Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Angkatan Muda Golkar Sulut dukung Tetty jadi menteri

Tetty dipanggil Jokowi ke Istana Negara.

Bagikan !

Published

on

Foto: Kumparan.com

ZONAUTARA.com – Ketua Angkatan Muda (AMPG) Golkar Sulawesi Utara, Raski Mokodompit mendukung jika Bupati Minahasa Christinany Eugenia Tetty Paruntu menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II.

“Harapan besar masyarakat Sulawesi Utara ibu Tetty Paruntu menjadi menteri,” kata Raski yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulut, saat dikonfirmasi via telepon, Senin (21/10/2019).

Tetty saat ini menjabat Ketua DPD I Partai Golkar Sulut. Tadi pagi, Tetty terlihat datang ke Istana Negara dengan mengenakan kemeja putih.

Kehadiran Tetty adalah sebuah kejutan di tengah santernya nama Gubernur Sulut, Olly Dondokambey yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Dalam Negeri.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Kajian akademis diperlukan untuk evaluasi Pilkada Langsung

Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung perlu dievaluasi. Demikian yang dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama.

“Nah, kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Mendagri Tito usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Mendagri, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel. Metode penelitiannya juga harus dilakukan secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti menyatakan bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada Langsung terus dilanjutkan.

“Kita otomatis why not? Ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada Langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” kata Tito.

Metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, imbuhnya, perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah. Saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada Langsung dan tidak,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Tito, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada Langsung, Tidak Langsung, atau Asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com