Pendaftaran online CPNS dibuka November 2019

Terkait itu, Umarudin mengimbau kepada para calon pelamar untuk mempersiapkan semua dokumen persyaratan sebaik mungkin. Pasalnya, dengan mengacu pada tahapan yang terbilang panjang, maka dipastikan untuk rekrutmen CPNS 2019 ini, akan lebih selektif lagi.

Pada tahun 2018 lalu, tahapan penerimaan CPNS hanya 3 bulan. Sementara, tahun ini, cukup panjang yakni sekitar 6 bulan.

“Semua tahapan rekrutmen CPNS 2019 berlangsung hingga April 2020. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sekitar Februari-Maret 2020. April itu pengumuman kelulusan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan, BKPP Bolmong, Suipto Tubuon menuturkan, pihaknya mengusulkan sedikitnya 1038 kuota yang terbagi atas 633 CPNS untuk pelamar umum dan 405 untuk PKKK. Jumlah tersebut, menurut Suipto, berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK).

“Semua jurusan kita usulkan. Tapi memang ada yang mendominasi untuk tenaga fungsional seperti tenaga guru dan kesehatan. Jadi tinggal menunggu persetujuan dari pusat,” tutur Suipto. (itd)

Zona Bolmong Raya

DLH Bolmong dinilai cuek soal kerusakan lingkungan

Kepala DLH Bolmong Abdul Latief: Kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan.

Bagikan !

Published

on

Lahan yang dijadikan kawasan restorasi mengrove di Desa Baturapa seluas 18.325 M2 itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Ketua Komunitas Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup Bumi Lestari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sabdar Gobel menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong cuek soal isu-isu terkait lingkungan di daerah itu.

Menurut Sabdar, banyak laporan terkait kerusakan lingkungan khususnya di kawasan pesisir Bolmong yang ia layangkan ke DLH Kabupaten maupun DLH Provinsi Sulut, selaku instansi terkait. Sayangnya, nyaris tak ada satupun yang ditindaklanjuti.

“Ada sekitar sembilan aduan terkait pengrusakan kawasan hutan mangrove. Baik yang dilakukan oleh oknum pengusaha, perusahaan bahkan oknum anggota TNI. Lengkap dengan bukti-bukti. Tapi tak ada satupun yang diselesaikan,” ungkap Sabdar, Kamis (27/2/202).

Sekitar Agustus 2019 lalu, komunitas Bumi Lestari di bawah komando Sabdar juga melaporkan persoalan lahan yang dijadikan kawasan restorasi tanaman mangrove oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu.

Pasalnya, menurut Sabdar, lahan seluas 18.325 M2 yang berada tepat di wilayah Teluk Labuan Uki, Desa Baturapa Satu, Kecamatan Lolak itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

Dalam dokumen laporannya, Sabdar menyebutkan, bahwa lokasi tersebut sebelumnya hutan mangrove primer. Dan pada 2005 silam, dilakukan pembabatan untuk dijadikan lahan perikanan budidaya tambak.

“Sayangnya, lagi-lagi pihak DLH Bolmong cuek dan terkesan tak mau tahu soal itu. Buktinya, hingga saat ini, tidak pernah ada tindak lanjut,” sahutnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kepala DLH Bolmong, Abdul Latief membenarkan telah menerima laporan tersebut. Hanya saja, menurut Abdul Latief, pihaknya masih disibukkan dengan berbagai agenda kerja lainnya.

“Iya, kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan panggil semua pihak yang terkait. Termasuk Tenges Tuera yang mengklaim kepemilikan lahan. Juga dari pihak PLN Kotamobagu akan kita panggil,” sahut Abdul Latief, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Di sisi lain, dirinya juga membenarkan, kawasan restorasi mangrove Desa Baturapa Satu sudah sesuai dengan titik koordinat. Justru, menurut Abdul Latief, lahan yang diklaim milik dari Natalia C. Tuera tersebut yang tidak sesuai dengan titik koordinat.

“Artinya bahwa benar Natalia C. Tuera memiliki lahan di situ berdasarkan SHM. Tapi koordinatnya bukan di lahan yang dijadikan kawasan restorasi mangrove itu. Tapi di sebelahnya,” pungkas Abdul Latief..

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com